KK Itu Administratif, Sekolah Itu Hak

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Kadang kita lupa ada yang lebih hak dari yang wajib.  Termasuk dalam berbagai kehidupan. Misal dalam SPMB ada syarat pendaftar wajib  memiliki Kartu Keluarga (KK). Ya, KK itu penting dan bisa menentukan seorang calon murid diterima atau tidak.

Namun kita lupa bahwa hak anak usia sekolah bersekolah jauh lebih utama dari KK. Bagi Kang Dedi Mulyadi (KDM) KK adalah hal administratif yang tidak lebih utama dari menyelamatkan hak anak usia sekolah untuk bersekolah.

Bisa jadi ada sejumlah anak, hidup bersama keluarga atau nenek kakeknya di dekat sekolah, tapi tak punya KK. Ia anak yang “terbuang” diurus oleh neneknya. Keberadaannya secara de jure/administratif bermasalah, tetapi secara de facto tidak.

KDM mengatakan jangan sampai ada anak tidak  bisa masuk bersekolah karena KKnya tidak ada, padahal sudah tinggal lama di wilayah dekat sekolah. Ia mengatakan masuk sekolah tidak mesti harus ada KK-nya. Pastikan secara de facto melalui RT/RW bahwa anak itu memang tinggal di sekitar sekolahan.

Anak dari ekonomi tidak mampu, anak yatim piatu, anak dampak bencana, anak dari panti asuhan, anak berkebutuhan khusus, anak terkait bina lingkungan dan semua anak yang berada di sekitar sekolah punya hak bersekolah. Urusan KK hanyalah urusan admnistrasi, tidak lebih utama dari hak sekolah anak.

Jangan sampai ada anak putus sekolah gara gara KK. Terutama anak anak ekonomi tidak mampu jangan sampai tidak bisa bersekolah. Akan semakin terlantar bila anak calon murid tidak punya KK, ekonomi bermsalah dan tidak bisa bersekolah, seperti teman teman seusianya.

Dalam kebatinan KDM, pastikan semua anak bersekolah, terutama di sekolah negeri terdekat. Mengapa di sekolah negeri terdekat? Karena gratis dan risiko biaya hariannya bisa terjangkau.  Selain dosa bagi dirinya (KDM) bila ada anak usia sekolah tidak bersekolah, gegara KK dan hal administratif lainnya.

Ada komentar netizen yang menggelitik. Ia mengatakan, “Bersekolah itu wajib, tapi dipersulit, bayar pajak itu wajib, tapi dipersulit, punya SIM itu wajib, tapi dipersulit”. Sebuah ungkapan yang mengkritik layanan pemerintah dalam berbagai bidang. Ini wajar dan terlontar sesuai bahasa mereka.

Hal hal yang birokratik administratif bagi masyarakat awam dianggap mempersulit. Mempersulit diartikan warga masyarakat adalah sebuah upaya terselubung mencari kesempatan dalam kesempitan. Itu nalar mereka terhadap sejumlah layanan publik.

Masyarakat inginnya mulai dari membuat SIM, KK, KTP, Pajak dll. mudah dan murah.  Termasuk dalam SPMB, inginnya murah dan mudah. KDM sangat memahami nalar masyarakat dan dinamika warna warninya. Rakyat pemilik kedaulatan, sejatinya memang mereka dipermudah.