Kesejahteraan Guru Sekolah Dasar di Indonesia yang Masih Dipertanyakan

Oleh Rengganis Elung Naafi Astuti

(Mahasiswi Jurusan Sastra Inggris Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

Kesejahteraan guru yang mencakup keseimbangan antara beban kerja dengan jaminan kesejahteraan, seperti gaji, tuntutan kerja, manajemen, dan juga administrasi. Kesejahteraan guru memberikan rasa aman, kesusilaan, internal dan eksternal merupakan tatanan kehidupan dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang dijiwai dengan kedamaian, kebutuhan spiritual dan sosial guru, keluarga dan masyarakat pendukung hak asasi manusia dan pancasila. Secara umum kesejahteraan berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja guru dapat diprediksi melalui kesejahteraan guru. Lalu, apakah kesejahteraan guru di Indonesia sudah terpenuhi?

Jika pemerintah menginginkan banyak hal dari guru yang ada di Indonesia, sudahkah pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kesejahteraan guru? Nyatanya hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024 terhadap 403 guru di 25 provinsi Indonesia mengenai upah yang mereka dapat, sebanyak 74% responden memiliki gaji dibawah Rp 2 juta dan sebagian lagi dibawah Rp 500 ribu dimana gaji mereka masih dibawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah. Terdapat beberapa guru yang diharuskan untuk mengambil pekerjaan lain di sekolah seperti menjadi sekretaris sekolah, menjadi bendahara sekolah, mengurus tata usaha sekolah, mengurus perpustakaan sekolah, menjadi guru ekstrakurikuler dan para guru tetap tidak mendapatkan tambahan upah. Lalu, perihal jam kerja guru, memang benar bahwa guru mendapatkan hari libur yang sama dengan kalender pendidikan yang ada dan memang benar bahwa jam kerja guru dari pagi sampai sore sudah selesai dan bisa pulang tetapi saat di rumah guru pun masih tetap harus mengerjakan pekerjaan seorang guru seperti mengurus nilai para siswa, menyiapkan materi untuk hari esok, membuat media pembelajaran, mengurus RPP yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan mengurus asesmen atau penilaian yang akan diberlakukan.

Terdapat juga persoalan dimana orang diluar jurusan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) bisa menjadi guru SD sedangkan lulusan PGSD sedikit sulit untuk mencari pekerjaan di luar itu. Terdapat persoalan mengenai PPG atau Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan bagi lulusan S1 Kependidikan dan S1/D4 Non Kependidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Ketentuan PPG ini menyulitkan guru SD dikarenakan ruang lingkup dan batasan yang kurang jelas di mana orang yang bukan berasal dari lulusan PGSD bisa menjadi guru SD dan mengikuti PPG sedangkan lulusan PGSD masih diharuskan untuk mengikuti PPG agar mendapatkan sertifikat sah mengajar atau tes CPNS. Beberapa orang berpendapat bahwa PPG seharusnya diselenggarakan untuk mahasiswa pendidikan yang jurusannya linier saja atau memasukkan materi PPG ke dalam Fakultas Pendidikan.

Guru SD yang disulitkan dengan adanya ketentuan tidak memperbolehkan siswa untuk tinggal kelas walaupun belum mumpuni dengan dalih bahwa kepintaran seorang siswa tidak hanya dinilai dari pintar dalam matematika. Terdapat keluhan dari beberapa guru SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau SMA (Sekolah Menengah Atas) bahwa terdapat beberapa peserta didiknya belum bisa membaca dengan fasih, memahami teks panjang, belum bisa melakukan operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kurikulum yang saat ini sedang diberlakukan yaitu Kurikulum Merdeka yang memfokuskan kepada pengembangan kegiatan belajar mengajar yang menuntut anak untuk berpikir kritis dan konseptual melalui berbagai proyek, tetapi tidak dibarengi dengan landasan pengetahuan dasar. Sedangkan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kemampuan membaca, menghitung, dan sains anak diasah dengan cukup ketat. Dapat dikatakan bahwa Kurikulum Merdeka tidak efektif untuk diberlakukan di Indonesia, dimana peserta didik di Indonesia belum terbiasa berpikir kritis dan tanggung jawab, sehingga jika diberi kebebasan dan kelonggaran, akan menjadikan mereka meremehkan dan tidak berusaha untuk belajar dengan baik. Kurikulum yang sering berganti juga menyusahkan guru karena perlu adanya penyesuaian kembali.

Ini adalah tugas bagi pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan guru dimulai dari mempedulikan gaji yang diterima oleh guru, syarat-syarat atau ketentuan untuk menjadi guru, pendidikan yang merata yang bisa dirasakan oleh pengajar dan peserta didiknya. Kesejahteraan guru yang terpenuhi akan memberikan pengaruh yang baik bagi kinerja guru saat pembelajaran berlangsung.