KONSEP DASAR DAN REGULASI PENDIDIKAN INKLUSIF SERTA IMPLEMENTASINYA

Oleh Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

Dalam peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengertian pendidikan inklusif dijelaskan pada Bab II angka 1 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Konpetensi Guru Pendidikan Khusus, yang menjelaskan bahwa: “Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.”  Pengertian pendidikan inklusif berikutnya dijelaskan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa sebagai berikut: “Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”

Menurut Salamanca Statement (1994) dalam Stubbs (2003) pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat (gifted children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat.

Dari pengertian yang dikemukakan Salamanca Statement menyatakan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang dapat mengakomodasi semua anak dari berbagai latar, bukan hanya mengakomodasi penyandang disabilitas dan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa seperti yang didefinisikan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Pengertian dimaksud lebih ke upaya penjelasan bahwa pendidikan yang harus diselenggaran secara inklusif itu bagi peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus seperti dijelaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan sebagai berikut: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan (penyandang disabilitas) dan memiliki kecerdasan dalam penyelenggaraannya diperjelas dengan Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagai berikut: “ …. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”   Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: ““Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”

Pada Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa: “Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasakan inklusif.”  Mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 41 ayat (1) sebagai berikut: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.” 

Agar pelaksanaan pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya sistem dukungan atau komponen pendukung antara lain seperti dijelaskan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut: “Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.” Berikutnya pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, sebagai berikut:

(1)             Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggararnya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2)             Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif rnaupun khusus.

Konteks pendidikan inklusif adalah  memperluas penyediaan layanan yang  ideal dalam pendidikan. Dalam masyarakat demokratis, konteks pendidikan diarahkan pada penyediaan kesempatan pendidikan bermutu bagi semua. Sebagai sebuah prinsip universal, pendidikan inklusif memiliki implikasi dimungkinkannya diversifikasi program. Dengan demikian, secara operasional sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditunjukkan dengan dipenuhinya elemen dasar sekolah bermutu. Akan tetapi, fenomena  yang ada pendidikan inklusif masih dipersepsi beragam dan penyelenggaraannya masih sporadis.

Secara historis, pendidikan inklusif didorong kenyataan bahwa education for all (EFA) tidak benar-benar ditargetkan bagi semua. Padahal setiap orang mempunyai hak atas pendidikan yang dijamin deklarasi universal hak asasi manusia (1948). Hak memperoleh pendidikan dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan tercantum dalam instrumen lebih rinci seperti; konvensi PBB (1989) tentang hak anak, deklarasi dunia Jomtien-Thailand (1990) tentang pendidikan untuk semua (PUS), dan peraturan standar PBB (1993) tentang persamaan kesempatan bagi disabilitas. Tetapi hak pendidikan ini tidak otomatis mengimplikasikan inklusif. Konvensi hak anak PBB (1989) memiliki empat prinsip: (1) nondiskriminatif (pasal 2), kepentingan terbaik anak (pasal 3), hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6), dan menghargai pendapat anak (pasal 12). Semuanya tidak terpisahkan. Deklarasi Dunia Jomtien (1990) tentang PUS menjawab tantangan jurang pemisah antara idealisme dan realitas. Pernyataan tersebut mengindikasikan pentingnya menjamin kelompok yang termarginalkan agar mendapat akses ke pendidikan umum/kejuruan/keagamaan. Deklarasi Jomtien juga menyatakan “komitmen aktif harus dibuat untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan ini (pasal III ayat 4).” Dengan demikian, Pendidikan Inklusif tidak hanya berkaitan dengan disabilitas, tetapi esensinya adalah menciptakan sistem yang mengakomodasi semua orang. Pernyataan Salamanca-Spanyol (1994) tentang pendidikan kebutuhan khusus, merupakan dokumen internasional tentang prinsip dan praktek pendidikan inklusif. Pendidikan Inklusif penting bagi harga diri dan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM). Semua anak berhak bersekolah di sekolah umum/kejuruan/keagamaan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah umum/kejuruan/keagamaan dengan orientasi inklusif merupakan alat efektif menghilangkan diskriminasi, menciptakan masyarakat terbuka, membangun masyarakat inklusif dan mencapai PUS. Adapun Dakar Framework for Action, diadopsi dari World Education Forum, Senegal (2010) menegaskan semua anak, remaja, dan orang dewasa mempunyai hak memperoleh manfaat pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajarnya dan memastikan pemenuhan hak pendidikan bemutu untuk semua sebagai misi UNESCO. Elemen penting pernyatan tersebut; Pertama, pengakuan dan penghargaan bagi semua anak tanpa kecuali. Kedua, lokasi belajar sama, semua anak mengikuti pendidikan di sekolah terdekat dan di kelas sama, bersama teman sebayanya. Ketiga, Setiap anak harus dilayanani sesuai kebutuhan pendidikannya. (UNESCO,1994).

