KRITIK TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DUNIA POLITIK

Oleh Siti Quratul Aini

Mengawali tahun 2024 Indonesia semakin dekat dengan momentum pesta demokrasi. Euforia Pemilihan Umum (pemilu) susah mulai ramai diperbincangkan. Pemilu merupakan elemen penting dari demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki ciri dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta partisipasi politik maka partisipasi politik inilah sangat diperhitungkan. Oleh karena itu warga negara indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin selanjutnya.

Mengingat partisipasi politik mejadi aspek penting dalam proses demokrasi. Partisipasi politik berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan menggunakan hak memilih wakil-wakil rakyat secara langsung atau tidak langsung serta dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, partisipasi politik telah menempatkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Partipasi warga negara menjadi target sasaran dalam momentum pemilu, terutama partisipasi kaum perempuan yang menjadi posisi strategis. Kemudian bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh kaum perempuan?

Prinsip politik tentunya harus melibatkan semua kalangan, termasuk perempuan. Persamaan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yaitu mengenai hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta orang atau 50,58 persen dari total penduduk indonesia. Adapun jumlah penduduk perempuan di Indonesia yaitu sebanyak 133,54 juta orang atau 49,42 persen dari total penduduk di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan hampir mendekati dari jumlah penduduk laki-laki. Namun selalu menjadi persoalan mengenai permasalahan peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki andil dalam menentukan nasibnya sendiri di dunia politik.

Dalam kehidupan sosial saat ini perempuan dituntut untuk berkontribusi di berbagai sektor atau ranah publik namun di satu sisi muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Situasi tersebut membuat perempuan mengalami dilematis untuk berkarir di dunia politik. Perempuan akan merasa terpanggil jika berkarir di dunia politik untuk berdedikasi bagi bangsa dan negara. Namun seringkali perempuan dihantui oleh steorotip bahwa perempuan harus mengabdi kepada keluarga.

Meskipun situasi tersebut sempat hadir dalam pikiran perempuan, tidak dapat dipungkiri perempuan saat ini sudah mulai berani memainkan perannya di ranah publik. Muculnya organisasi perempuan baik tingkat internasional, nasional, maupun bergerak tingkat lokal yang tentunya dapat memberikan pengaruh secara signifikan. Adapun peran perempuan bergerak di dunia politik harus melakukan pembangunan sesuai dengan kepentingan kaumnya. Perempuan mesti didorong untuk terjun ke dunia politik agar bisa mengakses serta mengambil keputusan politik yang bersangkutan dengan pemenuhan hak perempuan. Akan tetapi peran perempuan di indonesia menjadi mitra yang sejajar dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Melihat saat ini banyaknya perempuan masih pada fase partisipasi politik saja, yakni hanya sebagai peserta pemilihan umum, namun harapan selanjutnya perempuan dapat meningkatkan posisi keterwakilannya yang strategis dalam pemilihan umum.

Secara hukum, keterlibatan perempuan telah diatur dengan baik oleh undang-undang. Adapun mengenai keterwakilan perempuan telah diamanatkan oleh konstitusi, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagai akibatnya adalah akan menjadikan ruang untuk keterlibatan perempuan paling sedikit 30%. Undang – Undang itu lahir sejak isu keterwakilan perempuan pada pemilu 2004. Dan sampai saat ini indonesia telah menerapkan kebijakan kuota minimal 30% untuk keterwakilan perempuan. Namun dalam pelaksanannya apakah sudah berjalan dengan baik? Mengapa keterwakilan perempuan hanya mendapatkan jatah 30%?

Mengingat keterlibatan perempuan dalam politik digaungkan melalui tindakan afirmatif sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dipartai politik, lembaga legislatif, dan penyelenggara pemilu. Dalam pemilu keterwakilan perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama dengan keterwakilan laki-laki. Dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit 30%” tentu saja hal tersebut membatasi ruang gerak perempuan. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan yang besar untuk perempuan, karena perempuan dituntut untuk memiliki komitmen dan kapasitas untuk meningkatkan keterwakilan berdasarkan amanat konstitusi. Bicara keterwakilan perempuan bukan sekedar soal banyaknya jumlah perempuan dikancah politik namun soal aspirasi yang harus diperhatikan. Tentunya akan ada banyak aspirasi-aspirasi yang lahir dari gerakan perempuan untuk diperhatikan, disuarakan, dan diadvokasikan apabila perempuan hadir ranah politik. Aspirasi-aspirasi perempuan ini tidak bisa diwakilkan oleh laki-laki karena laki-laki tidak merasakan beban yang diterima oleh perempuan.

