KEPALA DAERAH PERLU MENJADI “BENTENG” DALAM MENJAGA INTEGRITAS SPMB

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Setiap tahun ajaran baru selalu menghadirkan satu fase yang cukup menegangkan bagi banyak keluarga: proses penerimaan murid baru. Pada tahun 2026 ini, tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali berlangsung di berbagai daerah. Pemerintah daerah sejak Februari hingga Maret diharapkan telah menyelesaikan berbagai persiapan penting, mulai dari penyusunan petunjuk teknis (juknis), analisis daya tampung rombongan belajar, hingga pemetaan wilayah untuk jalur domisili. Semua langkah ini menjadi fondasi awal agar proses penerimaan murid baru berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan.

Namun, pengalaman bertahun-tahun menunjukkan bahwa SPMB bukan sekadar proses administratif. Ia sering kali menjadi ruang tarik-menarik kepentingan. Setelah juknis diterbitkan, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada satuan pendidikan dan orang tua agar seluruh pihak memahami aturan yang berlaku. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi kesalahpahaman dan konflik sangat mungkin terjadi.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB hampir selalu diwarnai dinamika. Kekhawatiran orang tua menjadi salah satu faktor yang sering memicu berbagai persoalan. Banyak orang tua merasa cemas apabila anaknya tidak tertampung di sekolah negeri. Kekhawatiran ini tidak jarang memicu berbagai upaya agar anak dapat diterima di sekolah yang dianggap “favorit”.

Di sisi lain, pemerintah daerah terkadang memberikan diskresi dengan menambah daya tampung rombongan belajar di sekolah negeri melebihi standar pengelolaan. Kebijakan ini sering kali diambil dengan alasan mulia, yaitu untuk mengentaskan anak tidak sekolah (ATS). Namun, kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak lain, seperti terganggunya keseimbangan ekosistem pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Kekurangan ruang kelas di sekolah negeri perlu ditindaklanjuti oleh pembangunan ruang kelas baru agar mutu layanan pembelajaran bisa dijaga. Tidak ada lagi sekolah yang belajar dua sesi (double shift) dan jumlah rombel yang melebihi ketentuan standar pengelolaan.

Dampak dari adanya diskresi penambahan jumlah rombel di sekolah negeri oleh pemerintah daerah, disamping mutu layanan pembelajaran di sekolah negeri menurun, tidak sedikit sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah peserta didik secara drastis karena kebijakan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, ada sekolah swasta yang akhirnya terpaksa menghentikan operasionalnya karena kekurangan murid. Fenomena ini menjadi salah satu “drama tahunan” dalam dinamika SPMB yang jarang disorot secara mendalam. Pada SPMB tahun 2026, Kemendikdasmen melarang kepala daerah melakukan diskresi penambahan jumlah rombel di satuan pendidikan, kecuali ada kondisi yang benar-benar mendesak. Usulan pengecualian diajukan kepada UPT Kemendikdasmen bidang penjaminan mutu pendidikan untuk dianalisis dan disusun rekomendasinya.

Selain itu, praktik titip-menitip calon murid baru juga masih menjadi bayang-bayang yang sulit dihilangkan. Walaupun berbagai pihak telah menandatangani fakta integritas, praktik semacam ini masih kerap muncul. Sekolah sering berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi mereka harus mematuhi aturan yang berlaku, tetapi di sisi lain mereka menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin “membantu” menitipkan calon peserta didik.

Praktik seperti ini jelas mencederai prinsip integritas dan objektivitas dalam proses penerimaan murid baru. Ketika aturan tidak dijalankan secara konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dapat tergerus. Pada titik inilah peran kepala daerah menjadi sangat penting.

Sebagai pemimpin daerah, kepala daerah bukan hanya bertugas menandatangani juknis SPMB. Lebih dari itu, kepala daerah harus menjadi “benteng” yang menjaga integritas pelaksanaan kebijakan tersebut. Kepala daerah perlu memastikan bahwa seluruh aturan yang telah disusun benar-benar dilaksanakan secara konsisten di lapangan.

Komitmen ini tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen kebijakan. Ia harus diwujudkan melalui keberanian dalam mengambil sikap. Kepala daerah perlu memastikan bahwa tidak ada lagi praktik titip-menitip dalam proses SPMB. Pemalsuan dokumen persyaratan juga harus ditindak tegas. Jika ditemukan indikasi kecurangan, pemerintah daerah harus berani melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Tantangan terbesar dalam menjaga integritas SPMB sering kali datang dari tekanan sosial dan politik. Ada kalanya kelompok masyarakat atau pihak tertentu memaksakan kehendaknya agar anak mereka diterima di sekolah tertentu, khususnya sekolah negeri yang dianggap favorit. Dalam situasi seperti ini, kepala daerah harus berani “pasang badan” untuk melindungi sistem agar tetap berjalan sesuai aturan.

Ketegasan kepala daerah akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi panitia pelaksana SPMB di tingkat dinas pendidikan maupun sekolah. Ketika mereka merasa dilindungi oleh kebijakan yang tegas dan konsisten, panitia dapat bekerja dengan lebih tenang dan profesional tanpa takut menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Di samping menjaga integritas sistem, kepala daerah juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting, yaitu memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, baik di sekolah negeri maupun swasta. Selama ini, pola pikir masyarakat yang terlalu “negeri minded” sering kali mempersempit pilihan pendidikan. Sekolah negeri dianggap lebih unggul, sementara sekolah swasta kerap dipandang sebagai pilihan kedua.

Padahal, kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh status negeri atau swasta. Banyak sekolah swasta yang mampu menghadirkan layanan pendidikan berkualitas dengan inovasi pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada stigma sekolah favorit dan nonfavorit. Banyak masyarakat yang enggan untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta dengan alasan biaya (bagi sekolah swasta yang mahal) dan mutu yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan masyarakat yang memasukkan anaknya ke sekolah swasta bisa dibantu dengan beasiswa disertai dengan peningkatan mutu sekolah swasta.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak hanya diukur dari lancarnya proses pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi. Lebih dari itu, keberhasilan SPMB terletak pada terjaganya prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam seluruh prosesnya.

Ketika kepala daerah berani menjadi benteng yang menjaga integritas sistem, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pendidikan akan semakin kuat. Dan dari sinilah, fondasi pendidikan yang adil dan berkualitas dapat terus dibangun untuk masa depan generasi muda.