Kesejajaran Sejarah: Melihat Tanda Prabowo Menghidupkan Kembali Gagasan Trilogi Pembangunan

Oleh Ade Munajat

Tak Ada sejarah yang Berulang

Tak ada sejarah yang berulang. Yang ada ialah kesejajaran peristiwa masa lalu dengan masa kini. Artinya, sebuah peristiwa tidak benar-benar terulang persis sama seperti kejadian aslinya. Setiap peristiwa selalu memiliki konteks, waktu, tempat, dan pelaku yang unik, sehingga tidak mungkin ada duplikat sempurna dari suatu momen sejarah. Namun, yang sering kita lihat adalah pola atau kesamaan tertentu antara peristiwa masa lalu dan masa kini yang kemudian disebut sebagai "kesejajaran". Kesejajaran ini muncul karena sifat dasar manusia, dinamika kekuasaan, atau kondisi sosial-ekonomi tertentu cenderung menghasilkan situasi yang mirip dari waktu ke waktu.

Misalnya, kita bisa melihat kesejajaran antara kejatuhan kekaisaran besar di masa lalu, seperti Romawi, dengan kemunduran kekuatan politik atau ekonomi di era modern. Bukan berarti peristiwa itu identik—teknologi, geografi, dan budaya telah berubah—tetapi ada pola yang serupa, seperti korupsi, perebutan kekuasaan, atau ketidakstabilan ekonomi yang menjadi pemicunya. Begitu pula, konflik antar kelompok atau bangsa sering menunjukkan kesejajaran dengan perang masa lalu, bukan karena sejarah "berulang", tetapi karena motivasi manusia seperti keserakahan, ketakutan, atau ambisi cenderung konsisten.

Filsuf seperti George Santayana pernah berkata, "Mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya." Ini bukan berarti sejarah akan terulang secara literal, tetapi kita akan terus menemui situasi yang sejajar jika pelajaran dari masa lalu diabaikan. Jadi, kesejajaran ini adalah cerminan dari pola perilaku manusia dan sistem sosial yang terus berulang dalam bentuk baru, bukan pengulangan identik dari peristiwa itu sendiri.

Mengingat, penjelasan di atas, sekarang kita  tengah menjadi saksi sejarah, hadir sebagai peristiwa melihat pemerintahan Presiden Prabowo  sedang melakukan konsolidasi kekuatan melalui percepatan pengesahan UU TNi dan Polri.  Apakah Prabowo akan Menghidupkan Kembali Gagasan Trilogi Pembangunan?

Melihat Tanda Prabowo Menghidupkan Kembali Gagasan Trilogi Pembangunan

Trilogi Pembangunan Soeharto: Latar Belakang. Trilogi Pembangunan yang digaungkan Soeharto pada era Orde Baru (1966–1998) terdiri dari tiga pilar utama: stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Untuk mencapai stabilitas politik, Soeharto mengandalkan kekuatan militer (ABRI saat itu, yang mencakup TNI dan Polri) sebagai tulang punggung rezimnya. Konsolidasi kekuatan militer dilakukan melalui doktrin Dwifungsi ABRI, yang memberikan militer peran ganda: menjaga keamanan dan turut serta dalam pemerintahan serta pembangunan. Polri, yang saat itu masih bagian dari ABRI, juga berada di bawah kendali militer, sehingga kekuatan keamanan terpusat dan mendukung kontrol politik yang ketat. Langkah ini diperkuat dengan regulasi seperti UU No. 13/1961 tentang Kepolisian dan berbagai kebijakan yang memperluas wewenang militer dalam urusan sipil.

Soeharto memulai pemerintahannya dengan "pembersihan" pasca-Gestapu 1965, di mana militer digunakan untuk menyingkirkan oposisi (terutama PKI) dan menciptakan stabilitas melalui otoritarianisme. Konsolidasi kekuatan ini memungkinkan Orde Baru menjalankan agenda pembangunan ekonomi dengan tangan besi, meskipun sering kali mengorbankan kebebasan sipil.

Percepatan Pengesahan UU TNI dan Polri di Era Prabowo.

Pemerintahan Prabowo, yang baru berjalan beberapa bulan per Maret 2025, tampaknya menunjukkan langkah cepat dalam merevisi dan mengesahkan UU TNI (disahkan 20 Maret 2025) serta mendorong revisi UU Polri (masih dalam pembahasan). UU TNI yang baru memberikan ruang lebih luas bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, seperti pengamanan demonstrasi, penanganan bencana, hingga potensi penempatan prajurit aktif di jabatan-jabatan strategis di luar struktur militer. Sementara itu, revisi UU Polri diarahkan untuk memperkuat kewenangan kepolisian, termasuk soal penyadapan dan perluasan peran dalam keamanan nasional. Percepatan ini memang menimbulkan spekulasi bahwa Prabowo sedang mengkonsolidasikan kekuatan militer dan kepolisian sebagai fondasi awal pemerintahannya.

