Ketika Rektor Menjadi Makelar: Refleksi Kritis atas Keruntuhan Integritas di Perguruan Tinggi

Oleh Ade Munajat

Sulit diterima akal sehat bahwa individu-individu yang menduduki jabatan tertinggi di perguruan tinggi justru terlibat dalam praktik jual beli kursi mahasiswa. Peristiwa yang menimpa pimpinan Universitas Lampung dan kemudian Universitas Jenderal Soedirman bukan semata-mata kasus hukum. Ia mencerminkan keruntuhan etika di ruang yang semestinya paling dihormati dalam struktur sosial bangsa.

Kedalaman Luka Moral

Yang paling menyakitkan bukan semata-mata nilai transaksi yang terjadi, melainkan identitas para pelakunya. Mereka adalah rektor dan wakil rektor, tokoh yang semestinya menjadi penjaga utama integritas institusi. Mereka tampil di podium dengan atribut akademik lengkap, menyampaikan gagasan tentang meritokrasi dan keadilan, namun pada saat yang sama memperlakukan kursi kuliah sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Kekecewaan yang muncul bersifat mendalam dan struktural. Persoalan ini bukan hanya menyangkut pelanggaran individu, melainkan mempertanyakan kredibilitas institusi pendidikan tinggi sebagai ruang pembentukan karakter dan peradaban.

Analisis Psikologis Hubris di Kalangan Pimpinan Perguruan Tinggi

Secara psikologis, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep hubris. Hubris merupakan bentuk kesombongan yang tumbuh secara bertahap akibat akumulasi kekuasaan, prestise akademik, dan rasa superioritas. Rektor, sebagai pimpinan tertinggi, memiliki kerentanan khusus terhadap kondisi ini.

Rasa telah berjasa dan telah mencapai puncak karier sering kali melahirkan keyakinan bahwa mereka berhak atas hak istimewa tertentu. Lebih berbahaya lagi, muncul perasaan kebal terhadap mekanisme pengawasan. Tindakan yang secara jelas bertentangan dengan etika kemudian dirasionalisasi sebagai “sumbangan pengembangan institusi”, “praktik yang lazim”, atau bahkan “bentuk kepedulian terhadap kemajuan kampus”.

Ironisnya, semakin tinggi jabatan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula risiko hubris apabila tidak diimbangi oleh kerendahan hati yang otentik. Kekuasaan yang semestinya digunakan untuk melindungi integritas institusi justru menjadi sumber kesombongan moral yang sulit dikendalikan.

Konsekuensi terhadap Kepercayaan Publik

Dampak dari praktik tersebut sangat nyata dan merusak. Kursi pada program studi yang paling diminati, khususnya kedokteran, berubah menjadi objek transaksi. Calon mahasiswa dari keluarga berkemampuan ekonomi tinggi memperoleh peluang lebih besar, sementara mereka yang unggul secara akademik namun terbatas secara finansial tersisihkan.

Lebih jauh, generasi muda menyaksikan secara langsung bahwa prestasi dapat “dibeli” dan integritas dapat dinegosiasikan. Ketika gerbang masuk perguruan tinggi telah tercemar oleh logika transaksi, maka nilai-nilai yang diajarkan di dalamnya kehilangan legitimasi moralnya.

Rekomendasi Langkah Perbaikan

Kritik semata tidak memadai. Diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Pertama, sistem seleksi jalur mandiri perlu dievaluasi secara menyeluruh. Diskresi yang terlalu luas di tangan pimpinan perguruan tinggi harus dibatasi secara ketat, bahkan dipertimbangkan untuk dihapuskan apabila transparansi dan akuntabilitasnya tidak dapat dijamin.

Kedua, mekanisme penentuan kelulusan seyogyanya lebih mengandalkan sistem yang objektif, terukur, dan dapat diaudit, sehingga meminimalkan ruang intervensi personal.

Ketiga, sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada individu, melainkan juga berdampak pada institusi yang terbukti gagal menjaga integritas proses penerimaannya.

Keempat, budaya kepemimpinan akademik perlu diperkuat secara fundamental. Integritas tidak boleh hanya menjadi materi ajar, melainkan syarat mutlak bagi siapa pun yang dipercaya menduduki jabatan rektor dan wakil rektor.

Masih terdapat banyak pimpinan perguruan tinggi yang menjaga kehormatan jabatannya dengan sungguh-sungguh. Namun kasus-kasus serupa membuat suara mereka tenggelam dan mengikis kepercayaan publik secara signifikan.

Perguruan tinggi seharusnya menjadi benteng terakhir bagi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Apabila benteng tersebut retak dari dalam, terutama dari pucuk pimpinannya, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi beberapa individu, melainkan masa depan moral bangsa.

Naudzubillah.

Terima Kang Kholid A. Haras dan  Pak Indra Charismiadji. Selalu mengingatkan.

*) Ade Munajat Adalah Anggota Persatuan Pendidik Purnatugas Indonesia