KEMBALIKAN UANG SUMBANGAN SISWA

Oleh Dr. Drs. Raya Erwana, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Sore di akhir pekan di sela-sela istirahat dari kerja, tiba-tiba salah seorang teman kepala sekolah menggugah status tentang undangan perubahan peraturan Gubernur Jawa Barat untuk para pejabat yang terkait. Perbincangan pun mengarah pada pergub No. 44 tahun 2022 tentang sumbangan yang diselenggarakan oleh Komite sekolah, yang akhir-akhir ini sedang disosialisasikan oleh dinas pendidikan Provinsi melalui kantor cabang dinas masing-masing.

Baru saja langkah-langkah awal mau dimulai oleh lembaga terkait, sudah ada intruksi untuk menghentikan sementara kegiatan tentang sumbangan dari masyarakat, karena ada euphoria, malah kesalahan berbagai persepsi, pikiran, tapsiran dan anggapan yang mengakibatkan aksi yang berbeda-beda di lapangan, baik di masyarakat maupun lembaga pendidikan terkait itu sendiri.

Ombudsman pun sebagai salah satu lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyoroti hal di atas. Malah, kantor Perwakilannya yang di Jawa Barat meminta sekolah dan komite sekolah mengembalikan uang sumbangan yang telah terlanjur dipungut, sambil menunggu revisi Pergub No 44/2022 tentang Komite Sekolah. Dikhawatirkan Penggunaan uang tersebut masuk tindakan mal administrasi. 

Hal itu disampaikan Ombudsman menanggapi berbagai laporan pemerhati pendidikan yang menduga telah terjadi upaya permintaan sumbangan bernilai jutaan rupiah dari Komite Sekolah kepada orang tua siswa yang jumlahnya bervariasi dan banyak juga yang berjumlah fantastis.

Ombudsman Jawa Barat melalui ketuanya menghimbau meminta pihak sekolah dengan kesadaran sendiri mengembalikan semua uang 'iuran' yang telah dipungut kepada siswa. Ombudsman berharap jangan sampai ada masyarakat yang melaporkan adanya pungutan dan akhirnya Ombudsman sampai turun tangan yang akhirnya nanti turun tindakan dari level memberi saran hingga rekomendasi kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

Perbincangan terus berlanjut dan salah satunya pernyataan dan menyesali pernyataan Gubernur yang seolah-olah menjanjikan sekolah 'gratis' sewaktu pencalonannya dengan berbagai program pendukung pendidikan lainnya.

Namun pada kenyataan berbeda dengannya keadaan di lapangan. Walaupun sudah ada dana BOS dan BOPD untuk memenuhi semua kebutuhan di lapangan, namun kadang kurang dan jika ada pun ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan cenderung tidak kena pada sasaran yang diinginkan lembaga.

Saat ini sepertinya yang diharapkan adalah adanya pendanaan kolaboratif antara pemerintah dengan masyarakat, kenapa? Konotasi Sekolah gratis ternyata seolah membuat mental orang tua rendah dan kurang bertanggungjawab terhadap pendidikan.

Jika memungkinkan, semua kebutuhan sekolah dari A sampai Z yang diusulkan sekolah, bisa diakomodir oleh BOPD. Tapi sayang pada kenyataannya, semua pembelanjaan kebutuhan sekolah tersebut dibatasi oleh kode ring, sehingga cukup merepotkan sinkronisasinya dengan kebutuhan sekolah yang nyata.

Sementara kebutuhan selain yang pokok,  banyak kebutuhan eksternal lainnya yang tidak bisa diakomodir dari keuangan negara.

Sepertinya obrolan ini tidak akan selesai apabila terus mengkaji antara teori yang ada jika disesuaikan dengan realita yang ada pula. Yang jelas semua itu menjadi pekerjaan rumah bagi para kepala sekolah dan jelas pula hal ini menuntut kecerdasan seorang kepala sekolah untuk mengantisipasinya.