Penulis: A. Rusdiana

A. Rusdiana
Fenomena kekurangan guru di Indonesia
bukan isu baru. Data Kementerian Pendidikan terus menunjukkan defisit ratusan
ribu guru secara nasional. Namun persoalan yang lebih krusial bukan semata
jumlah, melainkan ketimpangan distribusi. Guru menumpuk di
wilayah perkotaan, sementara madrasah dan sekolah di daerah pinggiran serta
terpencil kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan.
Secara teoretik, perencanaan SDM
pendidikan menuntut prinsip the right man on the right place: tepat
jumlah, tepat kualifikasi, tepat kompetensi, dan tepat penempatan. Di sinilah
muncul gap (kesenjangan) antara teori dan praktik. Riset
mahasiswa Manajemen SDM Pendidikan yang mengkaji delapan Madrasah Ibtidaiyah
Negeri (MIN) di Jawa Barat membuka fakta lapangan yang sering luput dari
kebijakan makro.
Tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa riset
mahasiswa bukan sekadar tugas akademik, melainkan sumber pelajaran
penting bagi perbaikan tata kelola pendidikan. Inilah wujud konkret gagasan Kampus
Berdampak ketika penelitian mahasiswa mampu berbicara pada realitas dan
kebijakan. Berikut Tiga Pelajaran
Penting dari Riset Mahasiswa:
Pelajaran ke-1: Kualitas Guru Tidak
Otomatis Menjamin Kualitas Sistem; Riset menunjukkan bahwa secara kualifikasi,
mayoritas guru MIN sudah memenuhi standar: berijazah S1, bersertifikat
pendidik, dan berstatus ASN (PNS/PPPK). Namun kualitas individu tidak otomatis
menghasilkan kualitas sistem. Di beberapa MIN perkotaan, jumlah guru relatif
mencukupi, bahkan cenderung berlebih, sementara madrasah lain mengalami
kekurangan akut.
Pelajaran pentingnya: masalah
pendidikan hari ini bukan hanya upgrading kompetensi guru, tetapi membenahi
tata kelola SDM secara sistemik. Tanpa perencanaan penempatan yang
adil dan berbasis kebutuhan riil, kualitas personal guru akan tereduksi oleh
sistem yang tidak efisien.
Pelajaran ke-2: Ketimpangan Tenaga
Kependidikan Adalah Masalah Tersembunyi; Temuan menarik riset ini adalah krisis bukan hanya
pada guru mata pelajaran, tetapi pada tenaga kependidikan. Di MIN 1 Subang, guru ASN harus merangkap
sebagai staf administrasi dan operator data. Akibatnya, energi profesional guru
terkuras untuk urusan non-pedagogis.
Ini mengajarkan bahwa efisiensi anggaran pendidikan tidak identik dengan
penghematan tenaga, melainkan penempatan yang tepat
fungsi. Guru yang sibuk mengurus administrasi adalah bentuk pemborosan sumber
daya manusia terdidik. Kebijakan SDM pendidikan perlu memandang tenaga
kependidikan sebagai elemen strategis, bukan pelengkap.
Pelajaran ke-3: Perencanaan SDM Terlalu
Sentralistik dan Tidak Demand-Driven; Akar masalah ketimpangan terletak pada sistem
perencanaan yang kaku dan sentralistik. Mutasi dan
penempatan guru sering lebih mengakomodasi personal wish daripada real
need madrasah. Madrasah hanya menjadi pengusul, bukan pengambil keputusan.
Riset mahasiswa ini mengajarkan bahwa perencanaan SDM harus
beralih dari supply-driven ke demand-driven. Data Dapodik,
EMIS, dan SIMPATIKA seharusnya menjadi instrumen analisis kebutuhan riil, bukan
sekadar arsip administratif. Tanpa keberanian mendesentralisasi sebagian
kewenangan, ketimpangan akan terus berulang.
Singkatnya, ketimpangan guru dan tenaga kependidikan adalah cermin
ketimpangan sistem perencanaan pendidikan. Berdasarkan pelajaran dari riset
mahasiswa, pemerintah daerah dan pusat perlu: (1) memperkuat desentralisasi
perencanaan SDM, (3) memastikan perencanaan berbasis data terintegrasi, dan (4)
menyediakan insentif nyata bagi penempatan di daerah 3T.
Riset mahasiswa membuktikan bahwa kampus bukan menara gading. Ketika
penelitian diarahkan pada persoalan nyata, kampus benar-benar berdampak.
Pendidikan yang adil dimulai dari keberanian mendengar suara lapangan termasuk
suara mahasiswa peneliti. Wllahu A’lam.
_________________
*) Tulisan ini merupakan apresiasi dari tajuk: "Guru Menumpuk di Kota, Madrasah
di Pelosok Merana: Saatnya Perencanaan SDM Pendidikan yang Adil” Autor: Kelompok
1/Kelas 1-E MPI S2, Peserta Semiloka Pengambangan Riset Manajemen
Pendidikan 14 Desember 2024.
Penulis:
