KONTRAPRODUKTIVITAS USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh Hasbullah Fudail

Pembahasan mengenai korupsi telah lama muncul dan menjadi sebuah pembahasan yang penting dalam sistem tata negara sebuah bangsa. Hal ini menjadi sedemikian penting dikarenakan praktek korupsi bukanlah barang baru yang didapati pada sebuah negara melainkan telah menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan sistem ketatanegaraan negara yang berdaulat. Berbagai macam bentuk korupsi yang terjadi saat ini bukan hanya dilakukan oleh segelintir orang maupun kelompok tertentu, tetapi korupsi di masa ini telah menjelma sebagai sebuah hal yang wajar bagi sebagian besar individu maupun kelompok berbagai profesi. Dalam dunia kerja saat ini tidak terlepas dari bayang-bayang korupsi terutama lembaga-lembaga profesi seperti di bidang ekonomi dan juga politik.

Menurut Kartini Kartono yang dikutip dalam buku yang dimaksud dengan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi di Indonesia pada hakikatnya telah ada sejak zaman dahulu ketika daerah-daerah di nusantara masih mengenal sistem pemerintahan feodal atau oligarki absolut atau pemerintahan di saat negara ini belum memperoleh status negara Indonesia yaitu pada saat-saat kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan raja Sultan dan lain-lain.

Pada zaman kerajaan budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dan lain-lain mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri sendiri berupa pemungutan pajak atau upeti pada penduduk di masa itu dan juga perebutan kekuasaan dengan dalih wanita atau Putri raja, lihat bagaimana keberadaan kerajaan Singosari yang memelihara perang antarsaudara bahkan hingga 7 turunan saling membalas dendam merebut kekuasaan mulai dari pelabuhan dan lain-lain.

Kebijakan Penanggulangan Korupsi dan Hambatannya

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara, pertama kebijakan penal yang biasa disebut dengan “criminal law application” kedua kebijakan non penal yang terdiri dari prevention without punishment” dan  “influencing viesw of society on crime and punishment (mas media).

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus di intensifkan dan diefektifkan.

Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan penal atau penerapan hukum pidana dan pendekatan nonpenal atau pendekatan di luar hukum pidana. Integrasi dua pendekatan ini disyaratkan dan diusulkan dalam United Nation Congres and thePrevention of Crime and Treatment of Offenders. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan itu dari persoalan sosial sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Berdasarkan urutan di atas keberhasilan penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat kita bagi menjadi pendekatan penal melalui penerapan hukum pidana dan upaya non penal yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana melainkan dititikberatkan pada berbagai kebijakan sosial.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia saat ini masih dilaksanakan oleh 3 institusi yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sekian banyak aparat yang menangani korupsi tetapi tetap saja tidak berubah secara signifikan dan mengalami hambatan dalam penegakannya. Hambatan penegakan  korupsi mencakup  empat hambatan yaitu hambatan struktural, hambatan kultural, hambatan instrumental, dan hambatan manajemen.

KPK sebagai lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dapat menangani tindak pidana korupsi. Mempunyai tugas utama yaitu pencegahan koordinasi monitoring supervisi dan penindakan berdasarkan tugas tersebut. Undang-undang KPK menjadikan KPK sebagai lembaga superbody semua proses tindak hukum dan upaya hukum sejak tindakan penyelidikan, penyidikan penuntukan dilakukan oleh KPK. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di lapangan muncul perbedaan persepsi dan pemahaman fungsi koordinasi dan supervise, yang tidak diawali dengan kesepahaman pandangan mengenai makna dan fungsi koordinasi dan supervisi itu sendiri, yang dilakukan KPK bersama kepolisian dan kejaksaan. Sehingga menyebabkan kontra produktivitas usaha pemberantasan korupsi karena ego sektoral yang justru dikedepankan dalam penanganan perkara-perkara korupsi.

Untuk itu perlu rekonstruksi kebijakan penal pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan hukum pidana administrasi harus diarahkan pada satu penguatan fungsi koordinasi dan supervisi aparat penegak hukum. Selain itu langkah perubahan paradigma penyidik KPK dalam memahami ketentuan hukum pidana administrasi. Kedua hal tersebut perlu dilaksanakan mengingat sampai saat ini KPK sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas utama dalam penanganan tindak-tindak korupsi khususnya dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi masih dinilai kurang optimal sehingga sering sekali terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

Demikian beberapa pemikiran dan kesimpulan yang disampaikan oleh Sarifuddin Sudding  dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul disertasi "Rekonstruksi Kebijakan Penal Aparat Penegak Hukum  Dalam Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Administrasi" Bandung Jumat, 17 Februari 2023. Dengan hasil sangat memuaskan/cumlaude.