Ketika Kekurangan Kepala Sekolah, Apa Dampaknya?

Oleh Agus Prasmono, M.Pd.

(Pengamat Pendidikan di Magetan)

Berita kekurangan Kepala Sekolah terjadi di berbagai daerah di Indonesia terutama untuk Sekolah Dasar dan SMP. Menurut Permendiknas No 28 Tahun 2010 Pasal 12 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah bahwa Kepala Sekolah adalah seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/madrasah yang kinerjanya dinilai secara kumulatif selama 4 tahun dan menjadi dasar promosi maupun demosi.  Kepala Sekolah tetaplah seorang guru hanya mendapat tugas tambahan walaupun tugas tambahan tersebut menjadi lebih banyak dan lebih berat sehingga gajinyapun sama dengan guru hanya ada sedikit sekali perbedaan dengan guru. Demikian juga rekruitmennyapun harus dari guru tentunya kalau tidak dari guru dikawatirkan tidak paham tentang tupoksinya. Aturan reqruitment Kepala Sekolahpun selalu mengalami perubahan. Sekitar duapuluh tahun yang lalau seleksi Kepala Sekolah melalui apa yang disebut dengan PSTP (Pendidikan dan Seleksi Tenaga Potensial) yaitu sebuah seleksi diawali dengan pendidikan khusus calon Kepala Sekolah dalam periode waktu tertentu yang lulus akan diangkat menjadi Kepala Sekolah.

Sekitar sepuluh tahun yang lalu Kemendikbud membentuk LPPKS (Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Kepala Sekolah) merupakan Lembaga baru yang dibentuk dengan tempat/Gedung yang baru juga berada di kota Surakarta. Aturan waktu itu mengharuskan semua Kepala Sekolah wajib telah lulus mengikuti pendidikan di LPPKS.  LPPKS juga belum mampu mememenuhi kebutuhan akan Kepala Sekolah. Aturan baru berjalan belum genap satu dasa warsa, dengan Gedung yang baru pula sudah diganti dengan aturan yang lebih baru untuk menjadi Kepala Sekolah dan itu memang boleh dan syah-syah saja mengingat dunia terus berkembang apalagi dunia pendidikan terus mengalami perkembangan yang pesat.

Muncul Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Pasal 2 ayat 1 huruf c, menyebutkan bahwa guru yang ditugaskan menjadi Kepala Sekolah wajib memiliki Sertifikat Guru Penggerak.  Pemerintah merekrut guru penggerak dengan jumlah yang lumayan banyak, walaupun tidak semua guru penggerak diproyeksikan menjadi Kepala Sekolah. Walaupun guru penggerak jumlahnya juga banyak namun kekurangan Kepala Sekolah ternyata belum bisa dipenuhi. Permasalahannya adalah tidak setiap Guru Penggerak bersedia menjadi Kepala Sekolah. Ini menimbulkan dampak bahwa sekolah yang Kepala Sekolahnya purna tugas/pensiun, akan mendapatkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah. Hal ini sebenarnya tidak efektif karena seorang Kepala Sekolah harus merangkap dua atau lebih sekolah. Pelayanan kepada masyarakat dan peserta didik tidak bisa optimal. Perekrutan petugas Plt juga merugikan karena menambah beban kerja/tanggung jawab serta tidak ada tambahan kesejahteraan, dengan kata lain hanya kerja bakti. Sekalipun pada Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa apabila jumlah Guru Penggerak tidak mencukupi untuk direkrut menjadi Kepala Sekolah, Pemerintah Daerah dapat menugaskan guru non-Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah. Fakta menunjukkan bahwa jumlah Guru Penggerak dibanding formasi Kepala Sekolah adalah lebih banyak sehingga ketentuan Pasal 4 ayat 1 menjadi tidak berlaku. Hal ini akan terus blunder jika regulasi tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah khusunya Pasal 2 tidak dicabut atau diubah. Tidak mungkin membiarkan sekolah dengan status Kepala Sekolahnya Plt, karena mendistorsi pelayanan pemerintah di bidang pendidikan. Bertolak belakang pula dengan program Kemendikbudristek, yakni simplikasi, penyederhanaan prosedur palayanan dalam rangka efektiftas pelayanan publik.

Kualitas kepemimpinan guru penggerak sebagian masih banyak yang meragukan mengingat sistem seleksi guru penggerak cenderung dari segi akedemis bukan dari segi kemampuan managerial dan segi kepemimpinan yaitu kemampuan memimpin sebuah Lembaga. Bisa jadi kemampuan sebagai guru penggerak bisa baik, namun ketika diterjunkan menjadi Kepala Sekolah ternyata tidak bisa menggerakkan semua stakesholder yang ada di satuan pendidikan yang diembannya. Syarat administrasi dalam aturan itu memang sederhana dan realatif mudah yaitu meliputi: Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4, Memiliki sertifikat pendidik, Memiliki sertifikat pelatihan CKS atau sertifikat GP (Guru Penggerak), Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus PNS, Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama, Berusia kurang dari 56 tahun.. Namun Seleksi Kepala Sekolah hanya dapat diikuti oleh guru yang mendapatkan undangan resmi dari dinas yang berisi tawaran untuk mengikuti seleksi lewat aplikasi guru di PMM. Dari syarat ini jelas banyak guru yang bisa berpeluang menjadi Kepala Sekolah, namun belum tentu menjadi pemimpin yang baik.

