Ketika Anggaran Dipangkas, Jembatan Loyalitas Retak : Jejak dan Langkah kebijakan efisiensi Presiden Prabowo yang dibaca Burhanudin Muhtadi, Saiful Mujani, dan Geger Riyanto, serta bayang-bayang birokrasi kolonial

Oleh Ade Munajat

Mantan Guru Sejarah. Alumni PPS Sejarah FIB UI. Anggota Persatuan Purnawirawan  Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat

Sejarah politik Indonesia, jika dibaca dengan tenang, selalu memperlihatkan satu pola yang berulang: kekuasaan pusat tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia membutuhkan jembatan ke bawah, berupa jaringan orang-orang yang sehari-hari berhubungan dengan rakyat, yang mengetahui siapa butuh apa, dan yang mampu mengubah sumber daya negara menjadi rasa terikat. Di masa kolonial, jembatan itu adalah pangreh praja. Di masa Orde Baru, ia menjadi lebih sistematis. Kini, di era yang lebih demokratis, jembatan itu masih ada, hanya saja bentuknya berubah menjadi patronase desa dan jaringan birokrasi lokal. Dan ketika jembatan itu diguncang oleh kebijakan efisiensi anggaran, loyalitas ikut retak, retaknya lebih cepat dan lebih dalam daripada yang mungkin dibayangkan para perumus kebijakan.

Pekan terakhir Juli 2026 ini, angka-angka itu baru saja menjadi perbincangan publik. Survei yang dikumpulkan antara 5 hingga 19 Juli, lalu dipaparkan pada 26 Juli, seolah menjadi cermin yang menatap kembali ke wajah kita semua. Namun cermin itu, sejauh ini, lebih banyak diabaikan daripada dibaca dengan sungguh-sungguh.

Bayang-bayang birokrasi kolonial yang belum pudar

Birokrasi kolonial Hindia Belanda dibangun di atas dualisme yang cerdas sekaligus sinis. Di satu sisi berdiri Binnenlandsch Bestuur (korps pegawai Eropa)  yang mewakili logika negara modern, hierarki, dan prosedur. Di sisi lain berdiri Inlandsch Bestuur atau pangreh praja: bupati, wedana, dan pejabat pribumi yang menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat. Belanda menerapkan indirect rule: rakyat “sebisa mungkin” dibiarkan di bawah pemimpin mereka sendiri, asalkan pemimpin itu diakui dan diawasi. Dengan cara ini, otoritas tradisional lokal dimanfaatkan untuk menekan biaya pemerintahan dan mengurangi resistensi, sambil tetap mengendalikan arah kebijakan.

Pangreh praja bukan sekadar pegawai. Mereka adalah jembatan yang mengubah sumber daya negara menjadi loyalitas. Jabatan, akses, dan aliran rezeki mengalir melalui mereka. Pola ini tidak hilang setelah kemerdekaan. Ia bermetamorfosis. Di masa Orde Baru, birokrasi dan jaringan Golkar menjadi “urat nadi” dukungan. Di era desentralisasi, Dana Desa dan aparat desa menjadi versi lokal dari jembatan yang sama. Patronase desa hari ini, yakni, kepala desa yang menyalurkan proyek, perangkat yang merekrut berdasarkan kedekatan, sirkulasi uang dari anggaran negara yang menghidupi warung dan tenaga kerja lokal, adalah kelanjutan logis dari mekanisme yang sudah berusia ratusan tahun. Menganggapnya sekadar “pemborosan” adalah kekeliruan yang mahal.

Kebijakan efisiensi dan retaknya jembatan

Dalam setahun terakhir, kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyentuh jembatan itu secara langsung dan kasar. Pemangkasan transfer ke daerah, pengurangan Dana Desa, dan pengalihan sebagian sumber daya ke program-program pusat yang belum merata jangkauannya, memutus sirkulasi yang selama ini menopang penghidupan di banyak desa, terutama di luar Jawa, di mana ketergantungan pada aliran anggaran negara cenderung lebih tinggi dan alternatif ekonomi lebih tipis.

Yang hilang bukan hanya “pemborosan”. Yang hilang adalah bantalan sosial. Rapat yang memesan nasi bungkus, proyek yang memberi kerja bangunan, gaji perangkat yang berputar di ekonomi lokal: semuanya membentuk jaringan pertukaran. Ketika jaringan itu retak, loyalitas yang sebelumnya “ditanam” melalui aliran sumber daya ikut goyah. Dan goyahnya bukan gejala sampingan. Ia adalah konsekuensi yang dapat diperkirakan bagi siapa pun yang memahami cara kerja politik di tingkat lokal.

Angka yang berbicara: data survei terbaru

Gejala ini tidak hanya terasa di lapangan. Ia tercermin dalam angka yang sulit dibantah. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen. Angka ini turun tajam dari 81,2 persen pada November 2025, dan dari 66,4 persen pada survei Februari–Maret 2026. Dalam sembilan bulan, dukungan merosot sekitar 30 poin. Ketidakpuasan naik dari 16 persen menjadi 46,9 persen.

