Kontroversi dalam Pulau Padar: Ekowisata, Green Capitalism, dan Ujian Konservasi Indonesia

Penulis: Aziz Akbar Mukasyaf, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

(Afiliasi: Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Pulau Padar, salah satu lanskap ikonik di gugusan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kini menjadi locus polemik baru dalam diskursus pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Rencana pembangunan ratusan vila oleh PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) mengemuka sebagai narasi ecotourism yang menjanjikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Namun, di balik narasi tersebut terdapat pertanyaan fundamental: benarkah konsep ekowisata dijalankan secara substantif, ataukah sekadar legitimasi baru bagi praktik green capitalism?

Pulau Padar tidak berdiri sendiri. Sejak 1980 kawasan ini termasuk dalam Taman Nasional Komodo (TNK), dan pada 1991 mendapat pengakuan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia. Status ini menuntut negara untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV), yakni nilai universal luar biasa yang meliputi keunikan hayati, lanskap geologi, dan integritas ekosistem (UNESCO, 2021). Secara biogeografi, Padar berada di wilayah Wallacea, zona transisi antara daratan Asia dan Australia, yang dikenal dengan tingkat endemisitas tinggi (Whitten et al., 2002). Karakter ekologinya unik: iklim semi-arid yang lebih kering dibandingkan Nusantara bagian barat, vegetasi savana yang luas, serta ekosistem laut kaya terumbu karang, padang lamun, dan habitat penyu. Lebih dari itu, Pulau Padar berada dalam ruang jelajah komodo (Varanus komodoensis), spesies endemik yang menjadi ikon global konservasi. Dengan profil ekologis semacam ini, Padar merupakan kawasan yang sangat rapuh. Setiap intervensi pembangunan—sekecil apa pun—berpotensi mengubah keseimbangan ekologis yang telah terbentuk ribuan tahun.

Secara normatif, ecotourism didefinisikan sebagai pariwisata berbasis alam yang tidak hanya meminimalkan dampak negatif, tetapi juga memperkuat konservasi dan memberdayakan masyarakat lokal (Honey, 2008). Prinsip dasarnya meliputi keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, ekowisata sering kali bertransformasi menjadi komodifikasi alam. Label “eco” digunakan untuk melanggengkan pembangunan infrastruktur masif yang justru bertolak belakang dengan prinsip konservasi. Fenomena inilah yang disebut sebagai green capitalism (Büscher & Fletcher, 2020): kapitalisme yang menggunakan narasi hijau untuk menjustifikasi ekspansi modal. Dimana bisa kita lihat tanda-tanda ke arah itu bilamana: 1) adanya pelanggaran zonasi dan daya dukung – pembangunan yang berpotensi melebar hingga zona konservasi inti atau rimba; 2) munculnya fragmentasi habitat – infrastruktur wisata dapat memecah ruang jelajah satwa, mengganggu perilaku, hingga meningkatkan risiko konflik satwa-manusia (Laurance et al., 2015); dan 3) adanya ketimpangan distribusi ekonomi – keuntungan dikuasai investor, sementara masyarakat lokal hanya mengisi posisi marjinal sebagai tenaga kerja rendahan. Jikamana tiga indikasi ini muncul, maka esensi ekowisata hilang. Yang tersisa hanyalah eksploitasi baru dengan wajah hijau.

Dalam konfirmasinya, Pemerintah dan PT KWE kerap menegaskan bahwa pembangunan hanya menggunakan sebagian kecil zona pemanfaatan, dengan konstruksi elevated building, sistem knockdown, serta pengelolaan limbah ketat (Kompas, 2020). Namun pengalaman panjang di Indonesia menunjukkan bahwa mitigasi sering berhenti di atas kertas. Bahkan seringkali menegaskan lemahnya pemantauan pasca-AMDAL, di mana sebagian besar proyek terkadang hanya diawasi pada tahap awal saja. Sedangkan dalam ilmu ekologi, terdapat prinsip carrying capacity (daya dukung), dimana  menegaskan bahwa setiap ekosistem memiliki batas dalam menampung aktivitas manusia (Buckley, 2009). Pulau kecil seperti Padar memiliki keterbatasan air, ruang terbuka, dan jalur satwa. Tanpa analisis ketat terhadap daya dukung, pembangunan vila justru mengundang risiko degradasi permanen.

Dampak pembangunan di kawasan konservasi tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial. Investasi besar di Pulau Padar berpotensi menyingkirkan masyarakat lokal dari peran substantif dalam pengelolaan sumber daya. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan pola serupa: masyarakat adat atau lokal kehilangan akses terhadap lahan atau laut akibat perubahan zonasi (Mongabay, 2021). Kasus Masyarakat Adat Gayo Lues di sekitar Taman Nasional Gayo Lues (TNGL), Aceh, misalnya, menunjukkan bagaimana praktik agroforestri yang lestari justru diintervensi aparat dengan dalih konservasi formal. Padahal, komunitas tersebut selama ini berfungsi sebagai penjaga ekosistem. Jika pola serupa terjadi di Pulau Padar, maka masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton—atau bahkan korban—dari pembangunan pariwisata berskala besar. Kasus lain yaitu Pulau Rinca, yang masih bagian dari TNK, pernah menjadi sorotan global akibat proyek wisata di Loh Buaya. Protes publik dan tekanan internasional memaksa pemerintah merevisi AMDAL agar selaras dengan rekomendasi UNESCO dan IUCN (Tempo, 2021). Kasus ini menunjukkan bahwa intervensi internasional masih menjadi mekanisme penting untuk menjaga integritas kawasan konservasi. Namun, apakah kita akan terus menunggu koreksi dari luar? Bukankah lebih mulia bila bangsa ini menegakkan komitmen konservasi sejak awal, tanpa harus dipermalukan oleh teguran dunia?

Polemik Pulau Padar sesungguhnya mencerminkan dilema klasik pembangunan di Indonesia: tarik-menarik antara konservasi dan investasi. Namun, dilema ini sering kali palsu. Konservasi tidak boleh sekadar ditempatkan sejajar dengan ekonomi; ia harus menjadi prioritas mutlak. Sebab, tanpa konservasi yang utuh, ekonomi pariwisata justru kehilangan daya tarik jangka panjangnya. Saya percaya, ekowisata di Pulau Padar adalah peluang sekaligus ujian. Jika dijalankan sesuai prinsip, ia bisa menjadi model pariwisata berkelanjutan kelas dunia. Tetapi jika gagal, Pulau Padar akan dikenang sebagai contoh tragis bagaimana ecotourism berubah menjadi green capitalism—indah di brosur, tetapi menghancurkan di kenyataan.