KONSEP CIVIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

Dalam konteks integrasi nasional, otonomi daerah merupakan pilar utama. Namun pada tataran implementasinya, diindikasikan terdapat berbagai masalah didalamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana otonomi daerah dapat diselenggarakan secara proporsional, sehingga secara bersamaan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat landasan kokohnya keutuhan bangsa dan negara (integrasi nasional).

Banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia saat ini lebih banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan elite-elite politik untuk menjaga integrasi nasional. Calon Kepala Daerah serta para pendukungnya yang kalah dalam kegiatan pilkada senantiasa tidak dapat menerima kemenangan calon yang keluar sebagai pemenang. Kerukunan antar umat beragama sering tercoreng pula dengan berbagai macam konflik yang hanya disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap suatu keyakinan yang jelas-jelas merupakan hak asasi seseorang individu. Secara langsung maupun tidak langsung, konflik di daerah akan mengganggu stabilitas nasional.

Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat berpotensi mengganggu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berindikasi akan memperlemah integrasi nasional, saat ini penyelenggaraan otonomi daerah secara bertahap mulai mengembangkan model pemerintahan yang berbasis masyarakat yang bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas integrasi nasional juga untuk melibatkan warga negara secara aktif dalam berbagai bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar mereka mengetahui serta memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kegiatan pemerintahan sehingga mereka semakin cerdas dan kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Model pemerintahan yang melibatkan warga negara ini oleh penulis disebut dengan civic governance. Penulis memberanikan diri untuk mengemukakan serta mencetuskan istilah civic governance ini mengingat sampai saat ini penulis belum menemukan literatur atau para ahli yang mengemukakan konsep civic governance tersebut. Melalui disertasi inilah istilah civic governance pertama kali dimunculkan dalam lingkungan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Di awal penulisan artikel ini, penulis berupaya mencari padanan kata yang sesuai dengan istilah civic governance melalui berbagai pustaka, laporan penulisan maupun internet namun pada akhirnya penulis tidak menemukan satu istilahpun yang memiliki padanan istilah tersebut. Akhirnya penulis mencoba memadukan beberapa istilah yang dapat dikatakan memiliki keseuaian dalam implementasi aksiologinya seperti istilah Masyarakat Kewargaan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, Ramlan Surbakti, Franz Magnis-Suseno dan Daniel Dhakidae, atau istilah Masyarakat Madani yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf, Nurcholish Madjid, dan Dawam Rahardjo. Istilah yang mereka gunakan adalah dalam upaya mentafsirkan teori-teori tentang comonitas politica (Cicero), comonitas civilis (Aquinas), civitas etat (Marx) atau burgerliche gesellschaft (Hegel).

Berdasarkan eksplorasi penulis terhadap buku-buku yang dihasilkan oleh para tokoh akademisi/ilmuwan seperti yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya istilah yang mereka kemukakan merupakan wacana yang dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Namun, setidaknya terdapat satu substansi perspektif yang sama di dalam wacana tersebut, yaitu sebuah ruang atau wadah bagi partisipasi masyarakat. Di dalam ruang tersebut, masyarakat berkerjasama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama. Ruang ini berdiri tegak di atas prinsip-prinsip egalitarianisme-inklusif bersifat universal. Partisipasi masyarakat sebagai jantung ruang tersebut selalu membangun kreativitas serta berupaya mengatur dan memobilisasi diri sendiri dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak penguasa sehubungan mereka berupaya untuk selalu mengkritisi berbagai kebijakan dan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan sangat luasnya permasalahan dalam membahas konsep dari civic governance, maka penulis memfokuskan kepada sebuah gerakan (movement) yang memiliki kesamaan karakteristik partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, gerakan itu merupakan organisasi yang bernama lembaga swadaya masyarakat atau lembaga sejenisnya. Namun adanya fokus penulisan tersebut bukan berarti penulis menyamakan civic governance dengan lembaga swadaya masyarakat. Di bawah ini penulis mencoba menguraikan perbedaan antara lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan dengan konsep civic governance sebagai gerakan (movement) warga negara untuk membangun karakter bangsa.

Tabel 1

Perbedaan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Civic Governance

Pada hakikatnya istilah masyarakat kewargaan atau masyarakat madani menunjuk kepada masyarakat yang memiliki kemandirian atau otonomi. Masyarakat ini pada titik tertentu dapat dilihat sebagai entitas yang memiliki kemampuan memajukan diri sendiri, dapat “menghalangi” intervensi pemerintah dan Negara serta menunjukkan sikap kritis di segala bidang kehidupan (sosial, ekonomi, dan politik). Tulisan ini secara umum merujuk dan menekankan beberapa ciri penting dari masyarakat yang berperan dalam civic governance, yakni kemandirian dan keswadayaan saat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

-o-