KIP-K: Banyaknya penerima tidak tepat sasaran

Oleh Dede Mariana Azaria

(Mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pendidikan adalah hak bagi semua manusia dan merupakan hal penting yang layak untuk terus diperhatikan dan dikembangkan. akan tetapi, tak jarang bahkan banyak orang-orang seperti di desa terpencil atau bahkan kota-kota besar yang harus merelakan putus sekolah karena adanya keterbatasan ekonomi. menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survey Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2021, 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar (67,0%) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7%) harus mencari nafkah. Pendidikan merupakan hal yang penting karena ini menyangkut masa depan bangsa. Jika warga Indonesia memiliki pendidikan yang layak maka generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa depanpun akan senantiasa layak dan mampu memimpin warga dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan yang disalurkan untuk orang yang kurang mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut bernama KIP-K. akan tetapi, apakah penggunaan dan penerima KIP-K sudah efektif dan tepat sasaran?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengatakan bahwa KIP-K adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. program KIP-K berbeda dari beasiswa yang berfokus untuk memberikan penghargaan dan dukungan berupa dana untuk mereka yang memiliki potensi dan prestasi. Hal ini sudah dijelaskan pada pasal 76 UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Program ini membantu calon mahasiswa yang berkenan untuk meneruskan pendidikan tetapi terhalang oleh biaya kebutuhan pendidikan. menurut kompas.com, menyatakan bahwa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada tahun 2024 berjumlah 985.577 orang. dikutip dari akun instagram resmi kemdikbud RI, menyatakan bahwa jumlah penerima KIP Kuliah pada tahun 2023 sebesar 913.636 orang. maka jika dijumlahkan, jumlah penerima KIP Kuliah pada tahun 2024 meningkat sebanyak 71.941 orang. Dengan meningkatnya penerima Kip-K berarti meningkatnya juga jumlah penduduk Indonesia yang kurang mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan.

KIP-K adalah program yang diberikan negara untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dan mempunyai keterbatasan ekonomi. tetapi, tak jarang ditemukan bahwa banyak mahasiswa yang mempunyai gaya hidup yang mewah dan serba berkecukupan ternyata adalah penerima KIP-K. Hal ini bisa disebut dengan salah sasaran penerima KIP-K. Baru-baru ini ada sebuah kasus dikutip dari BBC News Indonesia, mengenai penerima KIP Kuliah salah sasaran setelah salah satu akun X (twitter) @undipmenfess mengutarakan keluhannya kepada salah satu mahasiswa penerima bantuan KIP-K tetapi dia memiliki gaya hidup yang mewah dan berkecukupan.

Pemberian KIP-K yang salah sasaran bisa menyebabkan kerugian bagi orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. hal ini bisa terjadi karena proses pendaftaran dan proses seleksi yang tidak efektif dan optimal. Karena prosesnya yang tidak optimal, para mahasiswa calon penerima bantuan bisa dengan mudah memanipulasi data-data dan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dikutip dari BBC News Indonesia menyatakan bahwa Koordinator Nasional Jaringan pemantau pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa pemberian KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh proses pengelolaan bantuan yang tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabilitas, mulai dari perencanaan hingga penetapan. sehingga orang yang seharusnya mendapat bantuan tidak mendapatkannya, dan sebaliknya.

Dikutip dari web tempo.co menyatakan bahwa kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan Kembikbudristek, Abdul Kahar memberikan peringatan kepada perguruan tinggi untuk mengadakan pemeriksaan pada semua mahasiswa penerima KIP-K.

“Jangan hanya melihat dokumen yang di-upload saja oleh mahasiswa, tapi harus betul-betul melakukan verifikasi dan kalau memungkinkan, yang terjangkau dilakukan kunjungan untuk mengetahui kondisi keluarganya,” kata Abdul saat dihubungi, Jumat malam, 3 Mei 2024.

Agar kasus tentang bantuan KIP Kuliah yang salah sasaran tidak terulang lagi dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang khususnya bagi calon penerima yang layak mendapatkannya. maka, pihak kampus ataupun pemerintah harus lebih memerhatikan dalam proses pendaftaran dan seleksi. Terutama data-data yang diberikan harus relevan dan sesuai agar tidak adanya pemalsuan data.