Kontroversi Perpres No. 10 Tahun 2021

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Media sosial saat ini sedang ramai dengan berita mengenai terbitnya Perpres No. 10 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021. Perpres ini membahas tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, di mana penetapannya adalah untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada lampiran yang terdiri dari 91 halaman, dengan tiga lampiran, kita akan melihat 3 (tiga) Bidang Usaha Terbuka Bagi Kegiatan Penanaman Modal yang diuraikan secara rinci, yaitu (a) Bidang usaha prioritas yang terdiri dari 245 bidang; (b) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebanyak 89 bidang; dan (c) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu dengan jumlah 46 bidang.

Nah ternyata pada lampiran III ini lah sesuatu yang menjadi ramai di media sosial khususnya bagi umat Islam ditemukan. Kita akan menemukan 5 (lima) bidang usaha yang berkaitan dengan industri minuman yang tengah hangat diperbincangkan saat ini.

Pada lampiran III, khususnya nomor 31, 32, dan 33 kita akan menemukan bidang usaha industri minuman yang mengandung alkohol, anggur dan malt. Lalu pada nomor 44 dan 45 kita akan menemukan mengenai bidang usaha perdagangan eceran atau kaki lima minuman keras atau beralkohol.

Pemerintah tidak gegabah dalam memberikan legalitas bagi para penanam modal yang ingin terjun dalam industri minuman ini. Terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan pada 4 (empat) provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Kedua, jika pun penanam modal menginginkan lokasi di luar ke empat provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam perpres tersebut, tidak lantas membuat masyarakat paham alasan mengapa industri minuman ini dilegalkan oleh pemerintah, walaupun landasan untuk menimbang dan mengingat terbentuknya perpres ini terang benderang legalitasnya. Mereka memiliki pertanyaan mendasar yang sama yaitu mengapa produksi minuman keras dilegalkan, sedangkan kita semua tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan agama Islam mengharamkan minuman tersebut.

Hukum halal haram yang terdapat dalam agama Islam, tidak perlu kita perdebatkan lagi. Sebagai muslim kita semua sepakat, tunduk, patuh dan sangat setuju bahwa minuman apapun yang dapat memabukan adalah haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Akan tetapi, ketentuan tersebut berlaku internal, dalam artian istilah halal dan haram hanya berlaku bagi kita sebagai umat Islam. Sedangkan bagi mereka yang tidak meyakininya karena memang tidak beragama Islam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memaksakan aturan internal tersebut.

Kita tidak bisa menutup mata mengenai keberadaan saudara sebangsa kita yang memiliki keyakinan berbeda. Keberadaan mereka itu nyata adanya dan diakui secara hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, di mana Indonesia mengakui adanya empat agama lain selain Islam, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Lantas konsekuensi apa yang harus dilakukan negara jika memberikan pengakuan tersebut? Jawabannya jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak yang sama terhadap saudara-saudara sebangsa kita tersebut untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas sesuai keyakinan dan ajaran yang dianutnya.

Kemudian kita juga harus memahami mengapa keberadaan saudara sebangsa kita yang berbeda keyakinan itu harus diakui oleh negara. Jawabannya jelas bahwa negara kita bukanlah negara agama tertentu, negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Untuk itu, jika Indonesia mengakui dan dikukuhkan sebagai negara hukum, maka Indonesia melalui pemerintahan yang syah harus dapat mengakomodir kebutuhan rakyatnya tanpa terkecuali dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang.

Nah, apa yang dilakukan pemerintah melalui Perpres No. 10 Tahun 2021 khususnya pada bidang usaha industri minuman mengandung alkohol, anggur dan malt ini adalah sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang.

Keberadaan saudara-saudara sebangsa kita yang berbeda keyakinan tersebut secara fisik tersebar di seluruh nusantara, hingga pada akhirnya secara turun temurun sudah menghasilkan kebiasaan, budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam. Salah satu di antaranya adalah hasil produksi minuman yang mengandung alkohol, yang biasanya dikonsumsi sebagai bagian dari ritual budaya atau kebiasaan yang mereka jalankan.

Dari banyak sumber kita bisa lihat seperti di Bali misalnya, terkenal dengan arak bali nya yang biasanya digunakan dalam upacara agama di lingkungan keluarga, klan, maupun desa, seperti dalam upacara metatah (potong gigi) dan pernikahan. Provinsi Nusa Tenggara Timur biasa menggunakan minuman beralkohol Sopi Asli (Sophia) dalam setiap pesta, baik itu pesta adat, kematian atau kelahiran. Minuman Saguer dari Sulawesi Utara bahkan disebut sebagai minuman dewata dan hampir dianggap suci yang resepnya sudah turun temurun diwariskan oleh nenek moyang suku adat di Jailolo. Dan yang terakhir adalah minuman Swansrai dari Papua yang biasanya disajikan pemilik rumah untuk tamunya yang dianggap orang penting, baik secara kekerabatan atau merupakan sosok yang dihormati.

Selain untuk melindungi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia terkait minuman alkohol tradisional ini, saya melihat pemerintah sepertinya memiliki harapan bahwa dengan dilegalkannya bidang usaha ini akan memudahkan para investor untuk melakukan investasi. Sehingga dengan investasi yang masuk bisa meningkatkan jumlah produksi minuman yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat baik yang terlibat produksi secara langsung maupun yang terlibat dalam distribusi produk. Peningkatan produksi dan penjualan tentunya diharapkan akan bisa meningkatan pendapatan daerahnya masing-masing, walaupun tentunya hal ini perlu dikaji lebih lanjut.

Di sisi yang lain, pemerintah juga perlu menyadari bahwa ada kebutuhan akan rasa aman pada masyarakat dari konsekuenasi diberlakukannya legalitas investasi minuman keras ini, walaupun baru diberlakukan untuk empat provinsi saja. Rasa aman akan timbul karena tidak adanya rasa khawatir dalam diri masyarakat. Rasa khawatir tersebut timbul bukan tanpa alasan. Rasa khawatir inilah yang menjadi kontroversi sesungguhnya. Siapapun kita, apapun agama kita, sebagai bagian dari bangsa ini tentu menginginkan agar dampak negatif dari konsumsi miras yang berlebihan dan tidak pada tempatnya, bisa diminimalisasi.

Untuk itu Pemerintah baik pusat maupun daerah tentunya harus bekerja keras untuk memastikan bahwa legalitas investasi minuman alkohol tradisional ini benar-benar bisa melindungi budaya dan kearifan lokal yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun dan perlu dilestarikan sebagai bentuk kebanggaan kita akan tradisi dan jati diri bangsa. Serta mampu membuktikan terjadinya peningkatan perekonomian khususnya bagi masyarakat yang terlibat langsung. Selain itu pemerintah juga harus dapat membuktikan bahwa “kelegalan” investasi ini tidak akan membuat bangsa ini menjadi bangsa “pemabuk” dengan tingkat kejahatan yang tinggi akibat mudahnya mendapatkan minuman tersebut. Semoga, Insya Alloh.