KPK dan Dekadensi Pencegahan Korupsi

Oleh Torik Imanurdin

(Aktivis 1998 Ketua Umum BEM FIP UPI 1999-2000)

Dua puluh tujuh tahun sejak reformasi 1998, kita masih terjebak dalam siklus korupsi yang tak kunjung patah. Ironisnya, lembaga yang lahir dari semangat pemberantasan korupsi—KPK—kini justru menjadi cermin dari kegagalan sistemik dalam mencegahnya.

Kasus OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, adalah tamparan keras bagi publik. Ia ditangkap bukan saat mulai menyimpang, tetapi setelah kekayaannya sudah berlimpah—hasil dari praktik korupsi yang berlangsung lama dan sistematis. Artinya, pencegahan tidak berjalan. Pengawasan tidak berfungsi. Integritas kelembagaan telah dikompromikan.

Sebagai aktivis 1998, saya tidak hanya kecewa, saya marah. Reformasi bukan sekadar pergantian rezim, melainkan janji akan tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Ketika pejabat publik bisa mengumpulkan kekayaan luar biasa tanpa terdeteksi, itu bukan hanya kelalaian, tapi pengkhianatan terhadap amanat reformasi.

KPK hari ini lebih mirip pemadam kebakaran yang datang setelah rumah hangus terbakar, bukan penjaga gerbang yang mencegah api menyala. Pencegahan telah direduksi menjadi jargon, bukan sistem. Padahal, korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara.

Kita butuh KPK yang kembali ke akar perjuangannya: independen, progresif, dan tak kompromi terhadap kekuasaan. Kita butuh sistem yang mampu membaca gejala korupsi sejak dini, bukan hanya menunggu skandal meledak. Dan yang paling penting, kita butuh keberanian kolektif untuk mengatakan: cukup sudah.

Reformasi bukan kenangan. Ia adalah utang sejarah yang belum lunas. Dan kami, para aktivis 1998, tidak akan diam melihat cita-cita itu dikubur oleh kompromi dan ketakutan.