Kelembagaan Penggawasan dan Evaluasi Pendidikan

Penulis: Dea Aulia Hani

Dibaca: 9 kali

Sumber Foto: Pexels

Oleh Dea Aulia Hani

(Mahasiswi Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

 

Pengawasan dan Evaluasi dalam lembaga pendidikan perlu didasari dengan konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku dan pengambilan keputusan. Dengan mengetahui konsep dasar, maka akan dapat diketahui pula kapasitas dalam kelembagaan, sehingga tidak akan terjadi istilahnya “Tumpang Tindih” dalam menjalankan kewajiban dalam elemen pendidikan. Hal ini yang kemudian dapat menciptakan suasana lembaga pendidikan yang tertib dan pengawasan dan evaluasi yang adil. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama: Konsep Dasar Kelembagaan Pengawasan Pendidikan yang berarti sebuah sistem organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan panduan untuk mengatur hubungan yang terjalin antar masyarakat di dalamnya. Dalam dunia pendidikan, tujuan yang disepakati tentulah berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok dengan memperhatikan fungsi sebagai pedoman bersikap ketika menemukan masalah dalam masyarakat melalui pengendalian tingkah laku. Semua itu itu dibarengi dengan alat untuk mencapai tujuan dan digambarkan melalui lambang-lambang yang menjadi simbol tujuan organisasi.

Kedua:  Kapasitas Kelembagaan dalam Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan juga perlu diperhatikan seperti kapasitas dalam menentukan tujuan harus selaras dengan kebutuhan anggota, sehingga kelembagaan memiliki peran untuk mencari, mengatur, dan memelihara terkait informasi dalam mengupayakan tercapainya tujuan, baik melalui tenaga kerja, modal pendanaan, material, dan cara pengelolaan konflik. Setelah mengetahui kapasitas kelembagaan, maka akan terjalin nilai kerja sama yang baik, pembagian peran dan kewenangan dengan bijak, menciptakan anggota yang berkualitas dan memiliki loyalitas terhadap organisasi.

Ketiga: Tugas Pokok, Fungsi, dan Pengawasan Sekolah merupakan jabatan fungsional dalam bidang supervisi manajerial dan akademik. Semua itu meliputi penyusunan program, pembinaan, serta pemantauan bagaimana pelaksanaan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang kemudian diharuskan memberi nilai, serta membimbing dan memberikan pelatihan dalam profesional guru. Tidak hanya itu, berdasarkan peraturan pemerintah bagian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010, pengawasan sekolah juga harus mengadakan evaluasi dari keseluruhan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepegawaian di daerah khusus.

Keempat: Kewenangan, Hak, dan Kegiatan Pengawasan Sekolah tentu tidak boleh diabaikan. Setelah seorang pengawas dalam kelembagaan sekolah telah selesai menjalankan seluruh kewajiban baik berupa tugas pokok sesuai dengan fungsinya, maka pengawas tersebut berhak untuk mendapatkan hak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki kewenangan dalam memutuskan sesuatu. Hak yang harus diterima oleh pengawas sekolah berupa gaji, tunjangan tunjangan fungsional dan profesi, biaya operasional, subsidi/insentif. Adapun kewenangan pengawas meliputi penyusunan program kerja setiap semester yang kemudian disampaikan kepada kepala sekolah.

Melalui kelembagaan Pendidikan, semakin dapat terlihat jelas arah tujuan dan kapasitas apa saja yang berada di bawah naungan kelembagaan dalam bidang pengawasan dan evaluasi pendidikan. Dengan begitu, seluruh masyarakat atau anggota yang terlibat di dalamnya, dapat mengetahui serta memahami bagaimana upaya mencapai tujuan yang selaras dengan kebutuhan anggota itu sendiri melalui pencarian informasi, yang kemudian diatur dan dipelihara sehingga mampu menggerakkan tenaga kerja, dengan modal dan material yang dimiliki. Pengawas sekolah akan selalu memperhatikan tugas supervisi manajerial dan akademik, yang mencakup penyusunan, pembinaan, pemantauan program yang telah dibuat. Yang terakhir, pengawas sekolah yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan, berhak untuk mendapat imbalan berupa gaji dan sejenisnya, sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

*)         -Tulisan ini disarankan dari Modul Ajar Kuliah Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Part tiga dengan Dosen Pengampu Prof. A. Rusdiana.


Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...