Penulis: ELI MAYMUNAH

ELI MAYMUNAH
OLEH
ELI MAYMUNAH
(SMAN
1 SAGARANTEN, KAB. SUKABUMI)
Saat
ini siswa di setiap sekolah tengah bergulat dengan soal yang akan menentukan
nilai akhir pembelajarannya di semester ini. Di masa menuju kenormalan di mana
sekolah mulai belajar dengan setengah siswanya secara bergantian dan belajar
mulai teratur maka kembali bahwa masalah-masalah mengenai disiplin, proses belajar
dan hasil belajar kembali dipermasalahkan. Dari kebiasaan siswa yang banyak
rebahan dan tergantung pada gawainya kemudian dikembalikan lagi kepada
kebiasaan lama yang menuntut siswa harus datang kesekolah tepat waktu, memakai
seragam sekolah dengan rapih, rambut juga harus rapih untuk siswa laki-laki, belajar
bersama di kelas dengan mengerjakan soal sebagai bagian dari pembelajaran. Akan
terasa oleh guru dan siswa bagaimana proses perubahan yang dimulai kembali dari
kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru . Awalnya tentu sulit seperti ketika dari
sebelum adanya virus Covid-19 menyerang kemudian menjadi kebiasaan. Dan saat
ini kebiasaan tersebut harus dirubah kembali agar menjadi kebiasaan baru.
Salah
satu hal yang memberatkan dari proses pembelajaran di kelas adalah adanya KKM
yaitu kriteria ketuntasan minimal, adalah ukuran seorang siswa menguasai
kompetensi secara tuntas. Istilah KKM adalah batas lulus, kriteria ketuntasan
minimal seharusnya ditentukan oleh guru dan satuan pendidikan tetapi mengacu
kepada ketuntasan minimal pada level nasional yaitu 75.
Kenapa
menjadi beban? keterbatasan guru dan siswa dalam pembelajaran tentu menjadi
faktor utama dari kesulitan ini. Guru mengajar siswa dengan jumlah yang banyak,
tidak semua siswa memiliki kecerdasan yang sama bahkan tidak semua siswa
mendapatkan perhatian yang sama dari guru mata pelajaran atau guru kelas. Namun
semua siswa harus memiliki KKM yang sama sesuai yang telah ditentukan. Menurut
pengamat pendidikan Bukik Setiawan pada instagram selasa 21 Desember 2021 KKM
melahirkan malapraktik pendidikan di mana lembaga dipaksa untuk memberikan
nilai sesuai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan sementara siswa belum
tentu memahami setiap alur pembelajaran seperti yang telah disampaikan oleh
guru. Benarkah dengan KKM yang ditetapkan membuat sekolah bangga dengan hasil
yang diperoleh oleh siswa?
Suatu
hari ada siswa yang mengadu kepada guru, katanya ada siswa yang mencontek
ketika ulangan berlangsung. Guru menerima pengaduan tersebut namun pada hasil
akhirnya siswa yang mencontek tetap mendapatkan nilai bagus dan lulus KKM.
Adalagi guru yang menilai secara subyektif karena siswa berwajah cantik dan
pandai bicara maka diberikanlah nilai yang lebih baik dibandingkan dengan siswa
yang mampu menjawab soal lebih baik dari siswa tersebut. Maka di mana letak KKM-nya?
Tentu KKM yang tinggi kemudian tidak menjamin adanya kualitas pendidikan yang
baik. Jika di sekolah dengan fasilitas yang baik dan siswa telah termotivasi
dengan baik dalam belajar KKM tersebut, mungkin setengah dari jumlah siswa akan
mencapai KKM dengan hasil belajarnya. Tetapi bagaimana secara keseluruhan yang
pada dasarnya KKM tidak hanya diterapkan disekolah-sekolah terbaik saja namun
juga diterapkan di sekolah-sekolah yang terbatas SDM-nya yaitu guru dan siswa
juga infrastruktur yang ada di dalamnya. Kita tidak dapat menutup mata bahwa
sekolah negeri pun masih berkasta-kasta dalam pengelolaannya. Apalagi sekolah
swasta yang yang beragam pada operasionalnya.
Benarkah
KKM telah menjadi tujuan yang sukses dicapai? Apakah tidak ada kekecewaan di dalamnya
yang akan menjadi sumber motivasi semu sebab siswa yang dipaksa untuk mencapai
nilai tuntas tanpa memahami maknanya. Benarkan KKM telah menjadi ketuntasan
dalam belajar suatu tema pembelajaran? Apakah bukan suatu pembodohan dan
pemaksaan pemahaman bagi guru dan siswa? Banyak teman guru yang suka bercerita
suka dukanya harus mencapai KKM siswa. Kebanyakan dari mereka mendapatkan nilai
siswa di bawah nilai KKM. Akan tetapi karena tuntutan dari pembelajaran di sekolah
tersebut, maka siswa kemudian mendapatkan nilai KKM atau di atas KKM. Solusi
bagi guru tersebut adalah tentu dengan membuat nilai siswa sesuai dengan KKM
walaupun siswa tersebut tidak tuntas dalam pemahaman pembelajarannya. Hal ini
terjadi bukan pada 1 atau 2 siswa saja melainkan sebaliknya yaitu bahwa siswa
yang lulus KKM hanya sebagian kecil saja dan nilai yang harus diluluskan KKM-nya
justru lebih besar, dan ini terjadi hampir di seluruh mata pelajaran di semua
jenjang, SD, SMP, SMA/SMK.
Masalah
KKM ini tentu sangat menggelitik karena nilai yang diperoleh siswa ini ketika dibandingkan
dengan nilai karakter yang siswa miliki maka akan berbanding terbalik. Seperti
misalnya siswa mendapatkan nilai bagus lulus KKM di pelajaran Kewarganegaraan
dengan tema jujur dalam berdemokrasi, bagaimana kenyataan sebenarnya siswa
tersebut ketika menjadi bagian dari masyarakat? Siswa tawuran, siswa mencontek,
siswa membuli teman bahkan guru lantas bagaimana tanggung jawab KKM pada bagian
tersebut? Siapa yang akan bertanggung jawab dengan keberhasilan KKM yang tidak
disertai dengan karakter dan pemahaman siswa.
Ada
lagi cerita teman guru pelajaran fisika dengan KKM 75 yang menceritakan bahwa
selama dia mengajar yang dinyatakan dengan jumlah tahun, maka siswa yang mampu
mencapai KKM setiap semesternya tidak melebihi jumlah jari tangannya. Tapi
menurutnya siswa-siswa yang tidak lulus KKM mereka berhasil dalam kehidupannya
di masyarakat dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi menurut beliau tidak ada
salahnya membantu memberikan nilai KKM karena menurutnya bukanlah hal yang
penting karena jumlah nilai pada akhir pembelajaran yang dinyatakan dengan ijazah
sebagai tanda lulus itulah yang lebih penting sebagai bekal siswa menuju
kehidupan mereka di masyarakat dan dunia luas. Kalau menurut Anda?