Kepala Daerah dan Kepala Sekolah

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia)

Leiden Is Lijden, memimpin adalah menderita. Tentu saja ungkapan ini benar adanya bila Sang Pemimpin sangat amanah. Menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan terbaik bagi sesama manusia.

Sang Pemimpin di mana pun, jabatan apapun sebaiknya tidak menganggap anak buah dan bawahan terhadap sesama manusia yang ada dalam sebuah organisasi. Baik organisasi pemerintahan atau pun organisasi lainnya.

Nabi Muhammad SAW tidak menganggap anak buah dan bawahan pada anggota organisasi/jama’ah yang Ia pimpin. Ia lebih memuliakan warga organisasi/jama’ah dengan sebutan sahabat. Tidak ada bawahan, yang ada adalah para sahabat.

Nabi Muhammad SAW termasuk pemimpin yang “Leiden Is Lijden”. Ia tidak hanya menderita melainkan terluka secara fisik, psikis, dan ancaman pembunuhan. Tiada henti derita Sang Pemimpin Muhammad sa’at Ia memimpin.

Bahkan dalam satu versi sejarah, Nabi Muhammad SAW wafat karena diracun. Racun yang dituangkan dalam sop kambing kesukaannya. Siapa pelakunya? Diduga seorang perempuan Yahudi yang bermama Zainab binti al-Harits.

Nah pemimpin saat ini tentu saja harus berspirit meniru para nabi yang total dalam memimpin. Setidaknya ada dua pemimpin yang akan Saya bedah dalam tulisan berikut. Pertama kepala daerah dan kedua kepala sekolah.

Kepala daerah adalah pemimpin politik. Biasanya Ia dipilih secara demokratik dan berkuasa dua periode yakni 10 tahunan. Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran. Kepala sekolah boleh “berkuasa” 16 tahun.

Menarik membahas kepala daerah dan kepala sekolah. Kepala sekolah itu mendapatkan SK penempatan sebagai kepala sekolah dari kepala daerah. Kepala daerah bisa memimpin daerah  hakikatnya karena jasa kepala sekolah.

Apa jasa kepala sekolah pada setiap kepala daerah? Di antaranya ijazah semua kepala daerah buah tanda tangan kepala sekolah. Tak bisa seorang walikota/bupati/gubernur berkuasa bila ijazah sekolahnya palsu. Atau tidak ditanda tangan kepala sekolah.

Karier semua kepala daerah “dihantarkan” secara administratif dan edukatif oleh sejarah layanan pemimpin pembelajaran bernama kepala sekolah. Semua kepala daerah ijazahnya ditanda tangan kepala sekolah.

Tidak ada satu pun ijazah kepala sekolah ditandatangani kepala daerah. Tapi tidak ada satu pun kepala sekolah negeri SK penempatannya tidak ditandatangani kepala daerah. Kepala daerah dan kepala sekolah itu terikat dalam sejarah dan etika mutualisma.

Tanpa melintasi tanda tangan kepala sekolah, tidak ada satu pun kepala daerah yang bisa terpilih dan berkuasa. Bahkan sebelum pemilihan ada prosesi legalisir ijazah. Dua kepala sekolah berjasa, kepala sekolah saat Ia dulu sekolah (ijazah asli) dan saat kini menjadi calon kepala daerah (ijazah fotokopi).

Kepala daerah jangan “macem-macem” pada kepala sekolah. Mengapa? Karena kepala sekolah adalah “orangtua” yang memberi tanda tangan ijazah, sehingga Ia sukses menjadi kepala daerah.

Kepala sekolah pun harus dukung kepala daerah. Mengapa? Karena mereka adalah anak kandung edukatif dari proses pendidikan yang pernah dijalani di semua sekolahan. Para kepala daerah adalah “anak didik terbaik” dari kepala sekolah.

Kepala daerah dan kepala sekolah adalah dua pemimpin dalam dimensi berbeda. Keduanya strategis. Kepala daerah adalah pemimpin politik periodik. Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran yang menjangkau masa depan.

Kepala daerah bisa disebut mantan, bila sudah tidak berkuasa. Guru dan kepala sekolah agak tak elok bila disebut mantan, bila mereka sudah tidak mendidik dan purna. Keduanya mulia bila “Leiden Is Lijden”.