Penulis: Asep Tapip Yani

Asep Tapip Yani
Dosen UMIBA
Jakarta
Di angin pagi, tercium garam lautan
Kapal imajinasi berlayar di atas gelombang keresahan
Topi jerami menunduk menantang badai
Di tiang kapal, bendera tengkorak tersenyum
Apakah ini sekadar cerita fiksi
Atau teriakan jiwa yang tak lagi bisa diam?
Menjelang peringatan
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-80, publik dikejutkan oleh
pemandangan tidak biasa, suasana yang seharusnya diwarnai bendera Merah Putih
justru ikut dibanjiri warna lain: bendera bergambar tengkorak tersenyum milik
kru Straw Hat Pirates.
Fenomena ini muncul
dari mural, poster, hingga aksi terbuka di ruang publik. Simbol ini, yang
biasanya identik dengan petualangan anime, justru dipakai sebagai medium protes
oleh sejumlah seniman, pelajar, dan aktivis. Media sosial pun bergemuruh,
memicu debat nasional: apakah ini bentuk ekspresi seni yang sah, atau
penghinaan terselubung pada simbol negara?
Seperti kata sosiolog
Benedict Anderson, “Bangsa adalah komunitas yang dibayangkan,”
dan simbol-simbol yang kita pilih adalah bahasa imajinasi itu. Kini, bahasa itu
sedang diacak-acak oleh budaya pop.
Fenomena ini menandai
kekuatan budaya pop Jepang dalam membentuk cara generasi muda berkomunikasi dan
menyampaikan pesan. Karakter One Piece, terutama Luffy dan kru Topi
Jerami, dikenal memperjuangkan kebebasan, melawan tirani, dan setia pada nilai
persahabatan. Nilai-nilai ini resonan dengan aspirasi sebagian anak muda
Indonesia yang merasa ruang ekspresi mereka semakin sempit. Ketika simbol
bendera bajak laut ini dipakai, ia menjadi “bahasa rahasia” yang mudah dipahami
lintas kelas dan generasi.
Generasi muda Indonesia
tumbuh di era globalisasi budaya. One Piece, yang mulai terbit tahun
1997 dan mengudara di televisi awal 2000-an, bukan sekadar komik dan anime—ia
menjadi bagian identitas kolektif. Nilai persahabatan, perlawanan terhadap
ketidakadilan, dan kebebasan berlayar melampaui batas telah melekat di memori
emosional jutaan anak muda.
Maka, saat bendera bajak laut itu dikibarkan, banyak yang langsung mengerti maksudnya,
bahkan tanpa kata-kata. Seperti kata antropolog Clifford Geertz, “Simbol
adalah cara kita berbicara tentang hal-hal yang terlalu besar untuk dijelaskan
secara langsung.”
Di dunia One Piece,
bendera bajak laut bukan sekadar tanda kriminalitas; ia adalah simbol
kemandirian, perlawanan, dan solidaritas. Ketika dibawa ke konteks Indonesia,
ia bisa dibaca sebagai sindiran terhadap penguasa yang dianggap bertindak seperti
Pemerintah Dunia dalam cerita Luffy—otoriter, membungkam perbedaan, dan
menguasai lautan kekuasaan.
Sejarah mencatat, seni
kerap menjadi medium aman untuk menyampaikan kritik.
Penggunaan simbol One Piece menjelang momentum politik seperti HUT RI
bisa dibaca sebagai sindiran halus—atau bahkan teriakan keras—terhadap kondisi
politik yang dirasa semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan. Meski tidak
secara langsung menyebut tokoh atau kebijakan, simbol bajak laut mengundang
tafsir: apakah pemerintah telah berubah menjadi “armada laut dunia” yang
represif, sementara rakyat menjadi kru kapal yang memberontak?
Sejarah Indonesia pun
mengenal simbol-simbol perlawanan yang kreatif—dari poster satir di masa Orde
Lama, pamflet rahasia di Orde Baru, hingga meme di era Reformasi.
Penggunaan simbol fiksi dalam protes adalah strategi politik cerdas: aman dari
tuduhan langsung, tetapi tajam dalam pesan.
