KOLABORASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN PIDANA ANAK

Oleh Hasbulllah Fudail

(Kepala Bidang HAN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat)

Kasus viralnya 13 anak santri yang menjadi korban pemerkoaan dari seorang guru Herry Wirawan sekaligus pimpinan sekolah berbasis boarding di Bandung telah menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi banyak pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun di Jawa Barat. Hasil putusan tingkat pertama adalah hukuman seumur hidup kepada pelaku dan pembanyaran restitusi dari negara kepada para korban.

Untuk memberi perlindungan dan pemenuhan hak restitusi anak korban pidana anak khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual, maka selama 2 hari 14-15 Juni diadakan Focus Group Discusian (FGD) di Hotel Pour Points Sherraton Bandung. Penyelenggaranya bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pembedayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak. Acara ini mengundang berbagai pemangku kepentingan seperti unsur Keploisian, Kejaksaaan, Hakim dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Banyaknya persoalan yang menimpa anak saat ini, menjadikan berbagai pemangku kepentingan harus duduk bersama dalam memecahkan permasalahan anak.

Salah satu persoalan mendesak saat ini adalah bagaimana mekanisme Restitusi bagi korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Kementerian Hukum dan HAM lewat Kantor Wilayah Jawa Barat mendapatkan tugas dan fungsi hubungannya dengan HAM anak antara lain:

1. Mengawal implementasi Rencana Aksi HAM (Ranham) yang telah ditetapkan  denganPeraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM tahun 2021-3035 dengan fokus aksi menyangkut; Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Masyarakat Adat.

2. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas). Berbagai dugaan pelanggaran Ham yang datang mengadu ke Kanwil umumnya persoalan KDRT dan anak.

3. Pembinaan Kesadaran Hukum. Menjadikan pelajar sebagai pelaku aktif dalam sosialisasi kesadaran hukum sejak dini dalam mencegah berbagai pelanggaran hukum melalui Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH-HAM) dan Duta Hukum-HAM Jawa Barat.