Oleh Eneng Nurbaeti

A.      Konsep Dasar Kelembagaan Pengawasan Pendidikan

Prase Kembagaan Pengwasan Pendidikan dibagun atas dua kalimat yaitu kelembagaan, pengawasan Pendidikan. Kelembagaan didefinisikan sebagai "suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu Kelembagaan memiliki pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi dan aturan main (rule of the game) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial. kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

B.     Kapasitas Kelembagaan Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan

Secara teoritis, Anantanyu, menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan pengawasan dapat tercapai dengan melihat  indikator, yaitu:

1. Tujuan Kelembagaan Pengawasan Pendidikan

2. Fungsi Peran Kelembagaan Pengawasan Pendidikan

3. Inovasi Kelembagaan Pengawasan Pendidikan

Dalam perspektif kebijakan, kepengawasan  kependidikan telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan sistem manajemen pemerintahan. Landasan yuridis dalam pengawasan pendidikan saat ini merujuk pada SK Menpan Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2022. Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 097 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawaasan Pendidikan Pembinaan Pemuda, dan Pembinaan olah raga.

C.                               Tugas Pokok, Fungsi dan Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang berlaku dalam lingkungan pendidikan formal dari tingkat pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar hingga sekolah menengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 tahun 2010 dijelaskan bahwa tugas pokok pengawas sekolah dalam bidang supervisi manajerial dan akademik meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

D.  Kewenangan, Hak dan Kegiatan Sekolah.

1.   Kewenangan Pengawas Sekolah

Menentukan program peningkatan mutu,  Menyusun program kerja/agenda kerja, Menentukan metode kerja, Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan.

2.   Hak Pengawas sekolah

Menerima gaji, Memperoleh tunjangan fungsional, Memperoleh biaya operasional/rutin, Menerima subsidi dan insentif, Memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil.

3.   Kegiatan Pengawas Sekolah/Satuan Pendidikan

Menyusun program kerja, melaksanakan penilaian, Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya , melaksanakan analisis komprehensif, memberikan arahan, melaksanakan penilaian, menyusun laporan dan memberikan saran.

Kesimpulan: Dalam dunia pendidikan dewasa ini terasa seperti berpacu dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat cepat yang menuntut penyusuaian-penyesuaian kehidupan, termasuk kehidupan di dunia pendidikan. Di mana lembaga pendidikan, yang harus siap bukan hanya dalam pelaksanaan tugas, tapi juga yang lebih penting adalah kesiapan personilnya, karena penampilan organisasi selalu mencerminkan sikap hidupnya secara keseluruhan, yang menurut pengalaman besar pengaruhnya terhadap proses manajemen. Salah satu komponan yang penting untuk melihat keberhasilan dalam pendidikan adalah evaluasi.