Kepala SMPN Bisa Jadi Kepala SMAN

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Menarik seiring dengan kebijakan “Merdeka Belajar” sejumlah lompatan anti mainstream dilakukan Kemdikbud Ristek. Baru Saja Saya mendapatkan sebuah narasi dari paparan sebuah sajian terkait eksistensi kepala sekolah.

Ada dua hal menarik. Apa yang menarik? Pertama syarat seorang guru bila ingin menjadi seorang  kepala sekolah kini harus punya sertifikat guru penggerak. Kedua seorang kepala sekolah SMPN bisa menjadi kepala SMAN.

Ini menjadi unik dan bisa menjadi diskursus yang menghangat. Kalau dilihat dari syarat guru menjadi kepala sekolah harus menjadi guru penggerak ada sisi positif dan ada sisi lemah. Bila seorang guru penggerak tapi non wakasek dipastikan Ia akan punya minus di manajerial dan pengalaman kepemimpinan.

Kecuali Ia menjadi guru bersertifikat penggerak dan Ia pun menjadi wakasek. Ini tentu lebih baik, bernilai plus. Apalagi bila aktif di organisasi profesi guru akan bernilai plus, plus, plus. Sangat ideal bila seorang guru calon kepala sekolah tercatat sebagai guru penggerak, wakasek, dan aktivis organisasi guru.

Sisi lemah guru penggerak bila jadi kepala sekolah, potensi manajerial dan kepemimpinan butuh terus ditingkatkan. Kelebihan seorang kepala sekolah dari guru penggerak adalah tidak ada KKN atau kongkalingkong. Murni dari guru pembelajar dan penyambut positif gaung Merdeka Belajar.

Hal yang jauh lebih menarik adalah ketika kepala SMPN bisa menjadi kepala SMAN. Kalau di sekolah swasta dan di dunia sekolah milik yayasan mungkin sudah biasa. Namun di sekolah negeri tentu tak biasa. Mengingat---terutama---pasca keluarnya UURI No. 23 Tahun 2014. Kota/kabupaten dan provinsi punya wilayah kewenangan berbeda.

Wacana seorang kepala SMPN bisa menjadi kepala SMAN di antara syaratnya adalah: 1) seorang kepala SMPN telah menyelesaikan paling sedikit satu periode menjadi kepala SMPN dan syarat ke 2) memenuhi persyaratan linieritas untuk mengajar pada SMAN yang bersangkutan.

Misal kepala SMPN yang mengajar kimia (sarjana kimia) bisa menjadi kepala SMAN karena di SMAN ada jurusan yang diampu oleh kepala sekolah. Begitu pun untuk kepala SMKN bisa berasal dari kepala SMPN bahkan dari kepala sekolah SDN. Misal kepala SDN yang mengajar olahraga.

Wacana dan kebijakan baru seiring dengan spirit Merdeka Belajar ini akan terus menarik dikaji dan didiskusikan. Apalagi bila para kepala sekolah menjadi ASN pemerintah pusat. Ini akan menjadi menarik diperbincangkan.

Pernah ada wacana semua kepala sekolah akan menjadi ASN pusat. Bila para kepala sekolah menjadi ASN pusat maka pengelolaan ditentukan pemerintah pusat dalam pengangkatan, penempatan, dan pemberhentiannya.

Bupati, walikota dan gubernur hanya “mengendalikan” ASN GTK saja. Sementara kepala sekolah “dialih kelola” oleh pemerintah pusat langsung. Ini akan menjadi menarik. Hal unik yang terjadi---doeloe---para Bupati dan Walikota adalah penentu “hidup mati” kepala sekolah.

Dahoeloe ada kepala sekolah ujug-ujug dapat SK. Ada pula kepala sekolah bertugas seumur hidup. Bupati dan Walikota menjadi penentu pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian. Bahkan ada kepala sekolah loncat jadi Kepala Dinas Pendidikan. Ada pula Kepala Dinas Pendidikan anjlok jadi guru. Itu doeloe!

Era Merdeka Belajar dengan era doeloe “Terjajah Belajar” akan terus bertransformasi. Tentu transformasi dunia pendidikan ini harus menuju ending yang lebih baik. Merdeka belajar semoga membawa ruh merdeka pendidikan. Memerdekakan tata kelola pendidikan menjadi lebih wow.