KEKERASAN SEKSUAL DAN RUNTUHNYA MURUAH PESANTREN?

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak, karakter, dan moralitas para santri. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pesantren memiliki kontribusi besar dalam mencetak generasi yang religius, mandiri, dan berakhlak mulia. Karena itu, ketika muncul kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, publik merasa sangat terpukul. Lebih memprihatinkan lagi apabila terduga pelakunya justru berasal dari orang-orang yang selama ini dihormati dan dijadikan teladan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren terus bermunculan. Masyarakat dikejutkan oleh sejumlah dugaan kasus di berbagai daerah, mulai dari Sukabumi, Pati, hingga Garut. Kasus-kasus tersebut bukan hanya menyita perhatian publik, tetapi juga memunculkan kegelisahan sosial yang cukup besar. Apalagi, dalam beberapa kasus, terduga pelaku bukan sesama santri atau oknum pembimbing biasa, melainkan pimpinan pondok pesantren atau figur yang memiliki posisi sangat dihormati di lingkungan pesantren.

Situasi ini tentu sangat ironis. Sosok kyai selama ini dipandang sebagai figur agama yang menjadi panutan masyarakat. Kyai bukan hanya pemimpin lembaga pendidikan, tetapi juga dianggap sebagai penjaga moral dan nilai-nilai keagamaan. Karena itu, ketika muncul dugaan keterlibatan seorang kyai dalam tindak kekerasan seksual, banyak masyarakat yang sulit mempercayainya. Namun demikian, laporan yang masuk ke aparat penegak hukum menunjukkan bahwa dugaan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus diproses secara serius serta objektif sesuai hukum yang berlaku.

Munculnya berbagai kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: ada apa dengan pesantren? Mengapa tindak kekerasan seksual bisa terjadi di lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama dan moral? Apakah telah terjadi degradasi moral dalam pengelolaan pesantren? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar muncul karena masyarakat menaruh harapan besar terhadap pesantren sebagai tempat pendidikan yang aman dan bermartabat.

Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah pesantren tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh pesantren di Indonesia. Tidak adil apabila ribuan pesantren yang selama ini menjalankan pendidikan dengan baik ikut dicap buruk hanya karena ulah segelintir oknum. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2024/2025, terdapat lebih dari 42 ribu pondok pesantren aktif di Indonesia. Sebagian besar pesantren tetap menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pembinaan moral secara baik dan bertanggung jawab.

Namun, harus diakui bahwa kasus-kasus tersebut tetap berdampak besar terhadap citra pesantren secara umum. Kepercayaan masyarakat bisa menurun. Banyak orang tua menjadi khawatir untuk menitipkan anaknya di pesantren karena takut anaknya menjadi korban kekerasan seksual. Kekhawatiran ini tentu tidak boleh dianggap sepele, sebab rasa aman merupakan kebutuhan dasar dalam dunia pendidikan.

Karena itu, langkah-langkah tegas harus dilakukan agar muruah dan kehormatan pesantren tetap terjaga. Negara, dalam hal ini Kementerian Agama, harus hadir secara serius dan tidak boleh setengah hati menangani persoalan ini. Ketika muncul kasus kekerasan seksual di sebuah pesantren, langkah penanganan harus dilakukan secara cepat, tegas, dan berpihak kepada korban. Tindakan seperti penghentian sementara penerimaan santri baru, pemindahan santri ke lembaga lain yang lebih aman, hingga mendukung proses hukum terhadap pelaku merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan perlindungan anak di lingkungan pesantren. Pesantren tidak cukup hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga harus membangun sistem pendidikan yang sehat, transparan, dan ramah anak. Mekanisme pengaduan harus tersedia dan mudah diakses oleh santri. Para santri juga perlu diberikan pendidikan mengenai perlindungan diri dan keberanian melapor apabila mengalami tindakan yang tidak pantas.

Pengelola pesantren pun harus menjaga integritas dan profesionalitas lembaganya. Rekrutmen tenaga pengajar maupun pembimbing harus dilakukan secara selektif. Jangan sampai pesantren menjadi tempat yang dimanfaatkan predator seksual untuk mencari korban dengan memanfaatkan relasi kuasa dan kedok agama. Pengawasan internal harus diperkuat, termasuk membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pesantren.

Di sisi lain, masyarakat dan orang tua juga memiliki peran penting. Orang tua tidak boleh sepenuhnya menyerahkan pendidikan anak kepada lembaga tanpa melakukan pengawasan. Komunikasi dengan anak harus tetap dibangun secara intensif meskipun anak tinggal di pesantren. Orang tua perlu peka terhadap perubahan perilaku anak, rasa takut yang berlebihan, atau tanda-tanda lain yang mengindikasikan adanya tekanan maupun kekerasan. Jika terdapat dugaan tindak kekerasan, orang tua harus berani mencari klarifikasi dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Kasus kekerasan seksual di pesantren seharusnya menjadi momentum refleksi bersama. Jangan sampai rasa hormat kepada tokoh agama justru membuat masyarakat menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Menghormati kyai dan ulama adalah hal penting, tetapi perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum ketika terbukti melakukan tindak kekerasan seksual, terlebih terhadap anak di bawah umur.

Pada akhirnya, muruah pesantren harus diselamatkan. Pesantren adalah bagian penting dari sistem pendidikan Indonesia dan memiliki jasa besar dalam membangun karakter bangsa. Karena itu, membersihkan pesantren dari praktik kekerasan seksual bukan berarti merusak pesantren, melainkan justru menjaga kehormatan dan muruahnya agar tetap dipercaya masyarakat. Pesantren harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap anak.