KETIKA KURIKULUM TERLALU BESAR UNTUK GURU YANG TERLALU SEDIKIT

Mengapa Indonesia Perlu Mendesain Ulang Sistem Pendidikan Menengah di Tengah Krisis Guru, Keterbatasan Fiskal, dan Revolusi AI

Oleh Dr. Ujang Lukman, M.Pd.

Ketua MKPS SMA Jawa Barat

KETIKA KURIKULUM TERLALU BESAR UNTUK GURU YANG TERLALU SEDIKIT

Mengapa Indonesia Perlu Mendesain Ulang Sistem Pendidikan Menengah di Tengah Krisis Guru, Keterbatasan Fiskal, dan Revolusi AI

Oleh Dr. Ujang Lukman, M.Pd.

Ketua MKPS SMA Jawa Barat

Ada pertanyaan sederhana yang semakin sulit dijawab oleh sekolah Indonesia: Untuk apa kita terus menambah tuntutan kepada sekolah jika kapasitas sekolah untuk memenuhinya justru semakin terbatas?

Pertanyaan ini muncul bukan dari ruang seminar, melainkan dari realitas sehari-hari sekolah. Di jenjang SMA, peserta didik berhadapan dengan struktur pembelajaran yang sangat padat. Dalam praktik di lapangan, satu sekolah dapat harus mengelola belasan mata pelajaran atau bidang pembelajaran, pilihan mata pelajaran, kokurikuler, projek, asesmen, layanan bimbingan, penguatan karakter, literasi, numerasi, teknologi digital, hingga tuntutan pembelajaran yang semakin individual.

Pada saat yang sama, guru yang harus menjalankannya tidak bertambah secara proporsional. Di sinilah paradoks pendidikan Indonesia muncul: Kita memperluas kurikulum, tetapi tidak selalu memperluas kapasitas guru. Kita memperbanyak tuntutan pembelajaran, tetapi tidak selalu memperbesar pembiayaan sekolah. Kita menuntut sekolah menghasilkan generasi unggul, tetapi masih membiarkan banyak sekolah berjuang dengan kekurangan guru. Ini bukan semata-mata persoalan sekolah. Ini adalah persoalan desain sistem pendidikan nasional. Kurikulum yang Baik Belum Tentu Menjadi Sistem yang Baik. Perubahan kurikulum pada dasarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru sebaliknya, kurikulum harus berubah mengikuti perubahan zaman. Namun, perubahan kurikulum harus memenuhi satu prinsip penting: Setiap kebijakan pendidikan harus diuji terhadap kapasitas nyata sekolah untuk melaksanakannya. Indonesia saat ini sedang mendorong pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Arah ini sangat positif.

Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 juga memberikan ruang bagi diversifikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Struktur SMA tetap memuat berbagai mata pelajaran wajib serta ruang pilihan dan pengembangan pembelajaran. (Peraturan BPK)

Masalahnya bukan semata-mata berapa banyak mata pelajaran. Masalah yang lebih mendasar adalah: Apakah struktur kurikulum tersebut seimbang dengan jumlah guru, kompetensi guru, waktu belajar, jumlah peserta didik, kemampuan manajemen sekolah, dan pembiayaan yang tersedia? Sebuah sistem dapat sangat baik di atas kertas tetapi menjadi sangat berat ketika masuk ke ruang kelas. Kurikulum akhirnya berubah menjadi daftar kewajiban. Guru berubah menjadi pelaksana target. Sekolah berubah menjadi administrator. Dan peserta didik berubah menjadi objek dari berbagai tuntutan akademik. Padahal pendidikan seharusnya bergerak ke arah sebaliknya.

