Penulis: Titin Sulistiawati, M.Pd.

Krisis Arah Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia
Penulis: Titin Sulistiawati, M.Pd.
Pernyataan bahwa anak masuk SD tidak harus berusia 7 tahun
dan tidak wajib memiliki ijazah TK memang menuai banyak perdebatan di tengah
masyarakat. Banyak guru, orang tua, dan pemerhati pendidikan merasa kebijakan
ini seperti menempatkan Pendidikan Anak Usia Dini hanya sebagai pelengkap,
bukan fondasi utama dalam tumbuh kembang anak. Padahal di berbagai negara maju,
PAUD dan TK justru menjadi tahap yang sangat diperhatikan karena menjadi dasar
pembentukan karakter, kesiapan belajar, kemampuan sosial, serta perkembangan
emosi anak sebelum memasuki pendidikan dasar.
Sebenarnya, tidak diwajibkannya ijazah TK untuk masuk SD
bertujuan agar tidak ada diskriminasi terhadap anak yang belum sempat mengenyam
pendidikan TK karena faktor ekonomi, geografis, atau keterbatasan akses
pendidikan. Namun persoalannya, penyampaian kebijakan yang kurang tepat sering
menimbulkan tafsir di masyarakat bahwa TK tidak penting. Akibatnya, perjuangan
para guru TK/PAUD yang selama ini membangun pendidikan karakter anak sejak usia
dini menjadi seolah tidak dihargai.
Yang lebih memicu pertanyaan publik adalah pernyataan dari
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah, Informal dan Nonformal yang
menyebutkan bahwa anak masuk SD tidak perlu ijazah TK, cukup berdasarkan
kesiapan anak menurut ahli. Pernyataan ini justru terasa ambigu di tengah
masyarakat. Siapa yang dimaksud ahli tersebut? Apakah psikolog? Guru? Dokter
anak? Atau pihak sekolah? Karena dalam praktiknya, masyarakat terutama di
daerah pelosok akan semakin kebingungan mencari “ahli” yang dimaksud untuk
menentukan kesiapan anak masuk SD.
Di kota besar mungkin orang tua masih bisa mengakses
psikolog pendidikan atau lembaga tumbuh kembang anak. Namun bagaimana dengan
masyarakat di desa terpencil yang bahkan akses terhadap PAUD saja masih
terbatas? Pernyataan seperti ini akhirnya berpotensi menimbulkan ketimpangan
baru dalam pendidikan. Anak-anak di daerah yang minim fasilitas justru semakin
tidak mendapatkan arahan yang jelas tentang kesiapan memasuki pendidikan dasar.
Kebijakan yang seharusnya memudahkan malah dapat memunculkan kebingungan baru
di lapangan
Dengan pernyataan bahwa ijazah TK atau Pendidikan Anak Usia
Dini tidak lagi menjadi prasyarat masuk SD, secara perlahan muncul keyakinan
baru di tengah masyarakat bahwa TK tidak lagi penting bagi masa depan anak.
Banyak orang tua akhirnya berpikir bahwa yang dibutuhkan anak hanyalah
kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang siap pakai ketika memasuki
sekolah dasar. Akibatnya, lembaga kursus calistung dianggap lebih “menjanjikan”
dibandingkan TK atau PAUD yang selama ini fokus pada pembentukan karakter,
kemandirian, kemampuan sosial, serta perkembangan emosional anak. Jika pola
pikir ini terus berkembang, maka pendidikan usia dini dikhawatirkan akan
kehilangan makna utamanya sebagai tempat membangun fondasi kehidupan anak, dan
bergeser hanya menjadi persoalan mengejar kemampuan akademik secepat mungkin.
Di sisi lain, masyarakat saat ini semakin terjebak pada pola
pikir bahwa keberhasilan anak hanya diukur dari kemampuan baca, tulis, dan
hitung. Orang tua berlomba memasukkan anak ke lembaga kursus membaca instan
agar cepat pintar secara akademik. Akibatnya, nilai-nilai penting seperti
disiplin, empati, kemampuan bersosialisasi, kemandirian, sopan santun, hingga
pengendalian emosi mulai dianggap tidak terlalu penting. Padahal kemampuan
akademik tanpa karakter yang baik justru dapat melahirkan generasi yang cerdas
tetapi miskin adab.
TK dan PAUD sejatinya bukan tempat “memaksa” anak cepat bisa
calistung. Dunia anak adalah dunia bermain, bereksplorasi, dan membangun
pengalaman sosial. Di usia emas inilah anak belajar antre, berbagi, meminta
maaf, menghormati guru, berkomunikasi dengan teman, dan memahami aturan
sederhana dalam kehidupan. Semua proses itu tidak bisa digantikan hanya dengan
les membaca atau latihan berhitung semata. Karena pendidikan usia dini
sesungguhnya adalah pendidikan kehidupan.
Ironisnya, ketika bangsa lain memperkuat investasi pada
pendidikan usia dini, Indonesia justru sering menghadirkan narasi yang membuat
masyarakat semakin bingung terhadap arah pendidikan nasional. Jika PAUD
dianggap tidak penting, lalu untuk apa ada Direktorat PAUD dalam struktur
Kemendikdasmen? Tentu keberadaan direktorat tersebut menunjukkan bahwa negara
sebenarnya menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini. Karena itu, yang
dibutuhkan bukan pernyataan yang memicu salah tafsir, melainkan edukasi yang utuh
kepada masyarakat tentang fungsi sesungguhnya PAUD sebagai pondasi utama
pembentukan manusia Indonesia.
Pendidikan tidak boleh hanya mengejar kemampuan akademik
instan. Bangsa ini membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar membaca dan
berhitung, tetapi juga memiliki karakter, adab, empati, tanggung jawab, dan
kemampuan hidup bersama orang lain. TK dan PAUD adalah tempat pertama anak
belajar menjadi manusia. Jika pondasi ini diabaikan, maka kita mungkin akan
menghasilkan anak-anak yang cepat pintar secara akademik, tetapi rapuh dalam
karakter dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi tujuan
utama pendidikan.