Penulis: UNDANG IMAN SANTOSA

UNDANG IMAN SANTOSA
Oleh UNDANG IMAN SANTOSA
(CEO SMKN PP CIANJUR)
Terbitnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi tanda
bahwa pendidikan Indonesia telah memasuk era baru. Pendidikan Indonesia telah
masuk pada periode desentralisasi. Pada periode ini, pemerintah daerah,
masyarakat, dan lembaga pendiidkan dapat menyusun strategi secara mandiri untuk
meningkatkan kualitas pendidikannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Kini, pengelolaan pendidikan khususnya SMK menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi daerahnya.
Namun kebijakan ini menjadi masalah pada daerah yang minim sumber daya alam dan
tidak memiliki alokasi dana memadai untuk pendidikan. Hal ini membuat penyelenggara
pendidikan di daerah harus menyusun strategi sendiri, khususnya kemandirian
finansial, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
SMK Berbentuk Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Sebagai upaya untuk membentuk kemandirian SMK, khususnya bidang finansial
pembentukan SMK dengan konsep BLUD dapat menjadi alternatif. Sebagai BLUD, SMK
dapat dijalankan dengan semi-otonom. Oleh karena itu, SMK tetap mendapat
kesempatan untuk menerima berbagai program dukungan dana, di samping itu, SMK
dapat mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini sesuai Permendagri nomor 79
tahun 2018 tentang BLUD dinyatakan bahwa BLUD merupakan suatu sistem yang
diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja
perangkat daerah seperti sekolah rumah sakit dan sebagainya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
Sebagai badan semi-otonom, SMK BLUD berorientasi nirlaba sehingga tidak dibenarkan jika penyelenggaraannya semata-mata mnegjar keuntungan. SMK BLUD dituntut untuk memproduksi. Tentu saja, modal produksi didapat dari pemerintah (sepenuhnya). Kemuadian, hasil produksi dijual kepada masyarakat. Hasil penjualan tidak perlu dilaporkan dan disetorkan kepada negara. Hasil produksi dapat diolah menjadi modal dan dapat juga membantu operasional sekolah.

Gambar 1. Institusi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah
Dengan konsep SMK BLUD ini, SMK akan termotivasi untuk
berproduksi secara kontinyu dan berkembang secara mandiri.
Karakter Utama BLUD
SMK dengan konsep BLUD harus memiliki karakter-karakter
yang sudah menjadi ketentuan sebagai berikut :
1. Layanan penyediaan barang dan jasa
2. Non-profit oriented
3. Efisien dan produktif
4. Keuangan dan SDM dikelola secara fleksibel
5. Dikecualikan dari pengelolaan keuangan negara sesuai PP No. 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Perbedaan SMK Negeri BLUD dan SMK sebagai Institusi Birokasi
Ada perbedaan aturan penyelenggaraan dan pengelolaan anatara SMK Negeri BLUD dengan SMK sebagai institusi birokrasi jika dilihat dari beberapa aspek. Perbedaan ini dapat ditunjukkan melalui gambar di bawah ini.
No | Ragam Perbedaan | Institusi Birokrasi | BLU/D | BUM/N |
1 | Status Hukum | Bukan Badan Hukum/Subjek Hukum | Bukan Badan Hukum/Subjek Hukum | Badan Hukum atau Subjek Hukum |
2 | Kekayaan | Tidak Dipisahkan | Tidak Dipisahkan | Dipisahkan |
3 | Motif | Nirlaba | Nirlaba | Pengejaran Keuntungan |
4 | Kemandirian | Tidak Otonom | Semi-Otonom | Otonom |
5 | Pola Pengelolaan Keuangan | Tidak Fleksibel | Tidak Fleksibel | Sangat Fleksibel |
6 | Sumber Dana | APBN/APBD | APBN/APBD dan Dana Operasional Sendiri (dari Konsumen) | Dana operasional Sendiri (Dari Konsumen) |
7 | SDM | Pegawai Negeri | Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri (Hybrid) | Non Pegawai Negeri |
Gambar 2. Ragam Perbedaan Birokrasi, BLU/D, dan BUMN/D
Berdasarkan konsep di atas dapat dijelaskan, bahwa SMK BLUD dikelola secara semi-otonom yaitu bersama-sama antara pemerintah dan sekolah sebagai lembaga. SMK BLUD masih memiliki sumber dana dari pemerintah. Namun ketika SMK tersebut memili unit produksi dalam rangka teaching factory, keuntungan yang didapatkannya dialokasikan ke dua pos. Pos pertama adalah dikembalikan ke teaching factory sebagai bentuk pemeliharaan. Pos kedua adalah dialokasikan ke sekolah untuk dimanfaatkan menjadi dana operasional maupun dana kegiatan. Untuk lebih mudah memahami penjelasan ini, perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 3. SMK Negeri sebagai BLUD VS SMK sebagai Institusi Birokrasi
Kemandirian finansial SMK harus didapatkan melalui pendekatan kompetensi
keahlian yang dimiliki. Pendekatan ini atas dasar pertimbangan bahwa ketika
pengembangan dilakukan terhadap kompetensi keahlian, potensi keberlanjutan akan
cukup besar karena tidak profit semata yang diperhatikan, tetapi
keberkelanjutan tersebut juga sebagai perhatian terhadap peningkatan kompetensi
siswa.
“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi
orang lain” (HR. Bukhori)
Kunjungi Youtube #UIS_Channel