Tidak dimungkiri bahwa masih banyak anak-anak yang belum mendapat layanan pendidikan yang memadai. Faktor-faktor yang menyebabkannya beragam. Kondisi seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain pun masih banyak ditemui anak-anak yang belum terakomodasi dengan layak, padahal beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1990 masyarakat internasional telah menyelenggarakan konvensi dunia tentang pendidikan untuk semua (Education for All) dengan visi utamanya agar semua anak mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai visi ini, setiap negara dihimbau untuk proaktif mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan serta mengidentifikasi sumber-sumber yang diperlukan untuk memberikan solusinya.  Salah satu solusi yang direkomendasikan yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif direkomendasikan karena menurut pandangan beberapa pihak sangat strategis untuk diselenggarakan. Menurut UNESCO (2009:8): “Pendidikan Inklusif dipandang sebagai suatu proses untuk menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua anak, remaja dan orang dewasa melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta untuk mengurangi atau menghilangkan eksklusi dalam pendidikan.” Pandangan ini menggambarkan bahwa pendidikan inklusif terkait dengan pengelolaan "keberagaman" peserta didik agar mereka dapat belajar bersama-sama dalam lingkungan yang sama.

Pendidikan Inklusif dipandang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Pandangan masyarakat dan para ahli pendidikan tersebut beragam, antara lain memandang bahwa pendidikan inklusif itu sarat dengan muatan kemanusiaan; memuat penegakkan HAM; menghargai perbedaan semua anak; merupakan sebuah langkah pendidikan yang humanis dan menghargai keberagaman; merupakan sebuah falsafah pendidikan yang mengakomodasi semua anak untuk mampu belajar sesuai kebutuhan dan kondisinya; dan merupakan sistem layanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya telah memberikan jaminan sepenuhnya kepada semua anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jaminan tersebut dituangkan pada Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  menjelaskan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pula mengenai hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, yaitu: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Ditegaskan pula tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa :”Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keberagaman, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Pada Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:”....Pendidikan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”

Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa: “Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.” Pasal 41 ayat (1) ini memandang pentingnya tenaga kependidikan yang harus memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran (perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran) bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Secara teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potens Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional membuat Surat Edaran Nomor 380/C.C6/MN/2003, Tanggal 30 Januari 2003, Perihal Pendidikan Inklusi. Inti isi surat edaran tersebut adalah di setiap kabupaten/kota harus menentukan, memfasilitasi, dan membina sekolah perintis pendidikan inklusif sekurang-kurangnya empat sekolah yang terdiri atas satu SD, satu SLTP (sekarang SMP), satu SMU (sekarang SMA), dan satu SMK.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 380/C.C6/MN/2003, Tanggal 30 Januari 2003, Perihal Pendidikan Inklusi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif di semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat. Uji coba dengan menunjuk 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) dari setiap Kabupaten/Kota jumlah seluruhnya 75 (tujuhpuluh lima) SD se-Provinsi Jawa Barat. Uji coba yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih bertahap sehingga belum menyeluruh untuk setiap satuan pendidikan sesuai dengan surat edaran tersebut, sehingga pada tahun 2003 belum dilaksanakan uji coba untuk satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK.

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dilaksanakan Deklarasi Bandung, “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif.” Isi deklarasi tersebut sebagai berikut.

1.                Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus handal.

2.                Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat tanpa perlakuan diskriminatif yang merupakan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kutural.

3.                Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis  dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan dunia industri, orang tua serta masyarakat.

4.                Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.

5.                Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.

6.                Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.

7.                Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Sesuai dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di atas, peserta didik berkebutuhan khusus dapat bersekolah secara inklusif pada satuan pendidikan umum (SD, SMP, dan SMA), satuan pendidikan kejuruan (SMK), satuan pendidikan keagamaan (MI, MTs, MA, dan MAK), atau bersekolah pada satuan pendidikan khusus (Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa) atau Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB. SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan (Pasal 1 huruf 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Pemerintah menyadari bahwa seogyanya anak berkebutuhan khusus bersekolah secara inklusif dimulai dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), atau melalui satuan pendidikan khusus Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB). Seiring dengan kebijakan Kurikulum 2013 nampak telah adanya kesungguhan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan PAUD Inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada PAUD secara jelas sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Pada lampiran I B. Landasan Sosiologis menjelaskan bahwa Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam. Satuan PAUD merupakan representasi dari masyarakat yang beragam baik dari aspek strata sosial-ekonomi, budaya, etnis, agama, kondisi fisik maupun mental. Untuk mengakomodasi keberagaman itu maka Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan secara inklusif untuk memberi dasar terbentuknya sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan.  Untuk itulah maka beberapa PAUD di Provinsi Jawa Barat telah komitmen sebagai PAUD  Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Ada beberapa Satuan PAUD Formal atau Taman-taman Kanak telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Para penyelenggara satuan pendidikan PAUD menyiapkan dan mengembangkan PAUD  yang diselenggarakannya menjadi PAUD inklusif, yaitu PAUD yang terbuka (welcoming), PAUD yang ramah, dan PAUD yang tidak mendiskriminasi bagi semua anak. Dengan PAUD inklusif diharapkan dapat meningkatkan akses dan sekaligus meningkakan mutu pendidikan bagi semua anak di negara tercinta ini. Kondisi anak berkebutuhan khusus pada PAUD ini dipertegas pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menjelaskan bahwa: “Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.”