Kepribadian harus menjadi perhatian untuk menjadi kepala sekolah. Ada beberapa ciri Kepala Sekolah yang baik antara lain: (1). Kepala Sekolah hendaknya mengerti keadaan bawahan, Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dan juga memiliki kondisi keluarga yang berbeda pula. Dalam hal ini ketika anak buah anda belum mampu menyelesaikan sebuah tugas yang diamanatkan, jangan dahulu anda sebagai Kepala Sekolah mencari kesalahan bawahan anda tersebut. (2). Jadi Pemimpin yang adil. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki sikap adil terhadap bawahannya. Bawahan yang baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan maka berikanlah sebuah penghargaan kepada mereka. (3). Pemimpin harus mampu memberikan perhatian kepada semua bawahan, Menjadi pemimpin dalam hal ini Kepala Sekolah, jangan selalu menjunjung satu guru saja. Pujian dan pujian disampaikan kepada guru itu. Lakukan secara merata. Jangan pula hanya lebih dekat dengan satu bawahan saja, ini akan memberikan kesan miring kepada  Kepala Sekolah. (4). Perlihatkan wajah yang teduh dan sejuk kepada semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Tidak bisa dipungkiri kondisi pikiran juga bisa mempengaruhi tampilan fisik dalam hal ini yaitu wajah. Bila anda sedang memiliki masalah pribadi, janganlah mencampuradukkan masalah tersebut dengan pekerjaan anda di sekolah. Tampilkanlah wajah yang selalu ramah, murah senyum dan berseri-seri kepada bawahan anda. (5). Menjadi pemimpin harus tahan banting dan cobaan. Permasalahan dalam hidup ini terasa tidak habis-habisnya. Semasih kita bernafas dan hidup di muka bumi ini, masalah tersebut akan selalu datang kepada kita. Menjadi seorang Kepala Sekolah harus bisa tahan dengan banyaknya cobaan dan tantangan yang menghampiri tugas-tugas anda.

Namun kenyataannnya banyak sekolah yang tidak ada Kepala Sekolahnya terutama di Sekolah Dasar. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada perbedaan penghasilan yang signifikan antara guru dengan Kepala Sekolah sementara tugas dan tanggungjawabnya sangat jauh perbedaannya. Untuk itu kiranya Pemerintah perlu mempertimbangakan pengakuan beban kerja tersebut dengan gaji yang seimbang pula.

Kepemimpinan butuh pengalaman organisasi baik organisasi yang sesuai dengan bidang kerjanya, maupun organisasi yang berkaitan dengan mengelola sumber daya manusia secara umum. Selain itu faktor pengalaman dan latar belakang organisasi sangat mempengaruhi kemampuan managerialnya. Sementara orang yang tidak biasa berorganisasi akan cangggung ketika memimpin sebuah satuan pendidikan apalagi satuan pendidikan yang besar. Sehingga tidak ada jeleknya porto folio pengalaman organisasi seseorang ikut disertakan dalam pemilihan calon pemimpin demi menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas, karena bagaimanapun juga baik dan kompetensi dan pengalaman seorang pemimpin akan mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi/lembaga yang dipimpinnnya.

Setidaknya kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara dengan berada di depan (Ing Ngarsa sung Tulada) menjadi teladan dalam bidang apapun mulai dari sikap dan perilaku, etika, tata krama, sampai dengan kemampuan akademis juga harus menjadi contoh yang dipimpinnnya. Demikian juga ketika bersama yang dipimpinnya berada ditengah ia tidak akan membedakan dirinya dengan yang dipimpin, dia bisa menjadi penggerak yang baik, pembangkit semangat yang mumpuni. Itulah ing madya mbangun Karsa. Seorang pemimpin memang hasrus menjadi penggerak dalam pasukan yang dipimpinnya. Sedangkan tut wuri handayani juga pemimpin bukan hanya nengok ke belekang namun juga kadang harus berada di paling belakang untuk mendorong pasukannya, mendorong dan terus memompa semangat tim kerjanya.

Kalau semua konsep Ki Hajar Dewantara tadi dilaksanakan dengan baik, tanpa harus menjadi guru penggerakpun bisa menjadi pemimpin yang baik, apalagi menjadi guru penggerak tentunya semakin mampu menggerakkan pasukannya. Itu semua juga harus dijalankan dari Lembaga yang kecil terus meningkat ke semakin besar dan selanjutnya ketika terus berhasil maka diperlahkan menempati tempat semkin besar sesuai dengan kemampuan kerjanya. Kalau itu diterapkan dengan baik dan mendapat imbalan yang baik mestinya akan terwujud pimpinan baik. Semoga.