Oleh Asep Tapip Yani

(Dosen Pascasarjana Universitas Mitra Bangsa Jakarta)

Ketika jabatan publik lebih ditentukan oleh kedekatan daripada kelayakan, yang rusak bukan hanya sistem rekrutmen, tetapi masa depan institusi. Ada sebuah paradoks yang semakin sulit kita abaikan. Kita memiliki lembaga negara dengan gedung yang megah, anggaran yang besar, struktur organisasi yang lengkap, regulasi yang semakin banyak, serta sumber daya manusia yang secara administratif tampak mumpuni. Tetapi mengapa sebagian institusi justru seperti berjalan di tempat? Bahkan pada titik tertentu, terasa seperti mundur?

Mungkin persoalannya bukan karena negara kekurangan orang pintar. Boleh jadi persoalannya adalah terlalu banyak orang ditempatkan bukan karena kepintarannya. Di sinilah pokok soalnya itu bermula. Dalam banyak organisasi publik, terutama pada posisi-posisi strategis, muncul fenomena yang patut dicermati: rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia tidak selalu sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, dan profesionalitas. Kedekatan personal, hubungan kekerabatan, loyalitas kelompok, afiliasi, atau jaringan kekuasaan kadang terasa memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat.

Tentu, tidak setiap pengangkatan yang melibatkan orang dekat otomatis merupakan nepotisme. Orang yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pengambil keputusan bisa saja memang kompeten dan memenuhi seluruh persyaratan. Persoalannya muncul ketika kedekatan menjadi alasan utama, sementara kompetensi hanya dijadikan alasan pembenar. Di titik itulah meritokrasi mulai kehilangan makna.

Dari Meritokrasi ke “Siapa Orangnya?”

Dalam organisasi yang sehat, pertanyaan pertama ketika seseorang hendak ditempatkan pada jabatan strategis seharusnya sederhana: “Apakah dia orang yang paling tepat untuk pekerjaan itu?” Bukan: “Dia orang siapa?” Perbedaannya tampak sederhana, tetapi konsekuensinya luar biasa besar. Pertanyaan pertama berangkat dari kepentingan organisasi. Pertanyaan kedua berangkat dari kepentingan relasi. Jika pertanyaan kedua semakin dominan, maka jabatan publik perlahan mengalami perubahan makna. Jabatan yang seharusnya merupakan amanah dan instrumen pelayanan publik, bergeser menjadi semacam komoditas kekuasaan.

Pada tahap tertentu, jabatan bahkan dapat dipersepsikan sebagai hadiah: hadiah bagi orang yang dianggap berjasa, orang yang dekat, orang yang loyal, orang yang berada dalam lingkaran tertentu, atau orang yang memiliki hubungan khusus dengan pusat pengambilan keputusan. Inilah titik yang berbahaya. Sebab ketika jabatan tidak lagi diberikan terutama kepada orang yang paling mampu, organisasi sesungguhnya sedang membuat investasi yang salah. Dan investasi yang salah dalam birokrasi dibayar oleh publik.

Organisasi Menjadi Sibuk Mengatur Kursi

Ada fenomena lain yang jauh lebih mengkhawatirkan. Organisasi publik semestinya sibuk mengejar visi dan misinya. Mereka seharusnya sibuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat inovasi, menyelesaikan persoalan masyarakat, memperbaiki tata kelola, meningkatkan produktivitas, dan mencapai target pembangunan. Tetapi ketika politik jabatan terlalu dominan, energi organisasi justru tersedot pada persoalan yang sama sekali berbeda: Siapa ditempatkan di mana? Siapa digeser? Siapa dipromosikan? Siapa diturunkan? Siapa yang harus masuk? Siapa yang harus keluar? Siapa yang dekat dengan siapa? Akibatnya, organisasi dapat berubah menjadi arena “utak-atik posisi”, sementara pekerjaan substantif tertinggal.

Ironisnya, kadang perubahan posisi tersebut dibungkus dengan bahasa yang sangat administratif: penyegaran organisasi, optimalisasi, penguatan, akselerasi, restrukturisasi, dan berbagai istilah indah lainnya. Tidak ada yang salah dengan rotasi atau mutasi. Yang menjadi masalah adalah apabila rotasi dan mutasi kehilangan orientasi utamanya: menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Sebab kalau setiap perubahan jabatan hanya menghasilkan perubahan nama di papan struktur organisasi, tetapi tidak menghasilkan perubahan kinerja, sesungguhnya yang berubah hanyalah kursinya bukan organisasinya.

Ketika Loyalitas Mengalahkan Profesionalitas

Kroniisme mempunyai satu karakter yang sangat berbahaya: ia cenderung mereproduksi dirinya sendiri. Seseorang yang memperoleh posisi terutama karena kedekatan biasanya memiliki kecenderungan untuk mempertahankan lingkaran yang sama. Orang-orang yang dianggap loyal kemudian mendapatkan ruang. Mereka membawa orang-orang yang mereka percaya. Orang-orang tersebut kelak membawa orang berikutnya. Lama-kelamaan terbentuk sebuah jaringan. Bukan jaringan kompetensi. Melainkan jaringan loyalitas.

