KELEMBAGAAN PENGAWASAN DAN EVALUUASI PENDIDIKAN

Oleh Aura Vista

(Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pelaksanaan pendidikan yang bermutu membutuhkan lembaga yang mampu mewujudkan setiap tujuan yang telah dirancang. Seiring perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, dan politik, pendidikan perlu menyesuaikan diri agar tercipta keseimbangan antara dinamika global dan sistem pendidikan. Oleh karena itu, penting adanya kelembagaan yang mengatur pengawasan dan evaluasi pendidikan guna mengukur tingkat ketercapaian tujuan pendidikan. Seperti diketahui, keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari seberapa efektif pengawasan dan evaluasi yang dilakukan.

Pertama, kelembagaan dapat dipahami sebagai aturan main atau pola perilaku yang membentuk hubungan antar kelompok atau organisasi. Dalam konteks pendidikan, kelembagaan berfungsi sebagai panduan bagi para pengawas pendidikan. Fungsi utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu menjaga keteraturan dalam masyarakat. Di Indonesia, beberapa lembaga yang berperan dalam pengawasan pendidikan antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, serta lembaga pendukung lainnya.

Kedua, secara teoritis kelembagaan pengawasan dan evaluasi pendidikan memiliki empat indikator dalam kapasitas kelembagaan. Indikator tersebut mencakup: (1) tujuan, yaitu kejelasan dan kesesuaian tujuan dengan kebutuhan anggota; (2) fungsi, termasuk pengelolaan informasi, tenaga kerja, dan sumber daya; (3) inovasi, terutama dalam hal kepemimpinan; dan (4) kebijakan, yang didasarkan pada dasar hukum seperti SK Menpan Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2022 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah.

Ketiga, dalam pelaksanaan pengawasan pendidikan, tugas pokok pengawas sekolah merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016. Aturan ini merupakan perubahan atas Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010. Dalam regulasi tersebut, disebutkan tiga tugas utama pengawas, yaitu pembinaan, evaluasi dan monitoring, serta penilaian terhadap proses dan hasil program pendidikan. Untuk menjalankan tugas tersebut, pengawas juga melakukan supervisi akademik dan manajerial.

Keempat, pengawas sekolah memiliki sejumlah kewenangan, seperti menyusun program peningkatan mutu bersama pihak sekolah dan merancang program kerja pengawasan. Selain itu, mereka juga memiliki hak-hak tertentu seperti gaji, insentif, dan tunjangan lainnya. Kewenangan dan hak ini merupakan bekal penting bagi pengawas dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya secara optimal.

Kesimpulannya, keberadaan kelembagaan dalam pengawasan dan evaluasi pendidikan sangat membantu proses pelaksanaannya. Dengan dukungan lembaga dan aturan yang jelas, pengawasan pendidikan dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan terarah, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.

*) Tulisan ini di sarikan pada modul ajar mata kuliah Pengawan dan Evaluasi Pendidikan Part 1 Dosen pengampu : Prof. Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

**) CV singkat penulis

Aura Vista Prasasti, lahir di Bandung tahun 2001. Merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) semester 2. Email : [email protected]