Ketika Guru Kembali Diperhadapkan pada Soal Perut

Oleh Hadiyanto, Guru SMPN 52 Bandung

Beberapa waktu terakhir, ruang publik kita kembali gaduh. Bukan karena prestasi pendidikan, bukan pula karena terobosan kebijakan yang mencerahkan. Yang ramai justru soal ketimpangan upah—antara guru dan pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di media sosial, di grup guru, bahkan di ruang guru sekolah, perbandingan itu bergulir tanpa bisa dibendung: “Mengapa mereka yang baru direkrut bisa menerima upah lebih layak, sementara guru yang puluhan tahun mengabdi masih harus berjuang?”

Sebagai guru, saya tidak sedang merendahkan profesi lain. Semua pekerjaan halal layak dihargai. Namun kegelisahan ini sah untuk disuarakan, sebab ia menyentuh inti keadilan sosial: bagaimana negara memandang profesi pendidik.

Ironisnya, kegaduhan ini muncul di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim, yang memiliki warisan peradaban panjang tentang bagaimana guru dimuliakan dan dijamin kesejahteraannya.

Dalam Islam, guru bukan sekadar pekerja sektor pendidikan. Ia adalah murabbi, pembentuk akal dan akhlak, penjaga peradaban. Rasulullah SAW menempatkan orang berilmu pada posisi terhormat, bahkan menyebut para ulama sebagai pewaris para nabi. Maka sejak awal, Islam tidak pernah memisahkan antara kemuliaan ilmu dan kewajiban menjamin kehidupan pengajarnya.

Pada masa Nabi Muhammad SAWAQ, guru memang tidak digaji secara formal. Namun kebutuhan hidup mereka dijamin melalui solidaritas sosial umat. Mereka dihormati, dicukupi, dan dijaga martabatnya. Ketika negara Islam mulai terbentuk pada masa Khulafaur Rasyidin, prinsip ini berkembang menjadi kebijakan. Khalifah Umar bin Khattab memberikan tunjangan dari Baitul Mal kepada para pengajar Al-Qur’an. Negara hadir memastikan para pendidik tidak hidup dalam kecemasan ekonomi.

Lebih jauh lagi, pada masa Abbasiyah dan Utsmani, kesejahteraan guru justru dilembagakan secara sistematis. Wakaf pendidikan dibangun, madrasah dibiayai secara berkelanjutan, dan guru memperoleh gaji tetap, tempat tinggal, bahkan status sosial yang tinggi. Dalam sejarah Islam, guru tidak pernah dipaksa memilih antara idealisme dan dapur.

Bandingkan dengan hari ini. Guru kita bekerja di bawah beban administratif yang menumpuk, tuntutan profesional yang terus meningkat, namun kesejahteraan yang sering kali tertinggal.

Banyak guru honorer hidup di bawah standar kelayakan, sementara guru tetap pun tidak sedikit yang harus mencari penghasilan tambahan.

Polemik gaji guru versus pekerja MBG sesungguhnya bukan soal angka semata. Ia adalah gejala krisis cara pandang. Pendidikan kita terlalu lama dikelola dengan logika teknokratis: efisiensi, target, laporan, dan serapan anggaran. Guru direduksi menjadi aparatur administratif, bukan lagi penjaga akal bangsa.

Di sinilah letak masalahnya. Ketika pendidikan diperlakukan seperti proyek, maka yang dihitung adalah siapa yang terlihat cepat bekerja dan mudah diukur. Pekerja dapur program, misalnya, memiliki output yang kasat mata. Sementara kerja guru—membentuk karakter, nalar, dan masa depan—hasilnya jangka panjang, tak langsung terlihat, dan akhirnya sering diabaikan.

Islam tidak berhenti pada kritik moral. Ia menawarkan solusi sistemik. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan guru tidak harus sepenuhnya bergantung pada APBN yang fluktuatif dan politis. Wakaf produktif dan filantropi sosial adalah instrumen nyata yang dulu berhasil menopang pendidikan berabad-abad lamanya.

