KEJAHATAN SIBER

Oleh Rista Nurtiasari, S.Pd

(Guru SMKN 1 Cikalongkulon)

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis Khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang tediri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. (Wikipedia.com). Tentunya dengan populasi yang sedemikian banyak membuat demografi Indonesia dalam jumlah dan distribusi penduduknya tidak sesuai seperti:

•           penyebaran penduduknya tidak merata, sangat padat di Jawa dan sangat jarang di Maluku dan Papua

•           piramida penduduk masih sangat melebar, kelompok anak-anak dan remaja masih sangat besar

•           angkatan kerja sangat besar, perkembangan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah penambahan angkatan kerja setiap tahun. (Wikipedia.com)

Dengan ketidaksesuaian itu psikologis sebagian orang terganggu, beberapa dari mereka hanya memikirkan bagaimana harus hidup dengan ketidakmampuan, untuk itu sebagian orang melakukan kejahatan hanya untuk memuaskan nafsu demi kebahagiaan sesaat dan sebagian dari mereka juga harus mencari cara untuk bisa menyesuaikan diri dan mencari cara untuk bisa hidup dan menghidupi walaupun dengan cara yang tidak lazim.

Mengutip dari Wikipedia kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara. Tindakan atau perilaku menyimpang yang melanggar berlaku norma-budaya, bagaimana manusia harus bersikap normal. Pendekatan ini mempertimbangkan realitas kompleks seputar kejahatan dan berusaha memahami bagaimana perubahan kondisi sosial, politik, psikologis, dan ekonomi dapat mempengaruhi perubahan definisi kejahatan dan bentuk tanggapan hukum, penegakan hukum dan hukuman yang dibuat oleh masyarakat.

Ada satu hikmah di balik pandemi Covid 19, yakni menciptakan masyarakat yang lebih ‘’melek teknologi’’ sebab, sebagian besar dari mereka dipacu untuk menggunakan internet agar bisa beraktivitas jarak jauh. Meski demikian, di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja menguntit masyarakat, yaitu risiko akan keamanan data pribadi. Pekan ini pemerintah tengah dikejutkan oleh pemberitaan bocornya data pribadi 279 penduduk indonesia, mengutip dari kompas.com bahwa sampel data pribadi warga yang dijual akun bernama Kotz di situs forum peretas, Raids Forum, diduga kuat identik dengan data pribadi yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kots mengklaim sampel data tersebut bagian dari 279 juta data penduduk Indonesia yang dimilikinya. Kebocoran data pribadi ini bukan kasus pertama. Selama dua tahun terakhir ada kasus serupa lainnya seperti dugaan bocornya data pribadi yang dikelola

Tokopedia, Bhineka.com, Kreditplus, RedDoorz dan Komisi Pemilihan Umum. Agar kebocoran data pribadi ini tak terus berulang, pemerintah mewajibkan adanya pengujian sistem dan tes simulasi serangan kejahatan siber secara berkala untuk sistem di lembaga pemerintah. Rancangan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi (RUU PDP) yang tengah dibahas juga mendesak disahkan untuk memperkuat pengamanan data pribadi warga. Hal ini karena data pribadi yang bocor dapat digunakan untuk kejahatan.

Seperti pengalaman penulis yang mengalami kejahatan siber beberapa tahun yang lalu, akun salah satu platform diretas dan mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) hanya karena meminta bantuan bukan pada CS yang sebenarnya namun melalui akun media sosial yang ternyata itu adalah orang yang akan berbuat jahat. Semua data pemilik akun platform itu telah dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan berawal meminta kode OTP, meminta No ATM, dan NIK dengan dalih kelengkapan data namun perlu di garis bawahi bahwa penipu tersebut tidak lantas menipu dengan tangan kosong, adanya hipnotispun sangat mungkin terjadi agar aksinya bisa sesuai dengan rencana, penipuan itu membuat penulis enggan untuk berhubungan dengan online. dan pihak platform pun tidak ingin tahu itu benar atau tidaknya, tertipu atau tidaknya yang jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan platform itu harus diselesaikan. Akun itu disalahgunakan untuk membeli barang dan pinjaman uang cash atas nama si korban. Tindakan pelaporan kepada pihak yang berwajib telah diupayakan namun tidak ada balasan dan hanya menunggu tanpa kepastian, karena prosesnya terlalu lama . untuk itu korban memutuskan untuk tidak memperpanjang dan mencoba mengikhlaskan. Untuk itu pentingnya perlindungan data diri dan menjaga diri untuk bijak dalam bermedsos. Ada beberapa hal yang mungkin terkadang kita lupa untuk menutupi sesuatu yang penting ketika berswafhoto, salah satunya adalah alamat, no atm, flat no, NIK, dan sebagainya.

Kejahatan dunia maya adalah sisi lain dari keamanan siber, spektrum besar aktivitas merusak dan ilegal yang dilakukan menggunakan komputer dan internet. Untuk itu kita harus lebih berhati-hati karena hanya dengan satu klik website/tautan/link yang di dalamnya adalah sistem peretasan semua data akan hilang dan dikuasi oleh pihak/oknum yang tidak bertanggungjawab. Untuk melindungi diri sendiri, anda perlu mengetahui tentang berbagai cara di mana komputer diretas dan privasi dilanggar.

Nah, agar terlindung dari beragam serangan siber, mengutip dari Kompas.com bahwa Staf Ahli Komunikasi dan Informatika(Kominfo), Henri subiakto, pun pernah mengatakan bahwa kondisi seperti ini mengharuskan masyarakat memiliki sebuah pengetahuan digital akan segala resiko yang bisa saja terjadi di internet, biasanya disebut literasi digital. Nah agar terlindung dari beragam serangan siber, ada beberapa tips melindungi data pribadi.

o          Pertama, ganti kata sandi (password) beragam akun secara berkala. Pastikan password tersebut tidak mudah ditebak.

o          Jangan membuka tautan (link) mencurigakan di dalam e-mail, SMS, atau tautan palsu

o          Gunakan perangkat lunak (software) yang legal

o          Hindari  penggunaan  koneksi  internet  wirelles  (Wi-Fi)  di  sembarang tempat umum yang tidak terjamin keamanannya.

Bagaimana pun caranya apabila kita sendiri tidak menerapkan dan tidak hati-hati mungkin saja itu terjadi kembali, untuk itu bijaklah dalam bermedia sosial karena yang menentukan baik buruk keputusan apa yang di ambil menjadi untung atau rugi itu adalah diri kita sendiri. Dan semoga regulasi mengenai hukum Perlindungan terhadap data pribadi/RUU PDP segera rampung maka Indonesia memiliki hukum perlindungan terhadap data pribadi.