Ketika Hukum Kehilangan Kompasnya

Oleh Torik Imanurdin

Hukum semestinya menjadi alat keadilan, bukan perpanjangan tangan kekuasaan. Namun dalam praktiknya di negeri ini, kita menyaksikan bagaimana hukum kerap kehilangan kompas moral dan logika publiknya.

Kasus Thomas Lembong adalah potret buram dari ironi hukum itu sendiri. Ia menjalankan kebijakan impor sebagai bagian dari perintah Presiden. Tidak memperkaya diri, tidak mengambil keuntungan pribadi, namun divonis 4,5 tahun penjara. Di mana letak keadilan ketika seseorang yang menjalankan tugas negara justru dikriminalisasi?

Bandingkan dengan Menteri Budi Arie, yang secara terang benderang terseret dalam polemik judi online melalui platform yang dipimpinnya. Jutaan rakyat menjadi korban, nilai moral bangsa dirusak, namun tak ada proses hukum berarti. Bukankah ini pembiaran sistematis terhadap kejahatan struktural?

Lebih mengejutkan lagi adalah kasus anggaran Rp1,9 triliun di bawah Kemendikbudristek. Angka yang fantastis untuk proyek digital, tapi hasilnya tidak sebanding. Tidak ada akuntabilitas yang tegas, tidak ada langkah hukum yang transparan. Kita justru disuguhi pernyataan klasik: “sudah sesuai prosedur.”

Jika hukum hanya tajam kepada yang lemah, dan tumpul kepada pemilik kekuasaan, maka kita sedang hidup di bawah tirani hukum yang pincang. Keadilan tak lagi berpedoman pada kebenaran, tetapi pada siapa yang duduk di kursi kekuasaan.

Dalam ketiga kasus ini, kita melihat bagaimana hukum bekerja dengan selektif, terkesan transaksional, dan kehilangan legitimasi moralnya. Yang dihukum bukan karena bersalah, tapi karena tidak cukup kuat untuk dilindungi. Sementara yang bersalah, bisa berlindung di balik jabatan dan prosedur.

Jika kondisi ini dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan. Dan kehilangan kepercayaan pada hukum adalah awal dari kerusakan sistemik yang lebih besar: rakyat tak lagi percaya pada negara.