Dalam jaringan seperti itu, ukuran keberhasilan seseorang dapat bergeser. Dari: Seberapa kompeten Anda? Menjadi: Seberapa loyal Anda? Bukan lagi: Apa kontribusi Anda terhadap organisasi? Melainkan: Seberapa dekat Anda dengan pusat kekuasaan? Jika mekanisme seperti ini berlangsung terus-menerus, organisasi akan mengalami apa yang bisa disebut sebagai rantai reproduksi ketidakkompetenan. Orang yang kurang kompeten memilih orang yang menurutnya aman. Orang yang dipilih kemudian memilih orang lain yang juga dianggap aman. Dan seterusnya.

Akhirnya, organisasi mungkin memiliki banyak orang yang saling mengenal dan saling percaya, tetapi tidak cukup banyak orang yang benar-benar mampu membawa organisasi mencapai lompatan kinerja. Organisasi menjadi nyaman, tetapi tidak produktif. Stabil, tetapi stagnan. Tenang, tetapi tidak tumbuh.

Harga yang Dibayar Orang-Orang Kompeten

Kerusakan akibat kroniisme juga tidak berhenti pada struktur organisasi. Ia menghantam psikologi orang-orang yang bekerja di dalamnya. Bayangkan seorang pegawai yang bertahun-tahun belajar, meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, bekerja dengan serius, menjaga integritas, dan membangun rekam jejak. Kemudian ia melihat bahwa posisi strategis justru diberikan kepada orang yang secara kompetensi belum tentu lebih baik, tetapi memiliki kedekatan yang lebih kuat.

Apa yang terjadi? Ia mungkin tidak langsung mengundurkan diri. Tetapi sesuatu yang lebih berbahaya bisa terjadi: semangatnya mati. Ia mulai berpikir: “Untuk apa bekerja keras?” “Untuk apa meningkatkan kompetensi?” “Untuk apa berprestasi jika yang menentukan bukan prestasi?” Ketika pertanyaan seperti itu mulai hidup di kepala banyak orang, organisasi sedang mengalami kerusakan yang tidak terlihat dalam laporan kinerja. Organisasi kehilangan motivasi intrinsiknya. Orang-orang terbaik akhirnya belajar satu hal yang sangat buruk: Bukan bagaimana menjadi profesional, melainkan bagaimana menjadi “orang dekat”. Dan ketika sebuah organisasi mengajarkan hal tersebut secara tidak langsung, sesungguhnya organisasi itu sedang menghukum orang-orang yang bekerja dengan benar.

Birokrasi Bisa Gemuk, Tetapi Tidak Bertenaga

Kita sering mengukur kekuatan organisasi dari jumlah pegawai, besarnya anggaran, banyaknya unit kerja, luasnya gedung, atau panjangnya struktur hierarki. Padahal kekuatan organisasi bukan terletak pada seberapa besar tubuhnya. Kekuatan organisasi terletak pada seberapa efektif otaknya berpikir, seberapa cepat kakinya bergerak, dan seberapa kuat integritas tangannya bekerja.

Birokrasi bisa saja gemuk, tetapi tidak bertenaga. Bisa memiliki banyak pejabat, tetapi miskin kepemimpinan. Bisa memiliki banyak aturan, tetapi lemah dalam eksekusi. Bisa memiliki banyak rapat, tetapi sedikit hasil. Bisa memiliki banyak program, tetapi minim dampak. Dan yang paling ironis: bisa memiliki banyak orang berjabatan, tetapi kekurangan orang yang benar-benar bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Di sinilah persoalan SDM menjadi persoalan strategis negara. Salah menempatkan satu orang mungkin hanya menghasilkan kesalahan kecil. Tetapi salah menempatkan orang pada posisi-posisi strategis secara sistematis dapat menghasilkan kesalahan institusional.

Negara Tidak Boleh Dikelola seperti Lingkaran Pertemanan

Dalam organisasi privat sekalipun, nepotisme dapat menimbulkan persoalan serius.

Apalagi dalam institusi negara. Sebab negara mengelola sesuatu yang bukan milik pribadi pejabat: uang publik, kewenangan publik, fasilitas publik, dan masa depan publik. Jabatan publik bukan milik orang yang sedang memegang kekuasaan. Jabatan publik adalah titipan masyarakat. Karena itu, prinsip dasarnya harus jelas: jabatan publik bukan hadiah pertemanan, bukan warisan keluarga, bukan kompensasi loyalitas, dan bukan ruang untuk menempatkan orang-orang terdekat. Yang dicari seharusnya adalah manusia terbaik untuk pekerjaan tersebut. Bukan manusia terdekat dengan pengambil keputusan. Perbedaan satu kata—terbaik dan terdekat—dapat menentukan kualitas sebuah institusi selama bertahun-tahun.

