Konstitusi harusnya menjadi karakter kepribadian hukum di Indonesia

Oleh Anggi Cayanati

Berbagai kasus hukum mewarnai jagat semesta Indoensia, masing-masing kasus punya karakteristik sendiri. Kekhasan itu pula yang membuat suatu kasus lebih punya daya tarik bagi publik. Daya tarik itu bisa saja dari sisi skala kejahatan, pro-kontra di masyarakat, drama-drama yang mewarnai perjalanan kasus, hingga figur-figur yang terlibat di dalamnya.

Dewasa ini bangsa Indonesia masih memiliki tantangan berkaitan dengan pembangunan karakter masyarakatnya. Sejumlah permasalahan kebangsaan yang mewarnai kehidupan Indonesia di Era Reformasi yaitu konflik sosial yang sering berkepanjangan, berkurangnya sopan santun, dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran, disiplin dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa bahkan pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor tentunya baik faktor dari dalam maupun dari luar.

Dalam praktiknya masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, begitu pula pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa yang belum mendalam pemahamannya. Bahkan muncul terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luar dan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan bertentangan dengan moralitas dan etika. Ada lagi yang lebih mendasar yaitu kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa, yang hebatnya lagi tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, sehingga menyebabkan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika.

Keberadaan UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga negara yang seimbang.

Maka begitu pentingnya konstitusi dalam negara hukum mengingat sebuah konstitusi dalam ajaran negara merupakan wujud asli dan keabsahan atas hukum itu sendiri. Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Kita dapat mempelajari serta menelaah dokumen kenegaraan Indonesia, di antaranya adalah Pembukaan UUD 1945.

Berbagai kasus itu juga sempat memicu demonstrasi inilah yang terjadi, konstitusi sudah tergeser jauh. Lalu publik terbelah menyikapi kasus. Adakalanya harus melakukan gelar perkara 'terbuka terbatas'. Sebuah hal yang tak lazim dalam penegakkan hukum. Banyak pengambil kebijakan itu untuk meredam polemik yang meluas hingga ke daerah-daerah. Langkah tersebut juga ingin menunjukan gaya gaya intelek dan elegan transparan dalam mengusut dugaan.

Kita menyadari, sebuah konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Dalam pidatonya Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila menyebabkan generasi reformasi menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru.

Satu kesimpulan bahwa nilai-nilai konstitusi idealnya harus dilaksanakan secara normatif, karena akan memengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan sebuah bangsa yang tercantum di dalam konstitusi, dalam konteks Indonesia, tujuan bangsa Indonesia, di antaranya, dapat dilihat pada Alinea Keempat UUD 1945,

“…untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”