Persepsi terhadap kondisi ekonomi ikut memburuk: hanya 15,7 persen responden yang menilai keadaan ekonomi baik atau sangat baik, sementara 49,4 persen menilainya buruk atau sangat buruk. Persepsi terhadap kondisi politik bahkan lebih suram, hanya 13,5 persen yang menilai baik, sementara 42,8 persen menilai buruk. Hasil ini dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani pada 26 Juli 2026. Respons resmi dari pemerintah, melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menekankan bahwa angka bisa berubah dan “insyaallah nanti naik lagi”. Optimisme semacam itu terdengar meyakinkan di podium. Namun di lapangan, optimisme tanpa perbaikan mekanisme hanyalah penundaan pengakuan.

Tiga pembaca jejak langkah: Muhtadi, Mujani, dan Riyanto

Tiga nama muncul sebagai pembaca gejala ini, masing-masing dengan kedudukan dan cara kerja yang berbeda.

Burhanuddin Muhtadi adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, profesor ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah, dan peneliti yang dikenal dengan kajian perilaku pemilih serta korelasi antara kondisi ekonomi dan dukungan publik. Melalui data Indikator, ia menunjukkan anomali historis: secara historis, dukungan terhadap kinerja presiden biasanya sejalan dengan kemampuan menjaga harga. Kali ini tren itu patah. Muhtadi bekerja di ranah kuantitatif yang memberi peta besar. Datanya seharusnya menjadi peringatan dini. Pertanyaannya: apakah peringatan itu didengar sebagai diagnosis, atau hanya sebagai gangguan yang akan berlalu?

Saiful Mujani, melalui lembaga yang didirikannya, SMRC, menyediakan snapshot terkini yang keras. Survei 5–19 Juli 2026 menjadi konfirmasi empiris yang sulit diabaikan. Mujani adalah tokoh yang sudah lama bergerak di persimpangan antara penelitian dan wacana publik. Datanya memberi tekanan. Namun tekanan hanya berguna jika ada kemauan untuk melihat lebih dalam dari sekadar harapan bahwa angka akan membaik dengan sendirinya.

Geger Riyanto, antropolog di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, membaca gejala yang sama dari lapangan. Ia tidak berhenti di angka. Ia menjelaskan mekanisme: pemangkasan anggaran memutus bantalan sosial berbasis patronase desa dan jaringan birokrasi lokal yang sejak lama menjadi “urat nadi” dukungan. Riyanto bekerja di ranah yang lebih kualitatif dan kontekstual. Analisisnya menawarkan diagnosis yang lebih tepat sasaran. Sayangnya, diagnosis yang tepat seringkali kurang nyaman dibanding narasi yang menenangkan.

Apakah ketiga orang itu, membaca jejak langkah efesiensi sekadar memenuhi hasrat akademik ingin tahu? Sebagian ya. Rasa ingin tahu yang serius adalah bahan bakar ilmu pengetahuan. Namun mereka juga bekerja di ruang publik. Data dan analisis mereka menjadi bahan diskusi dan tekanan. Mereka memiliki otoritas akademik dan relevan dengan kedudukannya masing-masing. Beruntunglah pemerintah yang sedang berkuasa, jika mau mendengar. Itu  adalah peringatan yang datang sebelum retakan menjadi jurang. Jika tidak mau mendengar, peringatan itu akan menjadi dokumentasi bagi siapa yang kelak menuntut pertanggungjawaban.

Apa yang bisa dipetik di pengujung Juli 2026?

Sejarah mengajarkan bahwa loyalitas politik jarang pulih hanya dengan narasi. Ia membutuhkan pemulihan sirkulasi. Efisiensi anggaran, pada dasarnya, adalah keutamaan. Namun efisiensi yang mengabaikan fungsi sosial dari “pemborosan” lokal justru dapat memakan biaya politik yang lebih mahal di kemudian hari. Belanda dulu paham, meski dengan motif yang berbeda, bahwa memerintah melalui perantara lokal lebih murah dan lebih stabil daripada memaksakan kontrol langsung di segala tingkatan. Pemerintah hari ini, dengan segala perbedaan zamannya, masih berhadapan dengan logika yang mirip: jembatan loyalitas tidak bisa diputus begitu saja tanpa konsekuensi.

Di tengah perbincangan publik yang masih hangat tentang angka 51,1 persen itu, pertanyaan yang lebih penting bukan “kapan angka akan naik”, melainkan “apakah jembatan yang retak sedang diperbaiki, atau justru dibiarkan semakin lebar”. Jembatan itu, yakni, patronase desa, birokrasi lokal, sirkulasi sumber daya yang menopang rasa terikat atau loyalitas, memang tidak sempurna. Ia seringkali kotor dan tidak adil. Namun selama belum ada pengganti yang lebih baik dan lebih merata, merusaknya secara tiba-tiba sama saja dengan melemahkan fondasi yang selama ini menopang legitimasi itu sendiri.

Bagi pembaca yang menyaksikan perdebatan ini di ujung Juli 2026, mungkin ada gunanya mengingat bahwa angka survei hanyalah permukaan. Di baliknya mengalir arus yang lebih tua: cara negara memeluk rakyatnya, dan cara rakyat membalas pelukan  itu dengan dukungan dan rasa terikat, atau dengan rasa tidak percaya. Dan rasa tidak percaya pada pemerintah, sekali mengendap, jarang hilang hanya karena pejabat menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Benarkah begitu Kang Parman, Kang Iwan. Kang Dadan Supardan, dan Bu Dewi Suhartini, Bu Ratna Hapsari, serta Mas Warso?