Kerusakan Hutan di Sumatra Diduga Jadi Akar Masalah Banjir Berulang, Negara Dinilai Abai Jalankan Fungsi Pengawasan

 Oleh Sri Rejeki

NIM. 22102111320052

Kalimantan — Banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Pulau Sumatra kembali membuka luka lama persoalan kerusakan hutan yang hingga kini belum ditangani secara serius oleh negara. Alih-alih dipandang sebagai bencana alam semata, banjir dinilai sebagai konsekuensi langsung dari pembiaran kerusakan hutan yang berlangsung sistematis dan masif di kawasan hulu daerah aliran sungai.

Sejumlah wilayah terdampak banjir tercatat berada di sekitar kawasan yang mengalami penurunan tutupan hutan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan skala besar, pertambangan, serta proyek infrastruktur terus berlangsung, bahkan di area yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung dan penyangga ekosistem.

Pakar lingkungan menegaskan bahwa hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air telah mengubah pola hidrologi secara drastis. Curah hujan yang sebelumnya dapat ditahan oleh vegetasi hutan kini langsung mengalir ke wilayah pemukiman dalam volume besar dan waktu singkat. “Ini bukan fenomena alam yang tidak terduga, melainkan akibat logis dari kebijakan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” ujar seorang peneliti lingkungan.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan negara terhadap pemanfaatan kawasan hutan menjadi sorotan utama. Sejumlah lembaga pemantau kebijakan publik menilai bahwa praktik perizinan yang longgar, minim pengawasan lapangan, serta lemahnya penegakan hukum telah menciptakan ruang bebas bagi eksploitasi hutan tanpa kendali. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kawasan hutan dikelola seolah berada di luar kontrol negara.

“Ketika hutan rusak secara terang-terangan namun tidak diikuti tindakan tegas dari aparat berwenang, maka negara patut dipertanyakan kehadirannya,” kata seorang pengamat kebijakan lingkungan. Ia menilai banjir yang berulang merupakan indikator kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi lingkungan hidup dan keselamatan warga.

Dalam perspektif hukum, kerusakan hutan yang berdampak pada banjir seharusnya tidak berhenti pada narasi bencana, melainkan masuk dalam ranah pertanggungjawaban hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur kewajiban pencegahan kerusakan lingkungan serta sanksi bagi pihak yang menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat. Namun, hingga kini penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan di Sumatra dinilai masih bersifat sporadis dan jauh dari kata efektif.

Aktivis lingkungan menilai negara terlalu sering hadir setelah bencana terjadi, namun absen dalam fase pencegahan. Audit lingkungan terhadap izin-izin pemanfaatan kawasan hutan jarang dilakukan secara transparan, sementara masyarakat terdampak banjir harus menanggung kerugian sosial dan ekonomi yang terus berulang setiap tahun. “Yang dikorbankan selalu warga, sementara aktor perusakan lingkungan nyaris tak tersentuh,” ujar seorang aktivis.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih fokus pada penanganan darurat banjir dan pendataan korban. Namun desakan agar negara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan di Sumatra semakin menguat. Tanpa perubahan kebijakan yang tegas dan keberanian menindak pelanggaran, banjir diperkirakan akan terus menjadi agenda tahunan yang menelan korban, sementara akar persoalannya dibiarkan tetap utuh.