Prabowo, dengan latar belakang militer sebagai mantan jenderal dan Panglima Kostrad, memiliki kecenderungan untuk mengedepankan pendekatan keamanan. Dalam kampanyenya, ia sering menekankan pentingnya kedaulatan negara dan ketahanan nasional, yang dapat diartikan sebagai keinginan untuk memperkuat institusi seperti TNI dan Polri dalam menghadapi tantangan modern, seperti ancaman siber, terorisme, atau instabilitas sosial. Ini mirip dengan pendekatan Soeharto yang mengutamakan stabilitas sebagai prasyarat pembangunan.

Kesejajaran Sejarah

Ada beberapa kesejajaran yang bisa dilihat antara langkah awal Prabowo dan pendekatan Soeharto: 1. Fokus pada Stabilitas melalui Kekuatan Militer dan Kepolisian. Soeharto menggunakan ABRI untuk menciptakan stabilitas politik dengan menekan oposisi dan mengendalikan masyarakat. Prabowo, melalui percepatan UU TNI dan Polri, tampak ingin memastikan bahwa institusi keamanan memiliki peran dominan untuk menjaga ketertiban, terutama di tengah potensi gejolak sosial atau demonstrasi yang mungkin muncul di awal pemerintahannya. Meski konteksnya berbeda (era demokrasi vs. otoritarianisme), pola penguatan militer dan kepolisian sebagai alat kontrol memiliki kemiripan. 2. Konsolidasi Kekuatan di Awal Pemerintahan. Soeharto memulai Orde Baru dengan langkah cepat untuk mengamankan kekuasaan, termasuk memperkuat posisi militer melalui Supersemar dan pengesahan berbagai regulasi. Prabowo, dengan pengesahan UU TNI dalam waktu kurang dari 150 hari sejak dilantik, menunjukkan urgensi serupa untuk membangun fondasi kekuatan yang kokoh sejak awal. Revisi UU Polri yang sedang dikebut juga memperkuat kesan ini. 3. Paralel dengan Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan Soeharto mengutamakan stabilitas sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dalam visi "Asta Cita" Prabowo, meskipun belum sepenuhnya terimplementasi per Maret 2025, ada penekanan pada pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional—dua elemen yang membutuhkan stabilitas internal. Penguatan TNI dan Polri bisa dilihat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi stabil agar agenda pembangunan dapat berjalan, mirip dengan logika Soeharto.

Perbedaan Konteks

Namun, ada perbedaan signifikan yang perlu diperhatikan: 1. Sistem Politik: Soeharto beroperasi dalam sistem otoriter, sedangkan Prabowo terpilih secara demokratis dan masih berada dalam kerangka negara demokrasi. Revisi UU TNI dan Polri, meskipun kontroversial, tetap melalui proses legislatif DPR, bukan Dekrit Presiden seperti di era Orde Baru. 2. Tuntutan Zaman: Tantangan keamanan modern (siber, terorisme, geopolitik) berbeda dari era Soeharto yang lebih fokus pada ancaman komunis dan pemberontakan lokal. Penguatan TNI dan Polri di era Prabowo bisa dijustifikasi sebagai adaptasi terhadap konteks ini, bukan sekadar replika Dwifungsi ABRI. 3. Oposisi dan Kontrol Publik: Era Soeharto minim oposisi terbuka karena pers dan masyarakat dibungkam. Di era Prabowo, kritik dari masyarakat sipil, media, dan akademisi terhadap UU TNI dan Polri sangat vokal, menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih ada, meskipun ada kekhawatiran akan kemunduran.

Kesimpulan

Ya, ada kesejajaran sejarah antara percepatan pengesahan UU TNI dan Polri di awal pemerintahan Prabowo dengan pendekatan Soeharto dalam mengkonsolidasikan kekuatan militer untuk mendukung stabilitas dan pembangunan. Pola ini terlihat dari urgensi penguatan institusi keamanan sebagai langkah awal memulai pemerintahan, yang mengingatkan pada Trilogi Pembangunan Orde Baru. Namun, kesejajaran ini bukan pengulangan identik, melainkan adaptasi terhadap konteks zaman yang berbeda. Prabowo tampak ingin membangun fondasi kuat melalui TNI dan Polri, tetapi apakah ini akan mengarah pada otoritarianisme seperti era Soeharto atau tetap dalam koridor demokrasi, masih tergantung pada dinamika politik ke depan dan respons masyarakat.

Ade Munajat. Alumni PPS Sejarah FIPB Universitas Indonensia. Sekarang jadi Praktisi Pendidikan di Sukabumi