Krisis Guru: Bukan Sekadar Kekurangan Orang

Kita sering mengatakan Indonesia kekurangan guru. Namun persoalannya lebih rumit. Renstra Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru 2025–2029 mencatat masih terdapat 722.784 guru yang kurang, atau sekitar 22,24% dari kebutuhan yang dihitung, sementara pada saat yang sama terdapat pula kelebihan guru sekitar 172.796 orang. Ini menunjukkan bahwa persoalan nasional bukan hanya jumlah guru, tetapi ketidaksesuaian distribusi, bidang studi, lokasi dan kebutuhan sekolah. (GTK KEMENDIKDASMEN)

Kemendikdasmen sendiri pada 2025 menyebut bahwa secara rasio nasional jumlah guru sebenarnya relatif memadai, tetapi distribusinya tidak merata. Ada daerah dan mata pelajaran yang kelebihan, sementara daerah dan mata pelajaran lain mengalami kekurangan. Inilah problem yang sering tidak terlihat dari meja birokrasi. Sebuah sekolah mungkin memiliki cukup banyak guru secara total, tetapi kekurangan guru matematika. Sekolah lain mungkin kekurangan guru Bahasa Inggris. Sekolah berikutnya kekurangan guru IPA. Ada pula sekolah yang kehilangan banyak guru karena pensiun, tetapi penggantinya belum tersedia.

Bahkan media nasional telah memperlihatkan persoalan ini secara konkret. detikEdu melaporkan SMAN 3 Bandung menghadapi kekurangan guru ASN; dari 13 mata pelajaran terdapat kebutuhan 24 guru ASN yang belum terpenuhi. (detikcom). Media Indonesia juga melaporkan Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan sekitar 6.000 tenaga pendidik dan kepala sekolah. (Media Indonesia). Sementara Republika mengangkat kekhawatiran bahwa Indonesia menuju kekurangan guru karena puluhan ribu guru memasuki masa pensiun setiap tahun. (Republika Online). Dengan demikian, keresahan guru di lapangan bukanlah anekdot. Ia merupakan gejala sistemik.

Guru Harus Menanggung Terlalu Banyak Fungsi

Masalah menjadi semakin kompleks ketika struktur kurikulum tidak disertai sistem manajemen sumber daya manusia yang fleksibel. Guru bukan hanya mengajar. Guru menyiapkan pembelajaran. Menilai. Memberikan umpan balik. Membimbing peserta didik. Berkomunikasi dengan orang tua. Mengikuti pengembangan profesional. Mengelola administrasi. Menghadapi persoalan perilaku siswa. Menangani tuntutan teknologi. Dan kini harus beradaptasi dengan Artificial Intelligence. Karena itu, kebijakan pemerintah yang mengarah pada penyederhanaan beban guru patut diapresiasi.

Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 mengatur pemenuhan beban kerja guru dengan 16 jam tatap muka sebagai salah satu bagian dari pemenuhan beban kerja, sementara keseluruhan 24 jam dapat dipenuhi melalui tugas pokok dan tugas tambahan lainnya. Kebijakan tersebut diarahkan agar guru lebih fokus pada tugas pendidikan. (Antara News Jawa Barat)

Namun, persoalannya tidak selesai hanya dengan mengubah angka jam tatap muka. Jika jumlah mata pelajaran, jumlah rombongan belajar, kebutuhan layanan siswa, dan jumlah guru tidak seimbang, sekolah tetap akan mengalami tekanan. Karena itu, reformasi beban guru harus dibarengi reformasi struktur kurikulum dan redistribusi guru.

Dunia Internasional Sudah Lama Membicarakan "Curriculum Overload"

Indonesia sebenarnya tidak sendirian menghadapi persoalan ini. OECD telah membahas fenomena curriculum overload—kurikulum yang terlalu banyak dibebankan kepada sekolah sehingga guru dan peserta didik kesulitan menyediakan waktu yang cukup untuk pembelajaran yang bermakna. OECD mengingatkan bahwa beban administrasi, persiapan pembelajaran dan tuntutan kurikulum dapat mengurangi waktu yang sesungguhnya tersedia untuk mengajar. Dalam analisis OECD, rata-rata guru hanya menggunakan sekitar 53% waktu kerja mereka untuk aktivitas mengajar. (OECD). Artinya, negara-negara maju pun menyadari bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar menambah konten. Yang lebih penting adalah memastikan cukup waktu untuk belajar secara mendalam.

