Ketika Pemenang Nobel Bicara di Jakarta

Apakah Indonesia Siap Mengubah Birokrasi dan Aturan Main yang Menentukan Nasib Bangsa?

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pada 12–13 Oktober 2026, James A. Robinson berada di Jakarta. Pemenang Nobel Ekonomi 2024 itu, penulis Why Nations Fail bersama Daron Acemoglu, berdiskusi di forum Prasasti Center for Policy Studies dan memberi kuliah umum di Universitas Indonesia (Antara, 2026; Bisnis.com, 2026). Jimly Asshiddiqie membuka salah satu diskusi, Luhut Binsar Pandjaitan menutupnya, dan Mari Elka Pangestu memoderatori. Di akun X-nya, Jimly menulis bahwa institusi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia harus inklusif, bukan ekstraktif, serta tidak boleh “boros, gemuk strukturnya tapi miskin fungsi” (Asshiddiqie, 2026).

Tujuh tahun sebelumnya, di panggung debat calon presiden 2019, Prabowo Subianto mengangkat buku Mengapa Negara Gagal dan mengatakan negara gagal karena lembaganya rusak (Tirto.id, 2019). Kini, penulis buku itu sendiri duduk di meja yang sama dengan tokoh yang dekat dengan kekuasaan. Pertanyaannya sederhana: apakah percakapan ini akan mengubah aturan main, atau hanya menjadi diskusi yang hangat dan inspiratif?

Bukan Tanah yang Subur, Melainkan Aturan Main

Acemoglu dan Robinson menolak penjelasan yang paling sering kita ulang. Bukan iklim tropis, bukan budaya, dan bukan sumber daya alam yang terutama menentukan nasib suatu bangsa. Dua kota Nogales di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko berbagi tanah dan cuaca, tetapi nasib warganya jauh berbeda karena aturan mainnya berbeda. Satu melindungi hak milik dan membuka kesempatan. Yang lain membiarkan elite menyedot rente (Acemoglu & Robinson, 2012).

Mereka membedakan institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Yang pertama membuka kesempatan luas: hak milik relatif aman, kekuasaan tersebar, dan orang biasa bisa berinovasi serta menikmati hasilnya. Yang kedua dirancang agar segelintir elite menguras izin, anggaran, atau rente dari mayoritas. Pertumbuhan tetap mungkin, tetapi inovasi yang mengancam posisi elite biasanya dihambat. Di buku mereka, Kepulauan Maluku menjadi contoh pahit: kejayaan rempah runtuh ketika monopoli kolonial mematikan insentif pelaku (Acemoglu & Robinson, 2012).

Kemajuan jangka panjang membutuhkan apa yang mereka sebut perusakan kreatif, usaha baru yang meruntuhkan yang lama. Elite di sistem ekstraktif takut akan hal itu. Perubahan besar sering terjadi pada titik balik sejarah. Bagi Indonesia, 1998 adalah titik balik itu (Acemoglu & Robinson, 2012).

Indonesia: Sudah Maju, Tapi Belum

Orde Baru membuktikan bahwa lembaga ekstraktif bisa menumbuhkan ekonomi. Negara kuat dan proyek fisik menghasilkan angka yang mengesankan. Reformasi 1998 membuka pemilu, desentralisasi, dan Mahkamah Konstitusi. Robinson sendiri menilai Indonesia lebih berhasil melangkah maju dari warisan kolonial dibanding banyak negara lain. Standar hidup naik, meski pertumbuhan lebih lambat dan ketimpangan meningkat (Basri & Hill, 2020).

Namun pertanyaan  Acemoglu-Robinson bukan “apakah ada pemilu”. Tanyanya adalah apakah kesempatan benar-benar terbuka. Riset Prasasti berjudul The Missing Graduation menggambarkan potret yang gamblang: dari 26,4 juta usaha nonpertanian, hanya sekitar 4 persen yang tergolong top performer. Hambatan utamanya bersifat kelembagaan, persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar. Temuan ini sejalan dengan kerangka Robinson (Prasasti, 2026; Antara, 2026).

Pemerintahan sekarang menekankan negara yang turun tangan: program sosial, hilirisasi, dan birokrasi yang diminta lincah. Itu memperkuat kapasitas negara, satu sisi dari apa yang Acemoglu dan Robinson sebut koridor sempit. Sisi lainnya, masyarakat dan lembaga yang menahan kekuasaan, tidak diperkuat secara setara. Komisi yang menjaga sistem merit aparatur dibubarkan. Lembaga antikorupsi dilemahkan. Elite mendukung reformasi secara selektif, lalu meruntuhkan bagian yang menghalangi mereka (Acemoglu & Robinson, 2019; Blunt et al., 2025).

Robinson di Jakarta: 8 Persen Tidak Datang Otomatis

Dalam pidato kuncinya di Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Robinson mengatakan target pertumbuhan 8 persen per tahun tidak akan datang secara otomatis. “Anda harus membangun institusi inklusif yang memberikan insentif dan peluang nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Ia mengingatkan pengalaman Korea Selatan pada 1950-an yang keluar dari perbankan tidak sehat dan monopoli kartel melalui disiplin yang ketat, termasuk pelaporan data ekspor harian ke meja presiden setiap pukul lima pagi (Katadata, 2026).

