Kemerdekaan yang Harus Terasa sampai ke Rumah Rakyat

Oleh Dr. H. Toto Warsito, S.Ag., M.Ag., CT

Ada yang berbeda dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Barat tahun ini. Untuk pertama kalinya, upacara tingkat provinsi tidak digelar di Lapangan Gasibu, melainkan di halaman Gedung Sate. Perubahan tempat itu bukan sekadar perpindahan lokasi upacara. Ia dapat dibaca sebagai simbol tentang bagaimana pemerintah semestinya menghadirkan negara lebih dekat kepada rakyat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka halaman Gedung Sate untuk masyarakat. Warga dipersilakan hadir menyaksikan pengibaran Sang Merah Putih sekaligus melihat wajah baru kawasan Gedung Sate setelah direvitalisasi.

Pesannya sederhana, tetapi penting: kemerdekaan bukan hanya seremoni yang disaksikan dari jauh. Kemerdekaan harus menjadi pengalaman yang dirasakan bersama.

Selama ini kita sering memahami kemerdekaan melalui simbol. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, pidato dibacakan, dan berbagai perlombaan diselenggarakan. Semua itu penting. Namun, setelah upacara selesai, pertanyaan yang lebih mendasar harus diajukan: apa arti kemerdekaan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat?

Kemerdekaan akan kehilangan makna apabila masih ada anak yang tidak memperoleh pendidikan bermutu, keluarga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan layak, atau warga desa yang merasa pembangunan hanya berlangsung di pusat-pusat pertumbuhan.

Karena itu, peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk mengukur kembali kualitas kehadiran negara.

Dari seremoni menuju substansi

Pemindahan upacara ke halaman Gedung Sate memiliki makna simbolik yang menarik. Gedung Sate bukan sekadar bangunan pemerintahan. Ia merupakan salah satu ikon Jawa Barat, sekaligus representasi kehadiran pemerintah daerah.

Ketika Sang Merah Putih dikibarkan di halaman pusat pemerintahan provinsi dan masyarakat berada di sekelilingnya, muncul pesan bahwa pusat kekuasaan tidak boleh berjarak dengan rakyat.

Bahkan pilihan untuk tidak melibatkan pelajar dan pegawai pemerintah sebagai barisan utama upacara, sementara TNI dan Polri menjadi peserta utama, memperlihatkan upaya menghadirkan upacara secara lebih tertib dan khidmat. Masyarakat justru ditempatkan sebagai bagian penting dari ruang publik perayaan kemerdekaan.

Di sinilah kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam bahasa pembangunan.

Negara tidak cukup hadir melalui gedung yang megah, jalan yang mulus, atau seremoni yang meriah. Negara harus hadir melalui pendidikan yang mencerdaskan, kesehatan yang terjangkau, ekonomi yang membuka kesempatan, lingkungan yang terjaga, serta pelayanan publik yang manusiawi.

Pendidikan adalah wajah kemerdekaan

Bagi dunia pendidikan, pesan kemerdekaan semestinya lebih dalam lagi.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tetapi tugas pendidikan belum selesai. Tantangan pendidikan hari ini bukan sekadar bagaimana membuat anak mampu membaca, berhitung, atau lulus ujian. Pendidikan harus memerdekakan manusia dari kebodohan, ketergantungan, kemiskinan pengetahuan, dan ketidakmampuan menghadapi perubahan zaman.

Sekolah harus menjadi ruang tempat anak belajar berpikir, bertanya, bekerja sama, berkreasi, sekaligus memahami tanggung jawab sebagai warga negara.

Karena itu, guru tidak boleh hanya menjadi penyampai materi. Guru harus menjadi pembimbing yang membantu peserta didik menemukan potensi dirinya.

Demikian pula kepala sekolah. Kepemimpinan sekolah tidak cukup berhenti pada administrasi. Kepala sekolah harus mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang memungkinkan guru berkembang dan murid tumbuh sesuai potensinya.

Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital, perubahan dunia kerja, dan derasnya arus informasi, pendidikan Indonesia membutuhkan keberanian untuk berubah tanpa kehilangan jati diri.

Kemerdekaan pendidikan berarti memberikan kesempatan kepada setiap anak—di kota maupun desa, keluarga mampu maupun kurang mampu—untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Inilah bentuk kemerdekaan yang paling konkret.

Jawa Barat dan agenda kemerdekaan yang baru

Jawa Barat memiliki populasi besar, wilayah luas, serta keragaman sosial dan ekonomi yang kompleks. Karena itu, agenda kemerdekaan di Jawa Barat tidak cukup diterjemahkan melalui pertumbuhan ekonomi semata.

Yang lebih penting adalah memastikan agar pertumbuhan tersebut menghasilkan pemerataan kesempatan.

Anak-anak Jawa Barat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Anak desa tidak boleh kalah hanya karena lahir jauh dari pusat kota. Sekolah di daerah tidak boleh dianggap sebagai sekolah kelas dua. Guru di pelosok harus mendapatkan dukungan yang sama untuk berkembang.

Pada titik ini, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia.

Jalan menghubungkan wilayah. Teknologi menghubungkan informasi. Tetapi pendidikanlah yang menghubungkan manusia dengan masa depannya.

Karena itu, investasi terbesar Jawa Barat sesungguhnya bukan hanya pada beton dan bangunan, melainkan pada kualitas manusianya.

Merdeka dari cara berpikir lama

Peringatan kemerdekaan juga seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap cara kita bekerja.

Kita tidak mungkin membangun masa depan dengan cara berpikir masa lalu.

Birokrasi harus lebih sederhana. Pelayanan harus lebih cepat. Sekolah harus lebih adaptif. Guru harus terus belajar. Pemerintah harus menggunakan data dalam mengambil keputusan. Teknologi harus digunakan untuk memperluas akses, bukan sekadar menjadi pajangan.

Dan yang tidak kalah penting, pembangunan harus memiliki orientasi moral.

Kemajuan tanpa keadilan hanya akan melahirkan kesenjangan. Teknologi tanpa etika dapat menghasilkan persoalan baru. Pendidikan tanpa karakter dapat menghasilkan manusia pintar tetapi kehilangan kepedulian.

Karena itu, kemerdekaan membutuhkan tiga kekuatan sekaligus: kecerdasan, keadilan, dan karakter.

Gedung Sate yang menjadi latar upacara kemerdekaan tahun ini seolah mengingatkan kita bahwa pemerintahan bukanlah menara yang berdiri jauh dari rakyat. Pemerintahan adalah amanah untuk memastikan setiap warga merasakan manfaat pembangunan.

Bendera Merah Putih yang berkibar tidak seharusnya berhenti menjadi simbol di tiang upacara. Ia harus hidup dalam kebijakan, pelayanan, sekolah, rumah sakit, pasar, desa, dan ruang-ruang kehidupan masyarakat.

Sebab ukuran kemerdekaan yang sesungguhnya bukanlah seberapa meriah kita merayakannya.

Ukuran kemerdekaan adalah seberapa jauh rakyat merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih bermartabat.

Dan bagi Jawa Barat, tugas setelah upacara 17 Agustus bukan sekadar menurunkan bendera pada sore hari. Tugas sesungguhnya adalah membawa semangat Merah Putih itu kembali ke ruang-ruang pelayanan publik, ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, dan ke rumah-rumah rakyat.