Finlandia memberikan pelajaran penting. Pada jenjang upper secondary, waktu mengajar guru relatif lebih rendah dibanding banyak sistem pendidikan lain; OECD mencatat sekitar 567 jam mengajar per tahun untuk guru pendidikan menengah atas program umum di Finlandia. (OECD)

Finlandia juga memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam menentukan sebagian pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks sekolah. Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus meniru Finlandia. Pelajarannya adalah: Negara yang serius membangun kualitas pendidikan tidak hanya bertanya "apa yang harus diajarkan?", tetapi juga "berapa banyak yang realistis diajarkan dengan baik?"

Bahkan Singapura Mengalami Masalah yang Sama—Tetapi Merespons dengan Sistem

Singapura sering menjadi contoh keberhasilan pendidikan Asia. Namun data OECD TALIS 2024 menunjukkan bahwa guru Singapura juga mengalami tekanan. Guru full-time di Singapura melaporkan bekerja sekitar 47,3 jam per minggu, lebih tinggi daripada rata-rata OECD sekitar 41 jam. Mereka menghabiskan sekitar 17,7 jam untuk mengajar, 8,2 jam untuk persiapan pembelajaran, 6,4 jam untuk memeriksa pekerjaan siswa dan 4 jam untuk pekerjaan administrasi. (OECD)

Namun ada pelajaran penting. Sekolah-sekolah Singapura menyediakan ruang waktu untuk kolaborasi, perencanaan pembelajaran, desain kurikulum, asesmen dan pengembangan profesional guru. Dengan kata lain: Jika negara menuntut guru bekerja lebih profesional, negara juga harus menyediakan ekosistem agar profesionalisme itu dapat dilakukan. Guru tidak bisa diminta menjadi desainer pembelajaran, konselor, penilai, mentor, inovator, pengguna AI dan administrator sekaligus tanpa desain waktu kerja yang rasional.

Masalah Berikutnya: Siapa yang Membiayai Pendidikan? Di sinilah persoalan menjadi lebih sensitif. Indonesia secara konstitusional telah menetapkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. PP Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan ketentuan alokasi minimal tersebut. (Peraturan BPK)

Pada 2025, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp724,3 triliun atau 20% dari APBN. (Anggaran Kemenkeu) Pada 2026, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar sekitar Rp757,8 triliun. (Kementerian Keuangan) Angka tersebut sangat besar. Namun pertanyaan kebijakan publik yang lebih penting bukan: "Berapa besar anggaran pendidikan?"

Melainkan: "Berapa besar dana yang benar-benar sampai kepada sekolah untuk menjamin proses pembelajaran bermutu?" Sekolah memiliki kebutuhan yang tidak sedikit. Buku. Laboratorium. Perangkat digital. Internet. Pemeliharaan. Kegiatan pembelajaran. Pengembangan profesional guru. Kegiatan siswa. Layanan konseling. Kegiatan kokurikuler. Dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Dana BOSP pada dasarnya merupakan dana untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan. Juknis BOSP 2025 juga mengatur komponen penggunaan secara spesifik. (Ditsd Kemendikdasmen)

Artinya, BOSP bukanlah jawaban tunggal untuk seluruh persoalan pembiayaan sekolah. Jika sekolah tidak boleh membebankan biaya pendidikan tertentu kepada orang tua, maka negara harus memastikan bahwa kebutuhan tersebut benar-benar memiliki sumber pembiayaan publik yang memadai.

Kita tidak boleh membangun filosofi: "Sekolah harus gratis." tetapi secara bersamaan memberikan: "Sekolah harus menghasilkan layanan yang semakin mahal." Keduanya harus dipertemukan melalui kebijakan fiskal yang realistis.

Jangan Membebani Sekolah dengan Paradoks Kebijakan. Ada paradoks yang perlu kita berani katakan. Kita ingin: pembelajaran berdiferensiasi; pembelajaran mendalam; pendidikan inklusif; penguatan karakter; literasi dan numerasi; digitalisasi; AI; layanan konseling; projek; kokurikuler; pengembangan bakat; keterampilan abad ke-21; hubungan dengan dunia kerja; pembelajaran kontekstual.

