Kepala Sekolah Mitra (bukan versus) Pengawas: Konflik Peran, Sebuah Anasisis Kritis Sistem Kepemimpinan dan Pengawasan Pendidikan

Penulis: Dr. Yuli Nurhayati, S.Pd., M.Pd.

Dalam sistem pendidikan nasional, kepala sekolah dan pengawas sejatinya ditempatkan sebagai dua pilar penting dalam menjaga mutu pembelajaran. Kepala sekolah bertugas memimpin satuan pendidikan secara manajerial dan akademik, sementara pengawas berperan melakukan supervisi, pembinaan, dan evaluasi. Kepala Sekolah dan Pengawas seharusnya berjalan seiring sebagai mitra strategis. Peran pengawas sekolah saat ini sedang mengalami transformasi besar, terutama dengan adanya kebijakan baru yang menggeser peran dari sekadar "penilai" menjadi "pendamping". 

Berikut adalah perbandingan antara tugas ideal berdasarkan regulasi dan kenyataan di lapangan: Berdasarkan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan kebijakan terbaru tahun 2025, pengawas tidak lagi hanya fokus pada administrasi, tetapi pada pendampingan baik itu pada supervisi akademik, supervisi manajerial, pendampingan berbasis data, fasilitator & Coach dan  evaluasi kinerja

Namun implementasi di lapangan sering kali menghadapi kendala serius antara lain : Beban Administrasi, pengawas sering terjebak dalam tumpukan dokumen fisik dan laporan formalitas untuk mengejar angka kredit daripada melakukan pendampingan substansial ; Kesenjangan Kompetensi, rerata kompetensi pengawas secara nasional masih berada di angka 55,24, yang menunjukkan perlunya penguatan serius pada dimensi supervisi akademik dan manajerial; Jumlah yang Tidak Memadai,  Indonesia mengalami kekurangan sekitar 22.531 pengawas sekolah, sehingga satu pengawas sering kali harus membina terlalu banyak sekolah (melebihi rasio ideal).; Respon Defensif dari Guru,  terkadang merasa "dihakimi" saat disupervisi, yang memicu sikap tertutup dan menghambat proses perbaikan pembelajaran.; Keterbatasan Akses, masalah geografis dan keterbatasan waktu membuat intensitas diskusi tatap muka dengan guru menjadi tidak efisien.; Minimnya Kolaborasi,  Kurangnya dialog rutin menyebabkan pesan kebijakan dari dinas tidak tersampaikan dengan baik kepada kepala sekolah, atau sebaliknya, aspirasi lapangan tidak didengar pengawas.; Dan kesenjangan Pengalaman,  Perubahan aturan rekrutmen terkadang memungkinkan guru menjadi pengawas tanpa pengalaman menjadi kepala sekolah sebelumnya, yang berpotensi memicu keraguan terhadap kompetensi manajerial pengawas di mata kepala sekolah.

Kondisi di atas menyebabkan dalam praktiknya, relasi antara Kepala Sekolah dan Penagawas kerap tidak berjalan harmonis, terjebak dalam relasi “siapa lebih berkuasa”, ketegangan ini dikhawatirkan  berdampak pada iklim sekolah

Ketegangan ini sering berakar pada tumpang tindih kewenangan dan perbedaan tafsir terhadap regulasi. Kepala sekolah merasa sudah bekerja di bawah tekanan target administrasi, akreditasi, dan tuntutan orang tua. Di sisi lain, pengawas datang membawa instrumen penilaian yang sering kali dipersepsikan sebagai alat mencari kesalahan, bukan sarana pembinaan. Akibatnya, pengawasan kehilangan makna substantif dan berubah menjadi formalitas belaka.

Masalah semakin kompleks ketika relasi ini berdampak pada guru. Guru berada di posisi paling rentan, menjadi objek dari dua kepentingan sekaligus: tuntutan kepala sekolah dan penilaian pengawas. Fokus utama pendidikan—yakni proses belajar mengajar—kerap tergeser oleh pemenuhan dokumen, laporan, dan bukti fisik yang belum tentu mencerminkan kualitas pembelajaran sesungguhnya.