Meritokrasi Bukan Sekadar Prosedur

Kita memang memiliki berbagai sistem, aturan, seleksi, asesmen, dan mekanisme formal untuk memastikan profesionalitas aparatur. Namun meritokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur. Sebab prosedur dapat terlihat sempurna di atas kertas, tetapi praktiknya dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Meritokrasi yang sesungguhnya bukan hanya tentang apakah seseorang memenuhi persyaratan administratif.

Meritokrasi adalah keberanian untuk mengatakan: “Orang ini memang paling layak, meskipun dia bukan orang kita.” Dan sebaliknya: “Orang itu mungkin orang dekat kita, tetapi kalau tidak memenuhi kompetensi, jangan ditempatkan.” Inilah ujian sebenarnya dari integritas kekuasaan. Sebab memilih orang yang dekat ketika ia memang kompeten itu mudah. Yang sulit adalah menempatkan orang yang paling kompeten ketika ia bukan bagian dari lingkaran kita. Di situlah meritokrasi diuji.

Jangan Sampai Negara Kehilangan Orang-Orang Terbaiknya

Persoalan terbesar dari kroniisme sebenarnya bukan sekadar siapa yang mendapatkan jabatan. Persoalan terbesarnya adalah siapa yang kehilangan kesempatan. Setiap kali seseorang mendapatkan posisi bukan karena kompetensi, ada kemungkinan seseorang yang lebih kompeten kehilangan kesempatan. Dan ketika hal itu terjadi berulang kali, negara bukan hanya kehilangan satu kandidat terbaik. Negara bisa kehilangan generasi profesional terbaiknya.

Mereka mungkin tetap berada di dalam sistem, tetapi tidak lagi memberikan kemampuan terbaiknya. Sebagian memilih diam. Sebagian memilih apatis. Sebagian mencari ruang di luar birokrasi. Sebagian lainnya mungkin akhirnya mengikuti permainan yang sama. Maka lahirlah sebuah paradoks: sistem yang awalnya dikuasai oleh kroniisme akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang belajar menjadi kroni agar bisa bertahan. Kalau ini terjadi, persoalannya sudah jauh lebih serius daripada nepotisme individual. Ia telah menjadi budaya organisasi.

Saatnya Mengembalikan Jabatan kepada Fungsinya

Kita tentu tidak sedang membutuhkan birokrasi yang sempurna. Tidak ada organisasi yang sempurna. Yang kita butuhkan adalah sistem yang terus-menerus memperbaiki dirinya. Karena itu, pengisian jabatan publik harus kembali kepada prinsip yang sangat sederhana:the right man, in the right place, at the right time, for the right purpose. Orang yang tepat. Pada tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Untuk tujuan yang tepat. Bukan sekadar untuk mengamankan kepentingan kelompok.

Rekrutmen dan promosi harus semakin transparan, berbasis kompetensi, rekam jejak, integritas, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Evaluasi jabatan juga harus berorientasi pada hasil, bukan semata-mata pada loyalitas kepada atasan. Sebab loyalitas kepada individu tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada institusi. Dan loyalitas kepada institusi tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada negara. Pada akhirnya, birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang membuat orang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, bukan bekerja keras untuk mendapatkan posisi.

Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Jabatan

Negara sebenarnya tidak kekurangan orang hebat. Kita memiliki banyak orang cerdas. Banyak profesional. Banyak akademisi. Banyak birokrat berpengalaman. Banyak anak muda dengan kapasitas luar biasa. Persoalannya adalah apakah sistem mampu menemukan, memilih, dan menempatkan mereka pada tempat yang semestinya. Sebab ketika jabatan diberikan kepada “orang kita”, bukan kepada “orang yang tepat”, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah posisi. Yang dipertaruhkan adalah produktivitas institusi. Yang dipertaruhkan adalah kualitas pelayanan publik. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat. Dan dalam jangka panjang, yang dipertaruhkan adalah masa depan negara.

Karena itu, barangkali kita perlu berhenti bertanya: “Siapa yang paling dekat?” Dan mulai bertanya: “Siapa yang paling mampu?” Kita perlu berhenti mencari orang yang sekadar loyal kepada penguasa. Dan mulai mencari orang yang loyal kepada tujuan negara. Kita perlu berhenti menganggap jabatan sebagai hadiah. Dan mengembalikannya sebagai amanah. Sebab negara tidak akan maju hanya karena memiliki banyak jabatan. Negara maju ketika orang-orang yang tepat berada di jabatan yang tepat, bekerja dengan kompetensi yang tepat, untuk kepentingan publik yang tepat.

Dan satu kalimat terakhir mungkin layak kita renungkan bersama: Yang paling mahal dari nepotisme bukanlah jabatan yang salah diberikan, melainkan masa depan organisasi yang dikorbankan. Sebab ketika kompetensi kalah oleh kedekatan, yang sebenarnya sedang kalah bukan seorang professional, yang sedang kalah adalah negara. @@