Namun realitanya keterwakilan perempuan di kancah politik ini mengalami hambatan. Tidak sedikit perempuan mengalami tantangan dan ini menyebabkan perempuan sulit untuk berproses di dunia politik. Adapun beberapa faktor menghambat yang dialami oleh perempuan ketika ingin berpartisipasi dunia politik.

Pertama, kentalnya budaya patriaki yang dimana paradigma masyarakat berkeyakinan bahwa laki-laki yang lebih layak untuk menjadi aktor politik. Pemikiran itu adalah bentuk perwujudan dari masyarakat yang amat patriakis. Kultur politik patriaki masih kental dalam kontruksi budaya masyarakat indonesia. Minimnya kesempatan perempuan diranah politik disebabkan melekatnya peran domestik terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Pandangan patriakis yang beranggapan bahwa pusat perempuan mestinya diranah domestik yang apabila sudah berstatus menjadi istri. Hal tersebut menujukkan sulitnya kesempatan perempuan dalam arena politik. Diperlukan sebuah dukungan terutama dari lingkungan internal yakni keluarga untuk mendorong penyadaran dan mewujudkan akses hak publik bagi perempuan dengan kesetaraan dan keadilan implementasi gender. Selain itu melawan budaya patriaki adalah tugas kita semua bukan hanya tugas perempuan.

Hambatan kedua, terkait rendahnya kesempatan perempuan dalam arena politik dikarekan minimnya edukasi mengenai politik atau kepemiluan. Oleh karena itu jalan yang harus ditempuh untuk membangun kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya dengan cara memberikan edukasi politik. Edukasi politik dapat menjadi sarana perempuan untuk mengetahui persoalan politik serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pentingnya edukasi politik dalam rangka mendorong perempuan untuk mempunyai pengetahuan politik yang memadai. Perempuan yang terdidik secara politik akan sadar sekaligus berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan.

Dari kedua kedua faktor diatas perlu diperhatikan dan diupayakan agar memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat terutama kaum perempuan. Sebagai negara demokratis maka salah satu pendukung demokrasi yang potensial adalah kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah seharusnya akses hak politik dan pendidikan politik untuk perempuan diutamakan. Dalam hal ini tentu perlunya peran partai politik dituntut untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui pendidikan politik dengan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dengan cita-cita dapat meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, meningkatkan partisipasi politik perempuan, dan terlibat langsung dalam pembangunan bangsa. Selain itu juga partai politik sangat berpengaruh dan diharapakan dapat memberikan akses dengan menempatkan perempuan diposisi strategis. Walaupun upaya peningkatan keterwakilan perempuan tidaklah mudah namun diperlukan komitmen dan sinergitas yang kuat dari pemerintah, partai politik, maupun dari perempuan itu sendiri agar mampu menajadi perempuan yang berdaya saing dikancah politik.

BIOGRAFI PENULIS

Nama penulis adalah Siti Quratul Aini yang lahir di Kabupaten Bogor tepatnya di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang pada tanggal 12 Pebruari 2002, saat ini menempuh pendidikan Strata I (S1) di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dengan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis merupakan seorang organisatoris eksternal kemahasiswaan yakni kader dari Himpunan Mahasiswa Islam. Penulis juga mengikuti organisasi kepemudaan yakni DPK Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dikecamatan Cibungbulang.

Selain aktif di organisasi kemahasiswaan, penulis juga terlibat pada kegiatan sosial ditengah-tengah masyarakat karena sebagai mahasiswa yang dianugerahi pendidikan lebih maka wajib mendedikasikan diri terhadap masyarakat sebagai bentuk sikap mengindahkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.