Bayangkan jika Indonesia serius membangun dana abadi pendidikan berbasis wakaf, khusus untuk menjamin kesejahteraan guru. Bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi sistem berkelanjutan. Negara tetap berperan, namun masyarakat, umat, dan institusi keagamaan ikut mengambil tanggung jawab. Inilah semangat keadilan distributif dalam Islam: beban tidak dipikul satu pihak, dan manfaat dirasakan bersama.

Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan guru bukan hanya soal uang, tetapi pengakuan martabat. Guru yang dihormati secara sosial akan mendidik dengan hati yang tenang. Guru yang hidupnya layak akan melahirkan generasi yang merdeka berpikir.

Kegaduhan soal gaji guru dan pekerja MBG seharusnya menjadi cermin nasional. Apakah kita sungguh menempatkan pendidikan sebagai fondasi peradaban, atau sekadar slogan pembangunan?

Islam telah memberi teladan: peradaban besar lahir ketika guru dimuliakan, dijamin hidupnya, dan dibebaskan dari kecemasan ekonomi. Jika kita sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka memperjuangkan kesejahteraan guru bukanlah tuntutan sektoral, melainkan keharusan moral dan konstitusional.

Sebagai guru, saya tidak meminta hidup mewah. Kami hanya ingin dihargai secara adil. Dan sebagai Muslim, saya yakin: keadilan itu bukan utopia. Ia pernah nyata dalam sejarah, dan sangat mungkin diwujudkan kembali—jika kita mau belajar dari nilai-nilai Islam yang paripurna.

Jika kita menoleh ke belakang, sejarah Islam bukanlah kisah romantik yang hampa data. Ia adalah rekam jejak peradaban yang nyata, di mana kesejahteraan guru berjalan seiring dengan terjaminnya kehidupan masyarakat luas. Dari masa Rasulullah ? hingga Daulah Khilafah Utsmaniyah, Islam membangun sistem sosial yang tidak membiarkan pendidik dan rakyat hidup dalam ketidakpastian.

Pada masa Rasulullah SAW, negara memang belum mengenal struktur gaji formal sebagaimana negara modern. Namun hal ini tidak boleh disalahpahami seolah para guru dan pengajar dibiarkan hidup dalam kekurangan. Sejarah mencatat bahwa para pengajar Al-Qur’an, sahabat yang mengabdikan diri pada ilmu, dan ahli ilmu dijamin kebutuhan dasarnya oleh negara dalam bentuk komunitas Madinah. Kelompok ahl al-shuffah, misalnya, yang mendedikasikan hidupnya untuk belajar dan mengajar di Masjid Nabawi, memperoleh jaminan makan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial dari negara dan kaum Muslimin (Rosenthal, 1970; Khan, 2016). Pola ini oleh para sejarawan pendidikan Islam dipahami sebagai bentuk awal jaminan sosial berbasis moral ekonomi, di mana pemenuhan kebutuhan pengajar dipandang sebagai tanggung jawab kolektif umat (Khan, 2016).

Memasuki masa Khulafaur Rasyidin, jaminan tersebut tidak lagi bersifat informal, melainkan mulai diinstitusionalisasi secara resmi. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan pemberian tunjangan dari Baitul Mal kepada para pengajar Al-Qur’an dan aparatur pendidikan, berlandaskan prinsip al-kifayah—pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi pelayan kepentingan publik (Sahin, 2020). Dalam kebijakan Umar, guru dipahami sebagai aset publik strategis, bukan pekerja sukarela yang boleh hidup pas-pasan. Bahkan sejumlah sumber sejarah menegaskan bahwa Umar menolak kebijakan apa pun yang berpotensi memaksa guru mencari penghasilan tambahan hingga mengganggu tugas mendidik umat (Chapra, 2000).