Indonesia menjamin
kebebasan berpendapat, tetapi juga memiliki aturan soal penggunaan simbol dan
ekspresi publik. Bendera One Piece bukan simbol negara, sehingga
secara hukum tidak otomatis melanggar undang-undang—selama tidak disalahgunakan
untuk menghasut kebencian atau kekerasan. Namun, jika dipasang berdampingan
dengan atribut resmi kenegaraan, interpretasi hukum bisa menjadi rumit, membuka
ruang tafsir aparat.
Fenomena ini menguji
batas demokrasi kita: sejauh mana negara siap menerima simbol yang lahir dari
budaya pop sebagai media kritik sosial? Secara hukum, bendera One Piece
tidak memiliki status resmi, sehingga penggunaannya tidak otomatis ilegal. Namun,
persoalan bisa muncul jika simbol itu ditempatkan berdampingan dengan atribut
negara, atau dipakai dalam aksi yang dianggap “menghina” pemerintah. Pasal-pasal
karet dalam UU ITE atau aturan ketertiban umum sering menjadi senjata aparat
untuk menekan kebebasan ekspresi. Fenomena ini menguji komitmen demokrasi kita:
apakah negara mau memberi ruang pada simbol-simbol kreatif, atau justru mengekang
dengan alasan formalitas hukum?
Dalam kacamata seni,
penggunaan bendera bajak laut One Piece adalah bentuk apropriasi
budaya yang kreatif. Simbol global ini diambil dari konteks hiburan dan
dirombak maknanya menjadi pesan politik lokal—fenomena yang sering terjadi
dalam sejarah seni dunia. Penggunaan simbol One Piece dalam aksi
sosial adalah contoh apropriasi budaya—mengambil elemen dari satu konteks
(anime Jepang) dan memberi makna baru di konteks lain (politik Indonesia).
Seniman dunia seperti
Banksy menggunakan strategi serupa: meminjam ikon budaya populer untuk
menyampaikan kritik sosial yang menusuk. Dari mural Banksy hingga wayang
kontemporer, seni punya kemampuan menggabungkan yang “mainstream” dengan yang
“subversif” untuk menciptakan dialog publik. Dalam seni, tindakan ini tidak
hanya sah, tapi juga dianggap bagian dari tradisi panjang “subversive art”—seni
yang mengguncang kenyamanan publik demi membuka dialog baru.
Menariknya, tidak semua
orang yang mengibarkan bendera One Piece memahami pesan politiknya.
Banyak yang melakukannya karena rasa keterikatan emosional terhadap karakter
dan cerita yang mereka sukai sejak kecil. Ada yang sekadar ikut tren, ada yang
melakukannya demi estetika foto, ada pula yang benar-benar mengartikannya
sebagai simbol perjuangan. Inilah kekuatan psikologi massa: satu simbol bisa
menjadi payung besar yang menampung beragam motivasi, membentuk solidaritas
semu sekaligus nyata. Seperti kata filsuf Ernest Cassirer, “Manusia
adalah hewan yang membuat simbol.” Dan sekali simbol itu lepas ke
udara, ia akan hidup dengan tafsir yang tak terduga.
Fenomena ini tidak unik
di Indonesia. Topeng Guy Fawkes dari film V for Vendetta pernah jadi
simbol global perlawanan. Di Hong Kong, karakter Pepe the Frog diubah
dari meme komedi menjadi ikon pro-demokrasi. Kini, bendera Topi Jerami menambah
daftar panjang ikon budaya pop yang dipinjam untuk perlawanan politik.
Bendera One Piece
mungkin lahir dari dunia fiksi, tetapi kini ia berlayar di lautan nyata—membawa
pesan, perdebatan, dan keresahan. Bagi sebagian, ini hanyalah “fan art”
yang kebetulan viral. Bagi yang lain, ini adalah bendera perlawanan.
Dan seperti kata Monkey D. Luffy sendiri: “Aku
tidak mau memerintah orang lain. Aku hanya ingin menjadi orang yang paling
bebas di seluruh lautan!” Kalimat ini, jika dibaca dengan kacamata
politik, bisa terdengar seperti manifesto kebebasan yang tak lekang oleh waktu.
“Seni adalah kebohongan
yang membuat kita mengerti kebenaran.” – Pablo Picasso
“Ketika kata-kata
gagal, seni berbicara.” – Hans Christian Andersen
“Freedom is nothing
else but a chance to be better.” – Albert Camus
“Aku akan menjadi Raja
Bajak Laut!” – Monkey D. Luffy @@@