KRISIS INTEGRITAS DAN MATINYA NALAR KRITIS

Oleh Hikmat Subiadinata

Bangsa yang besar tidak runtuh karena kekurangan sumber daya. Bangsa yang besar runtuh ketika nalar kritis dibungkam, integritas dipermainkan, dan jabatan publik diisi bukan berdasarkan kompetensi melainkan kedekatan kekuasaan.

Salah satu gejala yang semakin terlihat dalam kehidupan berbangsa adalah munculnya pelabelan terhadap kritik. Mereka yang bertanya dianggap mengganggu. Mereka yang mengingatkan dianggap lawan. Mereka yang berbeda pendapat dicurigai sebagai "antek asing", "anti-pemerintah", atau berbagai label lain yang tidak menjawab substansi persoalan.

Padahal dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik adalah mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak kehilangan arah.

Sejarah dunia menunjukkan bahwa kemunduran bangsa hampir selalu diawali oleh melemahnya budaya berpikir kritis dan menguatnya budaya loyalitas tanpa evaluasi.

Di sisi lain, publik juga menyaksikan bagaimana berbagai posisi strategis sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai standar kompetensi, rekam jejak, dan akuntabilitas. Yang menjadi persoalan bukan siapa orangnya, melainkan apakah proses seleksinya transparan, profesional, dan mampu menghasilkan pejabat yang benar-benar melayani kepentingan rakyat.

Dalam tata kelola modern, integritas seharusnya menjadi syarat minimum, bukan keunggulan tambahan.

Lebih memprihatinkan lagi, agenda-agenda pemberantasan korupsi yang telah lama ditunggu masyarakat masih berjalan lambat. Salah satu contohnya adalah pembahasan RUU Perampasan Aset yang hingga 2026 masih berada dalam tahap pembahasan dan penyusunan substansi di DPR. DPR menyatakan perlunya kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara.

Kehati-hatian memang diperlukan. Namun kehati-hatian yang terlalu lama tanpa kepastian juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Korupsi bukan sekadar kejahatan keuangan. Korupsi adalah perampasan hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masa depan.

Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency International menunjukkan bahwa persoalan integritas sektor publik masih menjadi tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai laporan internasional menyoroti pentingnya penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas institusi negara.

Masalah terbesar bangsa ini sesungguhnya bukan kekurangan undang-undang. Masalah terbesar adalah lemahnya keteladanan dan konsistensi dalam menegakkan aturan.

Ketika rakyat diminta taat hukum, maka negara harus lebih dahulu menunjukkan integritas.

Ketika rakyat diminta berkorban, maka pejabat harus lebih dahulu memberi contoh.

Ketika rakyat diminta percaya, maka pemerintah dan seluruh lembaga negara wajib membuktikan bahwa kepercayaan itu layak diberikan.

Solusi yang Dapat Dilakukan

1. Kembalikan Meritokrasi

Setiap jabatan strategis harus berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang terukur, bukan kedekatan politik.

2. Perkuat Transparansi Publik

Semua proses pengangkatan pejabat, penggunaan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis harus dapat diawasi masyarakat.

3. Percepat Reformasi Antikorupsi

RUU Perampasan Aset, penguatan audit publik, digitalisasi pengadaan, dan perlindungan pelapor korupsi perlu menjadi prioritas nasional. Tetap dengan perlindungan HAM dan asas praduga tak bersalah agar tidak menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

4. Lindungi Kebebasan Berpikir dan Kritik

Negara yang sehat bukan negara tanpa kritik, melainkan negara yang mampu mendengar kritik dan memperbaiki diri.

5. Bangun Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan bukan hanya mencetak pekerja, tetapi juga membentuk warga negara yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab.

Penutup

Bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak pencitraan.

Bangsa ini membutuhkan lebih banyak integritas.

Tidak membutuhkan lebih banyak slogan.

Bangsa ini membutuhkan lebih banyak keteladanan.

Dan tidak membutuhkan lebih banyak orang yang selalu mengatakan "semua baik-baik saja", ketika kenyataan menunjukkan masih banyak yang harus diperbaiki.

Karena kecintaan kepada bangsa bukan ditunjukkan dengan membela kekuasaan tanpa batas, melainkan dengan keberanian menjaga agar kekuasaan tetap berada di jalan yang benar, sesuai amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.