Agar penyelenggaraan pendidikan inklusif terlaksana dengan baik maka ada tiga kata kunci yang harus diperhatikan yaitu: 1) keyakinan; 2) Kebijakan dan Regulasi; dan 3) komponen pendukung dan kerjasama/kemitraan (kolaborasi).

Yakinkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan serta semua pihak yang berkepentingan bahwa pendidikan inklusif dapat meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Ubah paradigma atau mindset tentang pendidikan inklusif dengan cara mengubah pola pikir dari pendidikan eksklusif ke pendidikan inklusif. Pendidikan inkulsif adalah pendidikan untuk anak manusia dengan cara-cara yang manusiawi agar menjadi manusia (Paulo Freire: 2008). Pendidikan inklusif sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan bagi semua (Education for All). (UNESCO, 1994). Yakinkan bahwa pendidikan inklusif: 1) merespon kebutuhan belajar anak; 2) tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994); dan 3) Sistem pendidikan dirancang dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan anak (Salamanca Statement: 1994).

Adakan berbagai sosialisasi/diseminasi kepada semua pihak agar memahami pendidikan inklusif. Perlu membedakan pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Jangan menyempitkan arti pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bukan bagian dari pendidikan khusus. Pendidikan inklusif adalah philosofi atau sistem layanan/penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi semua anak/peserta didik. Adakan berbagai workshop, lokakarya, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau training of trainer kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Adakan pendampingan oleh para pihak yang kompeten untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan inklusif. Sediakan atau angkat Guru Pendidikan Khusus yang memiliki kualifikasi akademik penidikan khusus untuk ditugaskan pada satuan adminiatrasi pangkal (satminkal) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI). Siapkan sarana dan prasarana yang aksesibel untuk mengakomodasi semua anak/peserta didik. Pendampingan lebih difokuskan kepada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian/asesmen yang dapat mengakomodasi semua anak dengan cara modifikasi dan penyessuaian-penyesuaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman peserta didik. Kebijakan dalam pendidikan saat ini yaitu merdeka belajar dan guru pembelajar dan pemelajar merupakan peluang yang sangat positif untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif di setiap satuan pendidikan.

Kebijakan dan regulasi harus mengakomodasi pendidikan inklusif. Regulasi harus jelas jangan sampai multi tafsir seperti pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan yang terdiri atas Sekolah Mennegah Atas (SMA) dan Sekolah Mennegah Kejuruan (SMK). Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan seperti diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.”  Berikutnya pada Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomo 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan bahwa: 

(1)             Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(2)             Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud pendidikan khusus adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan Khsus yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Mennegah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dengan jenjang Pendidikan Menengah (SMA dan SMK).

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya haru memperhatikan berbagai regulasi dan menyelenggarakan pendidikan khusus secara inklusif pada SMA dan SMK dengan lebi serius lagi. Walaupun tidak dijelaskan secara lebih rinci namun melekat sesuai dengan kewenangannya bahwa jenjang pendidikan menengah adalah kewenagan Pemerintah Daerah Provinsi yang harus menyelengarakan pendidikan inklusif untuk mengakomodasi semua anak/peserta didik pada satuan pendidikan SMA dan SMK. Berarti begitu pula dengan penyelenggaraan pendidikan khusus secara inklusif pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) walaupun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dijelaskan secara rinci namun sama  melekat sesuai dengan kewenangannya, dan juga telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, diselaraskan perubahannya dengan kewenangan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itulah maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu memperhatikan yang lebih serius dalam merancang anggaran dan implementasinya, hal ini seiring dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas bahwa: “Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kemampuan keuangan negara atau daerah.”

Kembali ke konsep ideal pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak, agar semua anak terlayani dan semua pihak melayani. Konsep pendidikan inklusif sesungguhnya telah diakomodasi dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anak-anak yang rentan terdiskriminasi bukan hanya penyandang disabilitas dan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa saja. Banyak anak-anak lainnya yang perlu diakomodasi antara lain anak-anak yang memerlukan pendidikan layanan khusus yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) bahwa: “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.”

Komponen atau sistem pendukung perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. SLB perlu siap menjadi pusat sumber (resource centre) atau pusat dukungan pendidikan inklusif di samping dibentuknya kelompok kerja pendidikan inklusif dan disiapkannya Unit Layanan Disabilitas dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kerjasama/kemitraan atau kolaborasi perlu dilakukan oleh sekolah/Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) dengan Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, ikatan/asosiasi/organsiasi profesi, wadah professional, lembaga mitra dalam dan luar negeri yang peduli terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ayo merayakan dan membudayakan pendidikan inklusif.

Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

•             Ketua Umum Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia

•             Bidang Regulasi Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI)

•             Ketua I APPKhI Jawa Barat.

•             Komunitas Cinta Indonesia/KACI # PASTI BISA #