Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Ilustrasi (FB/DNK)
Oleh Dudung
Nurullah Koswara
(Praktisi
Pendidikan)
Narasi ini tentu
bisa dianggap modus dan lebay. Mengapa? Karena menurut Saya orang paling tahu
layak dan tidak layak seorang guru “lolos” dan pantas jadi ASN adalah kepala
sekolah. Setidaknya saat supervisi performa guru bisa dinilai. Layak, pantas
atau belum pantas.
Bagi Saya simpel
saja. Seleksi ASN GTK untuk mengisi tugas sebagai aparatur pendidikan di setiap
satuan pendidikan serahkan pada kepala sekolah. Mengapa kepala sekolah? Sejumlah
alasan bisa kita rasionalisasi.
Pertama yang tahu
kekurangan dan kelebihan formasi guru adalah kepala sekolah. Ia sangat tahu
persis berapa jumlah guru yang dibutuhkan bagi satuan pendidikan yang Ia
pimpin. Kepala sekolah adalah Mendikbud dan Kadisdik kecil. Ia pada dasarnya
adalah seorang Mendikbud di daerah.
Kedua yang tahu
persis dedikasi, kompetensi dan prestasi GTK adalah kepala sekolah. Kepala
sekolah tahu persis kemampuan GTK atau guru yang ada di satuan pendidikan. Guru
lola, guru kudet, guru gaptek, guru malas-malas dan guru hebat-hebat dan
potensial ada dalam catatan kepala sekolah.
Ketiga karakter
dan mentalitas setiap guru atau GTK sangat diketahui kepala sekolah. Sistem
seleksi ASN PPPK nampaknya tidak lebih “canggih” dari kemampuan para kepala
sekolah dalam menilai siapa guru atau GTK yang layak, patut dan tak patut menjadi
ASN.
Berikan kelayakan
dan kelulusan para guru honorer pada entitas kepala sekolah di seluruh
Indonesia. Kepala sekolah menjadi “Mendikbud Ristek” yang diberi “kekuasaan”
untuk menilai kelayakan, kepatutan dan kelulusan para guru honorer atau GTK untuk
jadi ASN.
Tentu ada syarat
dan catatan bagi para kepala sekolah. Bila terbukti kepala sekolah “KKN” dan
menyimpangkan penilain rekrutmen ASN maka diberi sanksi dan tindakan hukum yang
jelas, tegas dan tidak padang rambut atau pandang bulu.
Kepala sekolah di
sekolah negeri---khususnya---adalah aparatur negara. Bisa mewakili negara dalam
menentukan kepatutan dan kelulusan calon ASN. Ia “maha tahu” siapa calon guru
yang layak. Berapa kekurangan guru atau tenaga kependidikan?
Jangan sampai ada
ASN masuk sebuah sekolah tapi tidak dibutuhkan dan Ia ingin bersegera pindah ke
daerah lain. Bila ASN lolos dan tidak, ditentukan kepala sekolah maka kondusivitas
dan objektivitas kebutuhan GTK akan lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Kepala sekolah
akan sangat tahu guru honorer yang sudah lama mengabdi dan berkontribusi pada
pengembangan sekolah. Kepala sekolah sangat tahu guru honorer dan guru ASN yang
asal kerja dan kerja asal. Minus prestasi maksimus gossip.
Rekrutmen ASN guru
atau GTK oleh kepala sekolah di seluruh Indonesia, mengapa tidak? Ada ungkapan
“Kutahu yang ku mau”. Ada pula ungkapan “Siapa kita hanya kita yang tahu”.
Artinya yang tahu butuh guru berapa? Guru mana yang pantas di antaranya adalah
kepala sekolah.
Narasi ini
hanyalah narasi penghangat ditengah sulitnya guru honorer lolos ASN PPPK padahal banyak guru yang
pantas dan layak. Kepala sekolah sangat tahu guru yang pantas dan layak. Begitu
pun guru sangat tahu kepala sekolah yang pantas dan layak untuk memimpin
mereka.
Setidaknya AKSI
(Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia) bisa membuat satu panduan cerdik objektif
merekrut guru layak, multitalen dan guru dedikatif untuk menjadi ASN. Hasilnya
bisa digunakan oleh seluruh kepala sekolah di tanah air. Ayo Pak Mendikbud,
serahkan rekrutmen ASN guru pada AKSI atau entitas kepala sekolah.