KENAIKAN BBM SOLUSI UNTUK SIAPA?

Oleh Hasbullah Fudail

Tidak seperti biasanya pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan di hadapan presiden dengan beberapa menteri kabinetnya, serta waktunya bukan lagi menjelang tengah malam 24.00 sehingga tidak menimbulkan antrean yang panjang di Stasium Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keputusan ini diambil tentu sudah dikaji plus minusnya oleh para penasihat dan pengambil kebijakan di lingkup Istana.

Presiden Jokowi akhirnya menaikkan harga BBM mulai dari pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, solar Rp 6.800 per liter, dan pertamax Rp 14.500 per liter. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi lantaran harga minyak mentah yang terus menanjak di level USD 90 hingga USD 100 per barel. Sementara asumsi harga minyak dalam APBN 2022 di level USD 63 per barel, meski akhirnya diubah menjadi USD 90 per barel.

"Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi sulit. Ini pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. Menteri ESDM Arifin Tasrif yang hadir dalam konferensi pers mengatakan, harga baru ini berlaku satu jam sejak diumumkan 13:30 WIB. "Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkan, jadi berlaku 14.30 WIB," ujarnya di lokasi yang sama Sabtu, 3/09/2022.

Dengan kebijakan ini, Pertamina sebagai BUMN energi selama ini menjadi monopoli dalam pengelolaan dan penjualan BBM kepada masyarakat. Kini mulai terusik dengan hadirnya perusahaan swasta memproduksi dan menyalurkan BBM seperti SPBU Vivo raksasa minyak yang berbasis di Swis, berani menjual Bahan Bakar Minyak merek Revvo 89 dengan RON 89 sedikit di bawah pertalite dengan RON 90 seharga Rp8.900/liter di bawah harga pertalite Rp 10.000/liter. Jaringan SPBU Vivo dengan bendera PT Vivo Energi Indonesia perusahaan sektor hilir dan gas bumi yang resmi beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017. Dengan kondisi ini maka Pertamina tidak bisa lagi memonopoli urusan BBM, sehingga secara rasional masyarakat pasti beralih dari BBM Pertamina jenis pertalite ke Vivo dengan BBM Revvo 89 jika ada selisih harga, walaupun jaringan SPBU Vivo masih sangat terbatas di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Secara ekonomi terjadinya kenaikan harga BBM dalam postur APBN karena:  1. Perubahan Harga Minyak dunia akibat perkembangan geopolitik di konflik Rusia dan Uraina sehingga harga minyak dunia mengalami kenaikan. 2. Perubahan Nilai Kurs mata Uang Rupiah terhadap Dollar, dalam asumsi APBN tahun 2022, dolar Amerika dipatok nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.350, sementara saat ini Senin 5/9/2022 nilai rupiah sudah mencapai Rp14.824,50 per dolar. Sebagian besar BBM itu diimpor dengan harga dollar. 3. Karena kenaikan permintaan dalam negeri berupa konsumsi yang banyak menggunakan BBM khususnya di sektor transportasi dan industri.

Keputusan kenaikan BBM telah diambil pemerintah, mau tidak mau keputusan politik ini akan mempunyai konsekuensi dan pasti akan ada sekelompok organisasi masyarakat, mahasiswa,  NGO, ormas, partai politik, dan lain-lain tidak setuju langkah tersebut, karena akan menimbulkan multi effect berantai kepada masyarakat berupa kenaikan harga barang, pengangguran, kemiskinan dan dampak ekonomi lainnya. Terhitung hari Minggu sehari setelah ditetapkan, demo penolakan kenaikan BBM terjadi di mana-mana, entah sampai kapan demo tersebut akan berhenti walau pada akhirnya pasti akan berhenti!

Perdebatan atas kenaikan BBM selalu memicu waktu untuk diperbincankan dari berbagai sudut pandang, jika boleh meramu kebijakan kenaikan BBM ini ditujukan untuk mencari solusi terhadap?

Pertama, Menyelamatkan Ketimpangan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini yang sebesar Rp 502 triliun. "Angka ini sangat besar dan riil, ini masih belum cukup dan masih berpotensi menambah Rp 195 triliun dengan tren harga minyak dan volume konsumsi oleh masyarakat," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (26/8/2022). Jika tidak segera dikurangi, maka dapat berdampak pada alokasi anggaran di tahun depan. "Ini yang kami sampaikan ke media, karena kalau Rp195 triliun tidak kita sediakan di tahun ini maka akan ditagih di 2023 APBN kita."

Kedua, Membuka Ruang Energi Terbarukan

Momentum untuk memaksimalkan pemanfaatan energi bersih dan juga mengalihkan APBN untuk sektor yang lebih tepat sasaran."Momentum strategis ini harus dimanfaatkan untuk mengalihkan atau setidak-tidaknya membaurkannya dengan energi terbarukan, menuju pada secara total menggunakan energi baru dan terbarukan," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2022). Pasalnya, selama ini sekitar 20 persen APBN yang terkunci untuk pemberian subsidi yang tidak sehat karena tak tepat sasaran, demikian Pengamat Isu Strategis Imron Cotan.

Di sisi lain, keberadaan energi berbahan fosil sangatlah terbatas jika terus menerus dieksploitasi dan mampu memproduksi karbon dioksida yang meracuni. Apalagi pemerintah Indonesia memiliki target supaya bisa melakukan 30 persen reduksi emisi karbon untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Potensi energi terbaharukan kita yang belum optimal digarap sebagai sumber energi alternatif  masih banyak selain energi fosil untuk masa depan seperti panas bumi, air, angin menjadi  kesempatan untuk digarap secara maksimal.