Ironisnya, baik kepala sekolah maupun pengawas sesungguhnya memiliki tujuan yang sama: meningkatkan mutu pendidikan. Namun, absennya komunikasi yang sehat dan budaya kolaborasi membuat tujuan itu sulit tercapai. Pengawas seharusnya hadir sebagai pendamping profesional yang memberi solusi, bukan sekadar penilai administratif. Sebaliknya, kepala sekolah perlu membuka ruang refleksi dan tidak memosisikan pengawas sebagai ancaman terhadap otoritasnya.

Sudah saatnya relasi kepala sekolah dan pengawas direkonstruksi. Pengawasan harus dimaknai sebagai proses pembelajaran bersama, menciptakan mekanisme kontrol bersama. Dinas pendidikan pun perlu memastikan kejelasan peran, penyederhanaan instrumen, serta penguatan kompetensi pengawas agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara relevan dan kontekstual.

Tanpa perubahan paradigma ini, konflik laten antara kepala sekolah dan pengawas akan terus berulang, dan yang paling dirugikan adalah sekolah itu sendiri. Pendidikan tidak membutuhkan pertarungan kewenangan, melainkan kolaborasi yang berorientasi pada mutu dan keberpihakan pada muridPendahuluan

Dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini, kepala sekolah dan pengawas memiliki peran strategis dalam menjamin mutu pembelajaran dan tata kelola sekolah. Namun, di ruang publik—khususnya media sosial—relasi antara keduanya kerap dipersepsikan sebagai hubungan yang tegang, tidak seimbang, bahkan saling mencurigai. Kepala sekolah sering merasa diawasi secara berlebihan, sementara pengawas menilai sebagian kepala sekolah kurang terbuka terhadap evaluasi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah relasi kepala sekolah dan pengawas sudah berjalan sebagai kemitraan profesional, atau justru terjebak dalam relasi struktural yang kaku dan birokratis?

Peran Ideal Kepala Sekolah dan Pengawas

Kepala sekolah sebagaui pemimpin pembelajaran, dalam kebijakan pendidikan terkini kepala sekolah diposisikan sebagai instructional leader atau pemimpin pembelajaran. Ia tidak hanya bertugas mengelola administrasi, tetapi juga: mengembangkan budaya belajar di sekolah, membina guru secara professional, mengelola sumber daya secara efektif sekaligus menjadi teladan integritas. Kepala sekolah idealnya menjadi motor penggerak perubahan dan inovasi di sekolah.

Sementara itu, pengawas sebagai pendamping professional seharusnya berperan sebagai: pembina dan pendamping sekolah, evaluator mutu pendidikan, fasilitator peningkatan kompetensi sekaligus sebagai jembatan kebijakan dan praktik lapangan. Dalam semangat Merdeka Belajar, pengawas diharapkan lebih berfungsi sebagai coach dan mentor, bukan sekadar pemeriksa administrasi.

Namun dalam praktiknya, relasi kepala sekolah dan pengawas sering kali belum ideal. Beberapa persoalan yang kerap muncul antara lain:

1. Dominasi Administrasi

Supervisi masih sering berorientasi pada kelengkapan dokumen: RPP, perangkat ajar, laporan, dan arsip. Substansi pembelajaran dan kualitas interaksi di kelas kurang mendapat perhatian utama. Akibatnya, kepala sekolah terdorong untuk "menyempurnakan kertas" daripada memperkuat proses belajar.

2. Relasi Hirarkis yang Kaku

Secara struktural, kedudukan pengawas sekolah dalam system pendidikan di Indonesia sebagai pejabat fungsional, pengawas adalah mitra yang memiliki tanggungjawab administrative dan teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan. Relasi antara pengawas dan kepala sekolah kerap menciptakan jarak psikologis, sehingga: Kepala sekolah cenderung defensive, Pengawas sulit mendapat data objektif sehingga dialog terbuka jarang terjadi, Sehingga hubungan profesional berubah menjadi hubungan "atasan-bawahan" yang penuh formalitas.

Relasi yang tidak sehat antara kepala sekolah dan pengawas berdampak langsung pada  menurunnya kualitas pembinaan guru, stagnasi inovasi sekolah, beban kerja administratif yang berlebihan, dan menurunnya motivasi warga sekolah. Pada akhirnya, peserta didik menjadi pihak yang paling dirugikan.

Refleksi Kritis: Di Mana Letak Masalahnya?

Persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan individu. Ada masalah sistemik yang perlu dicermati:

1. Sistem Evaluasi yang Belum Humani, Penilaian kinerja masih berorientasi pada angka dan dokumen. Aspek proses, konteks, dan perjuangan di lapangan kurang diapresiasi.

2. Minimnya Penguatan Kapasitas Pengawas, Tidak semua pengawas dibekali keterampilan coaching, mentoring, dan kepemimpinan transformasional. Akibatnya, pendekatan yang digunakan cenderung konvensional.

3. Lemahnya Budaya Kolaborasi, Sekolah belum sepenuhnya diposisikan sebagai komunitas belajar. Relasi antar pemangku kepentingan masih bersifat transaksional, bukan kolaboratif.

Kondisi ini perlu upaya untuk  membangun relasi yang konstruktif antara kepala sekolah dan pengawas, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan:

1. Menggeser Paradigma Supervisi, Dari supervisi berbasis kontrol menuju supervisi berbasis pendampingan dan pengembangan.

2. Memperkuat Dialog Profesional, pertemuan supervisi seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan sekadar forum evaluasi satu arah.

3. Mengembangkan Supervisi Kolaboratif, pengawas dan kepala sekolah perlu bersama-sama menganalisis masalah, merancang solusi, dan memantau implementasi.

4. Menumbuhkan Kepercayaan, adalah fondasi utama kemitraan. Tanpa kepercayaan, supervisi hanya akan menjadi formalitas.

5. Penguatan Kecerdasan Emosional (EQ) melalui sesi refleksi mandiri  atau bimbingan teknis (sangat disarankan) agar setiap pihak mampu mengelola dialog internalnya secara positif sebelum memulai koordinasi formal melalui  penguatan strategi intrapersonal maupun interpersonal

Strategi Intrapersonal (Memperbaiki Diri Sendiri) melalui ; Refleksi Diri (Self-Reflection), Kepala sekolah dan pengawas perlu melakukan evaluasi mandiri sebelum pertemuan. Gunakan teknik "Mindful Leadership" untuk menenangkan dialog internal yang bersifat defensif.; Re-framing Persepsi, mengubah narasi batin dari "Pengawas datang untuk menginspeksi" menjadi "Pengawas datang sebagai mitra pendamping (Coach)".; dan Pengelolaan Stres, mengurangi beban mental dengan memahami regulasi terbaru agar tidak terjadi kecemasan akibat ketidaktahuan teknis.

Sementara Strategi Interpersonal (Memperbaiki Hubungan), melalui teknik komunikasi dua arah yaitu; Teknik Komunikasi Asertif, menyampaikan kendala sekolah dengan jujur namun tetap menghormati wewenang pengawas. Hindari komunikasi pasif-agresif yang sering memicu konflik.; Mentoring dan Coaching: Mengubah pola instruksi menjadi dialog. Pengawas sebaiknya menggunakan pendekatan Coaching untuk Kepala Sekolah guna menggali potensi solusi dari kepala sekolah sendiri, bukan sekadar memberi perintah.; Koordinasi Terjadwal dan Informal, Jangan berkomunikasi hanya saat ada masalah atau pemeriksaan. Pertemuan rutin yang santai (seperti diskusi kopi) dapat mencairkan kekakuan birokrasi dan membangun kepercayaan (trust building); dan;  Penyelarasan Visi, duduk bersama di awal semester untuk menyepakati target sekolah yang realistis, sehingga standar penilaian pengawas selaras dengan kemampuan eksekusi kepala sekolah.

Kepala sekolah dan pengawas sejatinya bukan dua kutub yang saling berhadapan, melainkan dua aktor utama dalam satu misi: memajukan pendidikan.

Di tengah tuntutan perubahan zaman dan kebijakan Merdeka Belajar, relasi keduanya harus bertransformasi dari relasi kontrol menjadi relasi kolaborasi, dari relasi instruksi menjadi relasi refleksi.

Media sosial seharusnya tidak hanya menjadi ruang keluhan, tetapi juga ruang kesadaran kolektif untuk mendorong perubahan sistemik. Kritik yang disampaikan secara reflektif dan konstruktif adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki pendidikan bangsa.

Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh siapa yang lebih berkuasa, tetapi oleh seberapa kuat kita bekerja bersama demi masa depan generasi penerus.