Penulis: Rohmat Slamet

Rohmat Slamet
Oleh Rohmat Slamet
(Kepala SMA Negeri 1 Cimaragas Ciamis)
Masa Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) telah berakhir. Saat ini sekolah sedang disibukkan
dengan persiapan menghadapi Tahun Pelajaran baru yang akan dimulai pada hari
Senin tanggal 19 Juli 2021. Ritual kegiatan awal tahun pelajaran merupakan
ritual tahunan yang dimaksudkan sebagai masa adaptasi bagi peserta didik baru
dalam rangka memasuki lingkungan sekolahnya yang baru. Mengawali dimulainya
tahun pelajaran baru, sekolah serempak menyelenggarakan kegiatan yang disebut
dengan (Masa) Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).
Untuk tahun
pelajaran 2021/2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara resmi membuka
kegiatan awal tahun pelajaran baru dalam kegiatan Pembukaan Tahun Pelajaran 2021/2022 dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
untuk tingkat Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh seluruh stakeholder
kependidikan di wilayah Jawa Barat dan seluruh peserta didik baru kelas X pada
hari Kamis, 15 Juli 2021 melalui moda Zoom
dan channel Youtube Disdik Jabar.
Acara yang dibuka
secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat tersebut perlu diapresiasi sebagai
langkah yang patut diacungi jempol. Apresiasi ini muncul mengingat pada
sambutan yang disampaikan, Gubernur Jawa Barat menyampaikan berbagai kebijakan
Pemprov Jabar dalam dunia pendidikan. Yang mana paparan ini, mungkin,
sebelumnya hanya dapat didengar oleh para pemangku kebijakan saja, akan tetapi
pada acara kemarin, semua kebijakan tersebut dapat disimak oleh semua lapisan
masyarakat, terutama entitas pendidik, orangtua dan para peserta didik baru
yang mengikuti acara tersebut, baik melalui moda Zoom ataupun channel Youtube
Didsik Jabar. Di antara informasi tersebut adalah terkait dengan kegiatan apa
yang harus diterima oleh peserta didik baru dalam masa adaptasi tersebut serta
informasi yang cukup menggembirakan bagi entitas guru honerer yaitu mengenai
jumlah kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jawa Barat yang
cukup banyak bila dibandingkan dengan daerah lain.
Tak kalah menariknya
juga adalah sambutan yang disampaikan Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat. Dalam sambutannya beliau menyinggung masalah kegiatan ekstrakurikuler
kepramukaan. Yang mana pada Kurikulum 2013, sebagaimana amanat Permendikbud No.
63 Tahun 2014, Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib. Dikatakan menarik,
karena beliau menyinggung tentang masih banyaknya kepala sekolah yang belum
melaksanakan dan mengikuti atau memiliki sertifikat Kursus Mahir Dasar (KMD).
Ijazah atau sertifikat KMD tersebut, sebagaimana amanat Permendikbud No. 63 Tahun
2014 (lampiran 1) tersebut mengisyaratkan bahwa kepala sekolah mempunyai
tanggung jawab terhadap keterlaksanaan Kurikulum 2013 dalam hal kegiatan
pendidikan Kepramukaan. Lebih lanjut pada lampiran 1 Permendikbud tersebut
menjelaskan beberapa kompetensi kepala sekolah sebagai Pembina gugus depan di
sekolahnya, yaitu :
Untuk itu
kompetensi kepala sekolah dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler
Wajib adalah sebagai berikut.
1) Minimal mempunyai
sertifikat kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka dan
atau berijasah KMD.
2) Memahami peran
kepala sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka di
sekolahnya.
3) Mengelola gugus
depan dengan baik dan benar.
4) Memberikan
bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material, finansial,
dan konsultatif kepada pembina pramuka, guru, peserta didik, dan gudep di
sekolahnya.
5) Memecahkan
masalah-masalah organisatoris, moral, mental, psiko-logis, finansial yang
terjadi dalam pelaksanaan pendidikan kepra-mukaan gugus depan yang berpangkalan
di satuan pendidikan.
6) Memfasilitasi
pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber belajar dalam pelaksanaan
pendidikan kepramukaan.
7) Menyerap aspirasi
masyarakat untuk pengembangan pendidikan kepramukaan di sekolahnya. 8)
Mengadakan hubungan koordinasi, kerjasama dan saling memberi informasi dengan
pemangku kebijakan, gugus depan dan kwartir ranting/cabang.
9) Memberikan
laporan pelaksanaan ekstrakurikuler pendidikan Kepramukaan kepada orang tua
melalui raport peserta didik dan lembaga lain yang terkait secara periodik
maupun secara insidentil.
10) Menghadiri
musyawarah gugus gepan, musyawarah kwartir ranting dan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh gugus depan atau di tingkat kwartir.
Mengingat akan
pentingnya ekstrakurikuler Pramuka (selain sebagai muatan amanat Permendikbud
No. 63 Tahun 2014), kegiatan Pramuka pun telah terbukti mampu melahirkan
generasi yang dapat diandalkan dalam masyarakat. Tidak sedikit generasi muda
yang meraih sukses dalam kehidupannya yang diawali dari aktifnya mereka dalam
kegiatan Pramuka, maka pada akhir sambutannya, Kadisdik menyampaikan bahwa diwaktu
yang akan datang, pihak Disdik akan mengkursuskan para kepala sekolah yang
belum memiliki ijazah, minimal, Kursus Mahir Dasar.
Ijazah KMD ini
perlu dimiliki oleh kepala sekolah mengingat sertifikat ini merupakan surat
legalitas formal dalam hal pembinaan kepramukaan. Sebagaimana Permendikbud No.
63 Tahun 2014 lampiran 1 menyatakan: Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar
yang kemudian disebut KMD adalah kursus yang diselenggarakan bagi anggota
dewasa dan Pramuka Pandega yang akan membina anggota muda di gugus depan.
Semoga langkah
yang akan diambil oleh para pemangku kebijakan ini akan mampu membawa
pendidikan di Jawa Barat kearah yang lebih baik lagi sesuai dengan visinya
yaitu: Jawa Barat Juara Lahir Bathin.