KONTROVERSI, BEBAN NEGARA VS TANGGUNGAN NEGARA

Oleh Dr. Budi Setia Baskara, S.Pd., M.M.

(Guru SMAN 5 Kota Sukabumi)

Dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di ITB pada 7 Agustus 2025, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan beberapa poin penting terkait situasi finansial pendidik : pertama, Sri Mulyani mengakui bahwa gaji guru dan dosen di Indonesia masih rendah, suatu hal yang kerap dikritik netizen dan diskursus publik. Ini menjadi “tantangan bagi keuangan negara.”, Ia kemudian mengajukan pertanyaan mendasar: “Apakah semuanya harus ditanggung oleh keuangan negara, atau adakah partisipasi masyarakat?”, tapi dalam hal ini ia tidak merinci bentuk partisipasi tersebut, yang kedua, struktur alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 yang terbagi ke dalam tiga klaster: klaster: klaster siswa (misalnya KIP, PIP, BOS), klaster guru dan dosen (gaji serta tunjangan kinerja), dan klaster infrastruktur serta sarana prasarana

Pernyataannya itulah yang kemudian menuai polemik yang mengerucut pada asumsi bahwa status guru dan dosen sebagai beban atau tanggungan negara yang memang selama ini kerap mencuat dalam berbagai diskursus publik, terutama saat membahas anggaran pendidikan. Sebagian kalangan menganggap bahwa biaya yang dikeluarkan negara untuk menggaji guru dan dosen sangat besar dan menjadi beban berat dalam APBN. Pendapat ini sering muncul dalam konteks efisiensi anggaran dan rasionalisasi belanja negara.

Pemahaman sederhananya Adalah bagaimana kita dapat membedakan antara "beban" dan "tanggungan." Karena kalau melihat pernyataan di atas seakan tendensi bahwa gaji guru dan dosen dianggap sebagai beban bagi negara yang mengandung konotasi negatif, seolah-olah keberadaan guru dan dosen hanya menguras keuangan negara tanpa memberi timbal balik, padahal jelas bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara demi menciptakan keadilan dan kemajuan bangsa.

Jika guru dan dosen diasumsikan sebagai beban negara/APBN, maka sesungguhnya menyesatkan, karena sebagaiman kita tahu bahwa profesi guru dan dosen bukan sekadar pekerja biasa, melainkan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang keberadaannya dilindungi secara konstitusional. Hadirnya Guru dan Dosen dalam kehidupan negara merupakan investasi bagi generasi dan masa depan bangsa.

Legitimasi UUD 1945 Pasal 31, menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara wajib membiayainya. Oleh karena itu, penggajian guru dan dosen bukan semata-mata pengeluaran, melainkan pemenuhan mandat konstitusi. Artinya jika masih ada yang menganggap Guru dan Dosen sebagai sebuah beban bagi negara/APBN berarti ada sebuah desain untuk menafikan tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan warganya.

Esensinya masalah ini muncul sebagai dampak dari carut marutnya pelaksanan system Pendidikan , yang salah satu indikatornya terjadinya pembengkakan alokasi dana pendidikan yang tidak diiringi dengan manajemen yang baik. Ini ditunjukan dengan fakta lapangan bahwa honorarium bagi guru honorer yang sangat rendah dan fasilitas dosen yang terbatas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran masih belum optimal.

Opini tentang profesi guru dan dosen kurang produktif dan terlalu nyaman di zona aman sebagai aparatur sipil negara selalu alasan mendasar lemahnya kinerja Guru/Dosen sehingga menghadirkan berbagai dalil atas nama efisiensi. Padahal, tugas mereka sangat kompleks: mendidik, membimbing, meneliti, hingga mengabdi kepada masyarakat. Stereotip seperti ini kerap muncul dari kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dan tekanan kerja di sektor pendidikan.

Fakta-fakta lain di lapangan menunjukkan bahwa tuntutan agar guru dan dosen agar terus mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengikuti perkembangan teknologi dengan dijejali berbagai target kinerja agar menghasilkan produk inovasi dan riset berkualitas tetapi tidak sejalan dengan dukungan fasilitas yang memadai. Guru dan Dosen harus survive di tengah keterbatasan fasilitas dan menjadi korban inefisiensi dari kurang ajegna sistem tata kelola pendidikan.

Dalam konteks global, negara kita mungkin harus banyak belajar negara-negara maju, bagaiman mereka dapat meningkatkan belanja negara untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan pendidik, serta bagaimana menghadirkan pemahaman bahwa kualitas pendidikan yang baik itu sangat berbanding lurus dengan kemajuan bangsa. Jika Indonesia ingin bersaing secara global, maka penghargaan terhadap profesi guru dan dosen harus diperkuat, bukan malah dipertanyakan.

Guru dan dosen adalah tanggungan negara yang memiliki tugas mulia dan strategis dalam membangun masa depan bangsa. Untuk itu negara wajib hadir dalam wujud kewajiban moral, hukum, dan sosial untuk menanggung mereka secara layak, agar eksistensi Guru dan Dosen tidak menjadi polemik yang menjadi perdebatan apakah beban negara atau tanggungan negara.