Ketika Niat Baik Menjadi Masalah Baru (Kritik terhadap Kepgub Jabar Soal Pencegahan Anak Putus Sekolah)

Oleh Torik Imanurdin, M.Pd.

(Pengurus BMPS. Kab. Cianjur)

Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah seolah menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Namun, di balik narasi mulia itu, terselip ironi yang tak bisa diabaikan: ketimpangan baru sedang disiapkan dengan rapi.

Bayangkan, satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri diisi hingga 50 siswa. Apa ini strategi pendidikan atau sekadar pengalihan tanggung jawab ke pundak guru dan ruang kelas yang sudah sesak? Regulasi pusat sendiri, yakni Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023, menetapkan bahwa satu siswa berhak atas ruang belajar seluas minimal 2 m². Maka, kelas ideal untuk 50 siswa setidaknya harus berukuran 100 m²—ukuran yang nyaris mustahil ditemui di sekolah negeri kita hari ini.

Lebih jauh, kebijakan ini memberi efek domino yang mengancam ekosistem pendidikan. Sekolah swasta, yang selama ini berperan vital dalam menampung siswa dari kelompok rentan, kini diposisikan sebagai pesaing tak setara. Jika semua siswa diarahkan ke sekolah negeri, maka sekolah swasta kehilangan calon peserta didik. Apa yang tersisa dari semangat kolaborasi antar penyelenggara pendidikan jika pemerintah justru mendorong sekolah swasta ke pinggir jurang?

Konsekuensinya pun bukan hanya soal angka. Ribuan guru, termasuk yang bersertifikasi, berpotensi kehilangan jam mengajar. Kualitas pembelajaran tergerus karena guru harus membagi perhatian pada jumlah siswa yang tidak manusiawi. Dan pada akhirnya, peserta didik lah yang akan merasakan getirnya: ruang kelas menjadi ruang bertahan hidup, bukan ruang tumbuh.

Kita butuh solusi yang lebih dari sekadar menaikkan daya tampung sekolah negeri. Kita butuh pendekatan yang menyeluruh—melibatkan sekolah swasta, mempertimbangkan standar mutu, dan menempatkan peserta didik sebagai pusat kebijakan, bukan sebagai beban administratif.

Pencegahan anak putus sekolah tidak boleh berhenti pada niat baik. Ia harus diiringi dengan kebijakan yang cerdas, adil, dan berpihak pada kualitas serta keberlanjutan pendidikan.