KEPEMILIKAN LAHAN MUARA GEMBONG DIANGKAT DALAM RAKOR PERUMUSAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM

Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkuham Jawa Barat Hasbullah Fudail, mengangkat dua kasus yang mendominasi dugaan Pelanggaran HAM di Jawa Barat, yaitu menyangkut kasus  kepemilikan lahan di kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan berbagai penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan ataupun lembaga pendidikan.

Kasus Muara Gembong yang berawal dari viralnya pemberitaan di media sosial terkait ketiadaan akses menuju pemakaman ketika ada warga yang meninggal dunia harus melewati sawah yang sedang banjir karena ketiadaan akses jalan menuju ke tempat pemakaman umum tersebut.

Ketiadaan akses ini karena sebahagian besar lahan yang ada di wilayah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh orang luar dengan tidak memberi izin pemberian lahannya untuk kepentingan  publik pembuatan jalan. Berbagai persoalan ini sesungguhnya terjadi karena kepemilikan lahan   yang ada saat ini tidak mempunyai kekuatan hukum berupa sertifikat.

Sebagian besar masyarakat yang bermukim di Kecamatan Muara Gembong yang turun temurun  lebih dari tiga generasi, sampai saat ini berdiam dan mengelolah lahan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan lahan (sertifikat). Selain itu beberapa fasilitas publik dan sekolah maupun gedung pemerintahan sampai saat ini kepemilikan lahannya juga masih menempati lahan PT Pertani sebagai pemilik lahan.

Selain itu Hasbullah juga menyampaikan maraknya penahanan ijazah pekerja oleh Perusahaan maupun Lembaga Pendidikan dan mengusulkan agar Kementerian Tenaga Kerja bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar menerbitkan regulasi yang mengatur persoalan Penahanan Ijazah di kalangan Perusahaan maupun lingkungan Pendidikan.

Diharapkan jika ada regulasi bersama dan disepakati, bahwa penahanan ijazah surat tanda tamat belajar dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dengan demikian akan minimal mengurangi kejadian penahanan ijazah oleh Perusahaan maupun lembaga pendidikan.

Demikain hal ini disampaikan dalam acara Rakor Perumusan Penanganan Pelanggaran HAM di Hotel Hilton Tangerang pada sesi diskusi dengan pemateri Bapak Firdaus Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN dan Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Acara ini dibuka Direktur Jenderal HAM bapak Dahana Putra Rabu, 6/03/2024 di Hotel Hilton Tangerang yang dikuti para Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia dan berlangsung selama 3 hari 6-8 Maret 2024.