Pada masa Dinasti Umayyah, ketika wilayah Islam membentang dari Andalusia hingga Asia Tengah, negara menyadari bahwa stabilitas politik dan sosial tidak mungkin dicapai tanpa pendidikan yang kuat. Maka didirikanlah kuttab-kuttab (sekolah dasar) di berbagai kota, dan para guru digaji oleh negara. Kebijakan ini mendorong peningkatan literasi secara luas dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan ilmu pengetahuan (Çetin, 2019). Pendidikan tidak lagi menjadi hak kelompok elite, melainkan layanan publik yang dapat diakses masyarakat luas, sebuah ciri penting dari negara kesejahteraan dalam peradaban Islam awal (Çetin, 2019).

Puncak kesejahteraan guru dan masyarakat terlihat jelas pada masa Abbasiyah. Negara bukan hanya menggaji guru, tetapi membangun ekosistem ilmu yang terintegrasi. Madrasah Nizamiyah di Baghdad menyediakan gaji tetap bagi para pengajar, asrama bagi murid, makanan gratis, bahkan beasiswa (Makdisi, 1981). Sistem ini memungkinkan para guru terbebas dari kecemasan ekonomi sehingga dapat fokus meneliti, menulis, dan mengajar. Dari lingkungan inilah lahir ilmuwan kelas dunia seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Ibn Sina, yang kontribusinya diakui lintas peradaban (Makdisi, 1981; Berkey, 1992).

Yang menarik, kesejahteraan guru pada masa ini tidak sepenuhnya bergantung pada kas negara. Islam memperkenalkan mekanisme wakaf produktif sebagai tulang punggung pembiayaan pendidikan. Tanah, pasar, kebun, hingga penginapan diwakafkan, dan hasilnya digunakan untuk menggaji guru serta membiayai operasional madrasah. Para ekonom sejarah menilai wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang menjadikan pendidikan mandiri dari tekanan politik dan fluktuasi kekuasaan (Kuran, 2001). Model ini memungkinkan guru hidup layak, masyarakat terdidik, dan negara berkembang secara intelektual.

Tradisi tersebut berlanjut dan semakin matang pada masa Daulah Khilafah Utsmaniyah. Di Istanbul dan kota-kota besar lainnya, madrasah-madrasah besar menyediakan gaji guru yang setara pejabat tinggi, rumah dinas, serta jaminan sosial jangka panjang (Altun, 2021). Lebih dari itu, kesejahteraan masyarakat umum juga terjaga. Sejumlah catatan sejarah menunjukkan bahwa pada periode tertentu, petugas zakat mengalami kesulitan menemukan mustahik karena kebutuhan dasar rakyat telah terpenuhi (Kuran, 2001). Fakta ini menegaskan bahwa kesejahteraan guru dalam Islam selalu berjalan seiring dengan terjaminnya kesejahteraan masyarakat secara luas.

Jadi jelas, ini bukan kisah utopis. Ini adalah hasil dari sistem: pengelolaan Baitul Mal yang adil, distribusi kekayaan yang proporsional, serta pandangan bahwa ilmu dan pengajarnya adalah fondasi peradaban. Ketika guru sejahtera, masyarakat ikut sejahtera. Ketika ilmu dimuliakan, kemiskinan struktural dapat ditekan.

Sebagai guru yang hidup di Indonesia hari ini, saya membaca sejarah ini bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk belajar. Islam telah membuktikan bahwa kesejahteraan guru bukan beban anggaran, melainkan investasi peradaban. Negara yang kuat bukan yang paling banyak proyeknya, tetapi yang paling serius menjaga akal rakyatnya.

Polemik gaji guru dan pekerja MBG seharusnya menjadi pintu masuk untuk menata ulang arah kebijakan pendidikan kita. Islam mengajarkan: jangan biarkan guru sibuk memikirkan perut, karena dari merekalah lahir generasi yang akan menjaga negeri.

Jika dahulu Daulah Islam mampu menjamin guru dan masyarakat dengan teknologi dan sumber daya yang terbatas, maka sungguh ironis jika hari ini—di era anggaran triliunan—guru masih harus berjuang untuk hidup layak.

Sejarah telah memberi teladan. Tinggal keberanian kita untuk mengambil pelajaran dan menerapkannya.