Robinson juga menyebut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial yang kuat bagi Indonesia untuk membangun institusi ekonomi yang inklusif. Di kuliah umum di UI, ia menekankan bahwa kemakmuran bukan semata soal ekonomi, melainkan soal institusi, sejarah, dan kekuasaan politik (Bisnis.com, 2026). Kehadirannya di Jakarta menunjukkan bahwa kerangka ini sudah sampai di meja yang dekat dengan pengambilan keputusan. Yang belum jelas adalah apakah meja itu akan mengubah insentif elite.

Apa yang Harus Berubah

Kerangka Acemoglu-Robinson bukan resep menyalin demokrasi Barat, dan bukan pula penolakan terhadap negara yang kuat. Intinya lebih sederhana dan lebih keras: geser insentif dari menyedot rente ke menciptakan nilai (Acemoglu & Robinson, 2012, 2019).

Pembenahan birokrasi tidak boleh berhenti pada aplikasi dan predikat zona integritas. Izin yang lebih cepat tetap bisa menjadi milik orang dalam. Lembaga yang menahan kekuasaan, pengadilan yang independen, pengawas pemilu yang bernyali, sistem merit yang sungguh-sungguh, harus dirawat sebagai fondasi ekonomi, bukan sebagai gangguan terhadap “percepatan”. Elite harus kehilangan sebagian rente. Tanpa tekanan dari masyarakat atau krisis yang membuat status quo lebih mahal, yang muncul hanya reformasi kosmetik, meskipun forumnya dihadiri pemenang Nobel (Acemoglu et al., 2019).

Temuan Acemoglu yang baru diangkat Chatib Basri juga relevan. Penurunan tingkat kelahiran, di banyak negeri, justru terkait dengan pertumbuhan pendapatan per pekerja yang lebih tinggi karena kelangkaan tenaga kerja mendorong inovasi. Bagi Indonesia yang terbiasa memperlakukan bonus demografi sebagai takdir yang harus dimanfaatkan sebelum habis, pesan ini jelas: yang menipis bukan hanya jumlah anak muda, melainkan insentif untuk menjadi produktif jika aturan mainnya tidak sehat (Acemoglu et al., 2026).

Diagnosis Sudah Sampai di Meja

Kita bukan negara gagal. Kita juga belum negara yang institusinya selesai menjadi pembuka kesempatan. Kita berada di tengah, tempat yang paling rawan, karena angka pertumbuhan yang “lumayan” bisa menidurkan urgensi. Buku Acemoglu dan Robinson sudah lama dibaca. Pada 2019, salah satu kandidat presiden mengangkatnya di panggung debat. Pada Oktober 2026, penulisnya sendiri berdiskusi dengan tokoh yang dekat dengan kekuasaan, dan Jimly Asshiddiqie secara terbuka memakai bahasa institusi inklusif versus ekstraktif (Asshiddiqie, 2026; Tirto.id, 2019).

Diagnosis sudah sampai di meja. Yang belum terbukti adalah apakah diagnosis itu akan diikuti dengan pengobatan yang menyentuh kepentingan elite. Tambang bisa habis. Bonus demografi bisa berlalu. Aturan main yang adil, sekali menguat, menumbuhkan apa yang tidak bisa ditambang: kepercayaan bahwa kerja dan gagasan masih lebih berharga daripada koneksi.

Tanpa itu, Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi versi modern dari pulau rempah yang pernah kaya, lalu kehilangan alasan untuk maju (Acemoglu & Robinson, 2012).

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., Autor, D., Beirne, K., & Scott, A. (2026). Baby busts and growth booms: Demographic change and the macroeconomy (NBER Working Paper No. 35401). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w35401

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. Journal of Political Economy, 127(1), 47–100. https://doi.org/10.1086/700936

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business.

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty. Penguin Press.

Antara. (2026, 13 Oktober). Prasasti: Kebijakan RI perlu bantu usaha berkembang menjadi unggul. https://www.antaranews.com/berita/5784509/prasasti-kebijakan-ri-perlu-bantu-usaha-berkembang-menjadi-unggul

Asshiddiqie, J. [@JimlyAs]. (2026, 12–13 Oktober). Unggahan tentang diskusi dengan James Robinson di forum Prasasti [Unggahan di X]. https://x.com/JimlyAs

Basri, M. C., & Hill, H. (2020). Making economic policy in a democratic Indonesia: The first two decades. Asian Economic Policy Review, 15(2), 214–234. https://doi.org/10.1111/aepr.12299

Bisnis.com. (2026, 12 Oktober). Prasasti dan UI gelar kuliah umum bahas peran institusi dalam kemakmuran Indonesia. https://foto.bisnis.com/view/20261012/2012080/prasasti-dan-ui-gelar-kuliah-umum-bahas-peran-institusi-dalam-kemakmuran-indonesia

Blunt, P., Turner, M., & Lindroth, H. (2025). Institutional independence, credible commitment, and anti-corruption reform failure in developing contexts: Three illustrative examples from Indonesia. Public Integrity. https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2462294

Katadata. (2026, 14 Oktober). Resep peraih Nobel James Robinson agar ekonomi RI tumbuh 8%, belajar dari Korsel. https://katadata.co.id/finansial/makro/6ace4a96bd1a6/resep-peraih-nobel-james-robinson-agar-ekonomi-ri-tumbuh-8-belajar-dari-korsel

Prasasti. (2026). The Missing Graduation [Laporan riset]. Prasasti Center for Policy Studies.

Tirto.id. (2019, 1 Maret). Membedah “Mengapa Negara Gagal”, buku andalan Prabowo saat debat. https://tirto.id/membedah-mengapa-negara-gagal-buku-andalan-prabowo-saat-debat-dhkl