Semua itu baik. Tetapi pertanyaannya: Siapa yang mengerjakannya? Jika jawabannya selalu guru, maka kita harus bertanya lagi: Apakah jumlah guru, waktu kerja, kompetensi dan pembiayaan kita sudah memungkinkan? Jika belum, maka yang perlu diperbaiki bukan semata-mata kinerja guru. Desain sistemnya yang harus diperbaiki.

Reformasi Kurikulum Harus Berangkat dari "Less but Deeper" Indonesia tidak membutuhkan kurikulum yang semakin besar. Indonesia membutuhkan kurikulum yang lebih fokus tetapi lebih mendalam. Prinsipnya sederhana: Less Content – More Depth. Lebih sedikit konten. Lebih banyak pemahaman. Lebih sedikit hafalan. Lebih banyak penerapan. Lebih sedikit mata pelajaran yang berdiri sendiri. Lebih banyak integrasi antardisiplin. Lebih sedikit administrasi. Lebih banyak interaksi guru dan siswa. Lebih sedikit mengejar ketuntasan materi. Lebih banyak membangun kompetensi. Inilah sebenarnya semangat pembelajaran mendalam. Dan ini sangat relevan dengan era Artificial Intelligence.

AI dapat membantu siswa mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Karena itu sekolah tidak perlu berlomba menjadi gudang informasi. Sekolah harus menjadi tempat siswa belajar berpikir, memecahkan masalah, berkolaborasi, mencipta, mengambil keputusan, membangun karakter dan memahami manusia.

Redistribusi Guru Penting, Tetapi Tidak Cukup. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat merupakan langkah penting. Regulasi tersebut memungkinkan penataan guru ASN agar distribusi tenaga pendidik lebih merata, termasuk pada sekolah swasta. (Peraturan BPK). Kebijakan tersebut perlu dilanjutkan. Tetapi redistribusi tidak boleh menjadi pengganti permanen bagi kebijakan rekrutmen. Redistribusi adalah obat distribusi. Bukan obat kekurangan absolut. Jika sebuah daerah memang membutuhkan guru karena pertumbuhan penduduk, pensiun dan perluasan layanan pendidikan, maka negara harus membuka jalur pemenuhan guru secara berkelanjutan.

Indonesia Membutuhkan "Grand Redesign", Bukan Sekadar Pergantian Kurikulum. Sudah terlalu lama reformasi pendidikan Indonesia identik dengan perubahan dokumen kurikulum. Kita sering mengubah nama. Mengubah struktur. Mengubah istilah. Mengubah perangkat. Mengubah platform.

Tetapi persoalan fundamental tetap kembali: guru kurang, distribusi tidak merata, beban sekolah tinggi, pembiayaan terbatas dan kualitas pembelajaran belum merata. Maka sudah waktunya Indonesia berhenti bertanya: "Kurikulum apa berikutnya?" Dan mulai bertanya: "Sistem pendidikan seperti apa yang mampu menghasilkan manusia Indonesia unggul dengan sumber daya yang benar-benar kita miliki?" Pertanyaan kedua jauh lebih penting.

Lima Agenda Mendesak untuk Negara

Sebaiknya pemerintah perlu mempertimbangkan sedikitnya lima agenda reformasi nasional.

1. Audit nasional struktur kurikulum SMA

Lakukan audit terhadap seluruh mata pelajaran, alokasi waktu, capaian pembelajaran dan beban guru. Setiap mata pelajaran harus menjawab: Apa kompetensi esensial yang tidak dapat digantikan atau diintegrasikan dengan mata pelajaran lain? Jika kontennya dapat diintegrasikan, integrasikan. Jika kompetensinya dapat diajarkan lintas disiplin, lakukan lintas disiplin.

