KETIKA GURU PENGGERAK DIHENTIKAN: ELIPSIS KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN DI TENGAH JALAN

Oleh Ardi Margono

(Guru SMK Negeri 1 Talaga – Majalengka)

Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan bahwa Program Guru Penggerak (PGP) akan dihentikan mulai 2025, banyak pihak terhenyak. Tidak sedikit guru dan pemimpin sekolah yang merasa kehilangan arah. Program yang selama ini menjadi nadi kepemimpinan pembelajaran dari bawah (bottom-up) itu, kini diputus tanpa jeda, tanpa refleksi kolektif. Inilah yang penulis sebut sebagai elipsis kebijakan pendidikan (yang hilang bukan hanya program, tetapi denyut perubahan dari dalam) ... potongan tiba-tiba yang menyisakan kekosongan makna dan arah.

Program guru penggerak hadir dengan semangat besar sebagai upaya mencetak pemimpin pembelajaran yang reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, lebih dari 50.000 guru telah dilatih melalui pendekatan blended learning, refleksi kritis, coaching, dan aksi nyata perubahan di sekolah.

Namun ironisnya, penghentian program ini diumumkan dalam suasana sunyi, tanpa forum refleksi, tanpa evaluasi terbuka, tanpa keterlibatan guru itu sendiri. Padahal Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 dengan tegas menyebutkan bahwa pengembangan profesi guru haruslah berkelanjutan dan berorientasi pada praktik nyata pembelajaran. Elipsis titik pertama (pemutusan tanpa narasi publik) terjadi: program yang bersandar pada semangat transformasi, justru dihentikan dengan cara yang mengabaikan semangat transformasi itu sendiri, yakni partisipasi publik dan keberlanjutan kebijakan.

Selama tiga tahun terakhir, guru penggerak menjadi jalur rekrutmen calon kepala sekolah melalui SE Dirjen GTK Nomor 4757/B/GT.01.01/2021. Ini menjadi harapan langkah strategis untuk mendorong lahirnya kepala sekolah dari basis praktik terbaik, bukan semata jalur birokratik. Namun, dengan dihentikannya program ini, jalur itu kini mengambang. Siapa yang akan menjadi pemimpin pembelajaran? Apakah kita akan kembali pada pola lama rekrutmen kepala sekolah yang administratif dan tertutup, bukan meritokratis?

Elipsis titik kedua (dari guru penggerak ke kekosongan jalur kepemimpinan) inilah yang mengkhawatirkan: pemotongan jalur pengembangan karier guru yang berbasis kepemimpinan transformasional tanpa ada pengganti yang jelas. Meskipun PGP melahirkan guru-guru dengan pelatihan kepemimpinan, banyak dari mereka mengaku kesulitan mengimplementasikan perubahan di sekolah. Tanpa dukungan kepala sekolah atau dinas, inovasi mereka kerap terhambat. Di sisi lain, tidak sedikit Guru Penggerak yang justru menjadi simbol seremonial, bukan pelaku perubahan nyata.

Elipsis titik ketiga terjadi (ketika gerakan komunitas guru terabaikan) gerakan belajar guru kehilangan pengikatnya, ditinggalkan ketika sedang tumbuh. Kini, dengan berhentinya program, gerakan ini kehilangan daya dorong formal. Dukungan anggaran, regulasi, dan pengakuan struktural berisiko menghilang. Padahal program guru penggerak tidak sekadar pelatihan, melainkan menjadi simpul gerakan komunitas belajar guru. Di berbagai daerah, guru penggerak memfasilitasi coaching sejawat, komunitas praktisi, bahkan membangun budaya refleksi pembelajaran lintas sekolah.

Dari majas elipsis titik tiga (...) ini, penulis mencoba mencari celah ruang kosong dengan suatu pertanyaan: apa sajakah yang bisa dilakukan? Bukankah berhentinya satu program bukan berarti titik akhir. Oleh karenanya, pemerintah wajib memberi arah baru yang setara atau bahkan lebih baik. Untuk itu penulis mengusulkan beberapa langkah strategis:

1)  Revitalisasi Program Sekolah Berdaya; Mendorong sekolah untuk menjadi pusat perubahan melalui kepemimpinan kolaboratif antar guru, kepala sekolah, dan komunitas. Pendekatannya berbasis proyek nyata dan evaluasi dampak. 2) Lanjutkan Komunitas Praktisi Guru; Fasilitasi komunitas belajar guru secara mandiri dengan dukungan pemerintah daerah. Gunakan platform Deep Learning yang tidak hanya untuk konten, tapi sebagai ruang dialog reflektif, kebermaknaan, pendidikan mendalam yang menyenangkan dan berkelanjutan. 3) Ciptakan Jalur Kepemimpinan Alternatif; munculkan kembali jalur kepala sekolah berbasis rekam jejak praktik baik dan dampak perubahan yang menginspirasi penuh inovasi dalam mewujudkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Beberapa kritik yang muncul bahwa PGP adalah program “pusat” yang belum menyatu dengan kebutuhan daerah. Padahal otonomi daerah dalam pendidikan di era desentralisasi seharusnya memberi ruang untuk penyesuaian program berdasarkan karakteristik lokal. PGP cenderung mengedepankan pendekatan online learning, self-directed modules, dan coaching. Di beberapa daerah, konsep-konsep ini tidak relevan karena keterbatasan sumber daya. Maka muncul pertanyaan: apakah pendekatan sentralistik seperti ini justru melemahkan otonomi pendidikan lokal? Bukankah PGP dirancang dengan model pelatihan yang relatif seragam secara nasional. Namun, tantangan pendidikan di Indonesia sangat beragam. Guru di kota besar memiliki akses dan dukungan teknologi, sementara guru di daerah tertinggal menghadapi persoalan dasar seperti kekurangan listrik, jaringan internet, dan minimnya dukungan kepala sekolah.

Argumentasi lain mengetengahkan bahwa PGP justru menjadikan beban administratif dan tekanan emosional bagi guru. Meski diklaim sebagai program peningkatan kapasitas, pelaksanaan PGP seringkali menjadi beban tambahan. Beberapa masalah yang muncul antara lain: Tugas Modul yang menumpuk: Guru harus menyelesaikan tugas online yang tidak ringan, di tengah beban mengajar dan tugas administrasi. Tekanan sosial dan ekspektasi: Guru

Penggerak sering menjadi “simbol” reformasi, sehingga banyak yang merasa terbebani ekspektasi rekan sejawat, atasan, dan masyarakat. Ketika seorang guru menjadi penggerak tetapi tidak didukung oleh kepala sekolah, maka terjadi konflik peran yang justru melemahkan profesionalitasnya. Beban peran ini bisa memicu kelelahan emosional (burnout) dan apatisme, maka efektivitas transformasi personal menjadi dipertanyakan.

Akhirnya, terlepas dari dihapus atau tidaknya PGP, transformasi pendidikan tidak dapat bergantung pada satu program saja. Transformasi pendidikan memerlukan sistem yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berpihak pada guru serta murid di setiap jenjang dan daerah. Sebagaimana majas tiga titik (...) pada akhir kalimat, elipsis dalam pendidikan harus dijembatani dengan narasi baru yang lebih partisipatif, reflektif, dan berkeadilan. Karena sejatinya, pendidikan adalah ruang pertumbuhan yang tak pernah selesai dituliskan.

Wallahu’aklam.