Ketiga, Memberi Keadilan Subsidi.

Subsidi BBM dan energi selama ini dengan kasat mata karena perilaku masyarakat tidak tepat sasaran. Subsidi untuk orang miskin ternyata banyak dinikmati kaum menengah alias ekonomi mapan. Dengan kenaikan BBM ini diharapkan sebagai upaya penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan demi bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga subsidi ini benar-benar diterima masyarakat miskin.

Penulis beberapa kali mendapatkan pengalaman dan melihat mobil-mobil mewah seperti Alphard, Pajero mengisi bahan bakar di SPBU dengan bahan bakar jenis pertalite yang merupakan BBM subsidi untuk orang miskin. Demikian juga gas melon hijau sangat banyak digunakan rumah tangga menengah maupun restoran. Ini akibat rendahnya kesadaran masayarakat disertai lemahnya penegakan hukum serta pengawasannya. Ini terjadi di ibukota  dengan segala kelebihan sarana prasarananya, bagaimana halnya di luar  pulau Jawa yang sangat terbatas, tentu pasti lebih besar ketimpangan subsidi tersebut.

Sri Mulyani menjelaskan, sebagian pengguna energi solar adalah rumah tangga dan sebagian lagi kalangan bisnis. Tidak kurang dari 89% dari 15 hingga 17 juta kiloliter solar dikonsumsi oleh bisnis dan 11% oleh rumah tangga. Dalam konsumsi rumah tangga, hingga 95% dinikmati oleh rumah tangga yang mampu dan hanya 5% yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan penambahan dana bansos senilai Rp24,17 triliun yang akan dibagikan untuk masyarakat. Bansos ini diberikan pemerintah atas kebijakan pengalihan subsidi BBM agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Bansos senilai Rp24,17 triliun tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan perlinsos dari 2% dana transfer umum.

Bansos pertama akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 12,4 triliun. Bantuan akan disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 150.000 dan dibayarkan selama empat kali. Bansos kedua, berupa subsidi upah sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta. Untuk bantuan ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

Anggaran 2022 dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur energi, dan sektor produktif lain yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin di negeri ini. Pemerintah perlu mengevaluasi penetapan anggaran subsidi energi yang sangat besar tersebut. Apalagi, sebagian besar anggaran subsidi energi itu, yakni sekitar 80 persen dinikmati masyarakat mampu atau orang-orang kaya."

Keempat, Kapitalisasi Isu untuk Pemilu 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi kenaikan harga BBM bersubsidi akan menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono menilai kenaikan harga BBM akan menyebabkan meningkatnya angka inflasi, karena sifatnya multiplier effect terhadap sektor lain. Utamanya harga makanan. "Penduduk sekitar garis kemiskinan konsumsi paling banyak adalah makanan sekitar 64 persen. Sementara harga-harga makanan nanti naik karena kenaikan BBM, itu otomatis akan menarik garis kemiskinan naik," terangnya kepada wartawan di Gedung BPS, Kamis (1/9/2022).  Dia menjelaskan, kenaikan garis kemiskinan tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat yang rentan miskin. Sehingga mereka akan tergerus dan masuk dalam kategori masyarakat miskin, sehingga akan ada penambahan jumlah.

Dengan angka kuantitas orang miskin sebanyak hampir 36,65 juta orang serta yang mendapatkan  alokasi subsidi BBM sebesar Rp. 24,17 Triliun, mempunyai potensi kapitalisasi Isu untuk Pemilu 2024. 1, Kapititalisasi menjadi Sinterklas Penyelamat, oleh partai politik dalam Pemilu 2024 bahwa mereka mendapat bantuan tunai, bantuan upah dan program sosial karena kebijakan  partai politik penguasa hari ini  termasuk para pendukungnya. Oleh karena itu mereka diharapkan membalas jasa dengan memilih calon presiden maupun legislatif dalam Pemilu 2024 dari partai politik tersebut.

Terkecuali masyarakat kita sudah cerdas dalam berdomokrasi, bahwa subsidi yang didapatkan itu  adalah memang hak konstitusi yang harus diberikan oleh negara, tanpa melihat siapapun  penguasa partainya. Kita berharap dengan masyarakat makin cerdas, maka akan terlahir pemimpin masa depan (Presiden dan Anggota DPR) yang cerdas dan demokratis. Jangan  berharap terlahir pemimpin demokrastis jika rakyatnya masih bodoh, demikian Prof Ryaas Rasyid ahli ilmu pemerintahan.

2. Kapitaslisasi bertambahnya orang miskin, akibat kenaikan BBM maka akan banyak menimbulkan efek berantai seperti kenaikan harga barang barang terutama bahan pangan, transporatsi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup lainnya. Kemiskinan adalah candu yang paling laku dijual dalam Pemilu 2024 untuk  mempengaruhi pemilihan konsituen dalam mendukung presiden dan anggota legislatif yang akan datang dengan berbagai janji manis untuk membantu kaum miskin meningkatkan kesejahteraannya dengan mengganti kepemimpinan yang dianggap menambah jumlah orang miskin.

Semoga dengan kenaikan BBM ini masyarakat bisa mendapatkan haknya berupa subsidi yang ada selama ini tidak tepat sasaran, menyiapkan alternatif energi ramah lingkungan, APBN yang sehat dan tidak defisit serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Para mahasiswa dan  masyarakat silakan menyampaikan aspirasi melalui demontrasi menolak kenaikan BBM dengan  terhormat sebagai hak konstitusi tanpa harus menimbulkan kerugian dan korban serta tindakan anarkis.