2. Tetapkan "Core Curriculum" nasional yang lebih ramping

Negara cukup menetapkan kompetensi inti. Sekolah diberi ruang lebih besar mengembangkan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Model seperti ini sejalan dengan perkembangan internasional yang mendorong fleksibilitas kurikulum dan otonomi sekolah. OECD mencatat sejumlah sistem pendidikan memberikan ruang kepada sekolah untuk menentukan sebagian konten dan alokasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. (OECD)

3. Bangun sistem proyeksi guru nasional 10 tahun

Jangan menunggu guru pensiun baru mencari pengganti. Pemerintah harus memiliki peta: berapa guru yang ada ? berapa yang pensiun ? berapa siswa ? berapa rombel ? berapa guru yang dibutuhkan ? berapa calon guru harus disiapkan.

4. Berikan pembiayaan berbasis kebutuhan

BOS/BOSP harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan, bukan satu-satunya sumber solusi sekolah. Sekolah di daerah dengan kebutuhan tinggi membutuhkan pembiayaan lebih besar. Sekolah dengan laboratorium kompleks membutuhkan dukungan berbeda.

Sekolah dengan kebutuhan inklusi membutuhkan biaya berbeda. Equal treatment tidak selalu berarti equal funding. Keadilan pendidikan justru berarti: yang kebutuhannya lebih besar mendapatkan dukungan yang lebih besar.

5. Jadikan guru sebagai investasi strategis negara

Guru jangan dipandang semata-mata sebagai komponen belanja pegawai. Guru adalah infrastruktur manusia. Jalan raya membangun konektivitas fisik. Internet membangun konektivitas digital. Guru membangun konektivitas intelektual dan peradaban. Karena itu, investasi pada guru harus dihitung sebagai investasi jangka panjang terhadap produktivitas bangsa.

Penutup

Jangan Sampai Kita Meminta Sekolah Terbang dengan Sayap yang Tidak Lengkap. Indonesia memiliki visi besar. Indonesia Emas 2045. Transformasi digital. Bonus demografi. Ekonomi berbasis pengetahuan. Kecerdasan buatan. Daya saing global. Semua itu membutuhkan manusia berkualitas. Tetapi manusia berkualitas tidak lahir dari kurikulum yang semakin tebal. Ia lahir dari guru yang cukup, kompeten, dihargai dan memiliki waktu untuk mendidik; sekolah yang memiliki sumber daya memadai; kurikulum yang fokus; orang tua yang terlibat; dan negara yang konsisten membiayai pendidikan. Karena itu, kegelisahan para guru dan pengawas sekolah hari ini sesungguhnya bukan penolakan terhadap perubahan. Justru sebaliknya.

Kita ingin perubahan berhasil. Tetapi perubahan tidak boleh hanya menambah kewajiban. Perubahan harus menambah kapasitas. Jangan meminta guru melakukan pembelajaran mendalam ketika waktunya dangkal. Jangan meminta sekolah melakukan inovasi ketika sumber dayanya terbatas. Jangan meminta guru mendidik generasi AI ketika mereka sendiri dibebani administrasi yang tidak perlu. Dan jangan meminta sekolah menghasilkan pendidikan kelas dunia dengan sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya dirancang untuk kebutuhan kelas dunia. Indonesia tidak kekurangan gagasan pendidikan.

Indonesia juga tidak kekurangan orang-orang cerdas. Yang kita perlukan sekarang adalah keberanian politik untuk menyederhanakan sistem, memperkuat guru, memperbaiki distribusi, memperbesar pembiayaan berbasis kebutuhan, dan mendesain ulang kurikulum berdasarkan kapasitas nyata sekolah. Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar pendidikan Indonesia bukan: "Berapa banyak yang dapat kita masukkan ke dalam kurikulum?" Tetapi: "Berapa banyak yang benar-benar dapat kita tanamkan secara mendalam ke dalam diri setiap anak Indonesia?" Jika jawabannya adalah kualitas, maka mungkin sudah waktunya kita berani mengatakan: “Kurikulum Indonesia tidak perlu semakin banyak. Kurikulum Indonesia perlu semakin bermakna.” (ULUK77)