Kekuatan Nyata Media Sosial

Oleh Agil Nanggala

Praksis demokrasi yang terjadi pada realitas modernisasi, meluas termasuk pada media sosial, sehingga menjadi wahana diskursus politik, sosial bahkan moral. Pada basisnya realitas itu berpotensi memperbaharui teori pembagian kekuasaan yang digagas Motesqueu (konsep pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif), menjadi bertambah, karena eksisnya kekuatan media sosial, yang turut berpengaruh pada pengambilan keputusan publik.

Realitas tersebut perlu dikaji secara ilmiah, karena kasus hukum, seperti oknum polisi yang menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan seksual terhadap anak, kurangnya keteladanan tokoh publik, mampu masuk pada ranah penyidikan akibat dorongan dari media sosial. Tentu kekuatan pubik yang terkapitalisasi tersebut merupakan bukti, kuatnya keadaban publik, yang direalisasikan melalui media sosial.

Boleh jadi kekuatan nyata media sosial menimbulkan transformasi penegakan hukum yang responsif, humanis, transparan dan profesional. Sehingga perlu didukung melalui modal sosial berupa penguatan mutu sumber daya manusia Indonesia, agar cerdas dan bijak bermedia sosial. Karena tanpa etika kewarganegaraan dalam bermedia sosial, ruang digital hanya sebatas tempat konflik tidak produktif.

Media Sosial sebagai Wahana Diskursus Masyarakat

Eksistensi media sosial, selain menjadi wahana hiburan, dan eksistensi diri, tentu perlu menjadi wahana diskursus sosial masyarakat secara digital. Agar digitalisasi tumbuh menjadi ruang beradab dan demokratis, yang mampu melatih moralitas dan kepekaan sosial masyarakat supaya berpartisipasi pada keadilan dan kepentingan umum.   

Realitas ketidakadilan yang menjadi problematik hukum di Indonesia, berpotensi untuk diatasi melalui optimalisasi media sosial yang merepresentasikan posisi warga digital terhadap suatu kasus hukum yang menimpa rakyat kecil, dengan sistem peradilan yang dipandang belum memihak pada akar rumput (grass root).

Tentu media sosial merupakan pedang bermata dua, karena tanpa dibekali kecerdasan dan keadaban, media sosial tidak lebih dari sarana konflik, saling mencaci bahkan hanya untuk mengumbar aib orang lain. Maka penting mempersiapkan warga negara digital yang beradab, supaya meminimalisir terjadinya kejahatan dan pelanggaran dalam dunia digital.

Demokratisasi pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi, tidak bisa ditahan lagi dalam negara yang mengutamakan HAM. Merujuk data We Are Social (2021) memaparkan jumlah pengguna internet di Indonesia, mencapai 202 juta jiwa. Tentu membuat ruang digital berpotensi untuk menjadi arena dalam membentuk opini publik, yang mencerminkan keadilan, akibat hukum yang masih timpang antara cita-cita dengan realitasnya.

Sehingga dengan modal sosial berupa kecerdasan, keadaban dan karakter demokratis dalam bermedia sosial. Konflik horizontal secara digital bisa diatasi, lalu demokrasi tumbuh secara holistik pada kemajuan teknologi dan komunikasi, yang bersifat religius, humanis dan berdaya, bahkan suatu kasus hukum bisa dikawal secara ketat oleh publik melalui media sosial.

Orientasi akhir atas keadaban warga negara dalam bermedia sosial, adalah membuat eksistensi media sosial memiliki kekuatan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, secara langsung dan virtual, karena merepresentasikan etika dan moral publik.

Sehingga media sosial mampu menjadi wahana pengawasan bagi proses hukum, supaya mampu mencerminkan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum. Dengan tujuan adanya transformasi penegakan hukum yang adil, profesional, humanis dan responsif, yang memuat upaya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika dan Moral Kewarganegaraan dalam Bermedia Sosial

Sebagai kesatuan yang utuh antara pikiran serta perasaan, manusia memiliki landasan moral tersendiri dalam bermedia sosial. Maka setiap individu memiliki kadar toleransi yang berbeda dalam bermedia sosial. Realitas tersebut menjadi tatangan dalam mewujudkan etika dan moral kewarganegaraan dalam bermedia sosial.

Pada substansinya landasan bagi warga negara Indonesia dalam bermedia sosial adalah Pancasila dan UUD 1945. Tetapi siasat dan kapasitas setiap individu dalam menerjemahkannya begitu beragam. Mengakibatkan media sosial belum mampu terbebas dari ancaman kejahatan dan pelanggaran yang merusak muruah Hak Azasi Manusia.

Tentu landasan tersebut diejawantahkan melalui undang-undang dan peraturan hukum spesifik, supaya mampu dicermati dan diterapkan oleh seluruh warga negara, khususnya ketika melakukan aktivitas bermedia sosial. Agar media sosial mampu melindungi hak-hak individu bahkan setiap warga negara mampu secara sukarela untuk berpartisipasi melalui media sosial.

Etika bermedia sosial merupakan basis dalam meminimalisir konflik horizontal dalam dunia digital, karena mengetahui dan menerapkan nilai dan perilaku yang kapabel mendukung terwujudnya media sosial yang demokratis, beradab yang mengarah pada terwujudnya digital civil society (masyarakat madani digital Indonesia).

Moral Kewarganegaraan adalah modal sosial dalam mengoptimalkan kekuatan nyata media sosial untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum, demokrasi digital dan keadaban dalam bermedia sosial. Agar kekuatan media sosial yang bisa menembus batas dalam kehidupan nyata bagi rakyat kecil, mampu menjadi wahana refleksi bagi semuanya untuk memastikan bahwa hukum dan demokrasi bersifat setara, melindungi keadilan, bahkan memuat moral.

Sehingga eksistensi etika dan moral kewarganegaraan begitu penting untuk menjadikan kekuatan nyata media sosial sebagai wahana untuk membatasi dominasi elit, supaya kehidupan yang demokratis bisa terwujud. Karena kekuasaan perlu dibatasi melalui siasat yang beradab, damai dan melibatkan semua pihak, supaya bisa mewujudkan konsensus yang mencerdaskan suatu demokrasi bangsa, tidak bersifat pragmatis juga transaksional.  

Media sosial perlu mencerminkan keadaban publik, juga bisa menjadi wahana dalam merealisasikan keadilan, baik secara hukum maupun demokrasi. Maka kekuatan nyata media sosial perlu didistribusikan untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, agar keadilan sosial bisa dinikmati semua pihak.