Penulis: Nuning Sapta Rahayu

Nuning Sapta Rahayu
Oleh Nuning Sapta Rahayu
(Guru SLBN
Tasikmalaya)
Selama dua dekade, Indonesia telah enam kali berganti kurikulum.
Apakah ini bentuk inovasi atau justru tanda kebingungan arah pendidikan?
Saatnya refleksi, jangan sampai murid dan guru terus jadi korban perubahan
tanpa kepastian.
Dua
puluh tahun terakhir, wajah pendidikan Indonesia berubah berkali-kali. Tidak
kurang dari enam kurikulum diperkenalkan dan diterapkan secara nasional: mulai
dari Kurikulum 1994 hingga Kurikulum Merdeka yang saat ini digaungkan.
Setiap
kali berganti, selalu diiringi semangat perbaikan. Namun, perubahan yang
terlalu sering justru memunculkan pertanyaan: apakah kita sedang memperbaiki
sistem, atau justru masih mencari jati diri pendidikan bangsa?
Pergantian Kurikulum: Sekadar Transformasi atau Krisis Arah?
Kurikulum
1994 dahulu mengedepankan materi ajar yang padat. Tahun 2004 datang Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK), lalu disusul KTSP 2006 yang memberi otonomi kepada
sekolah. Kurikulum 2013 memperkenalkan pendekatan ilmiah, lalu disesuaikan
menjadi Kurikulum Darurat saat pandemi, hingga akhirnya muncul Kurikulum
Merdeka yang lebih fleksibel dan memberi ruang kebebasan belajar.
Masing-masing
kurikulum datang dengan filosofi dan strategi baru. Namun, sering kali
penerapannya terburu-buru, minim uji lapangan, dan meninggalkan jejak
kebingungan di sekolah.
Beban di Lapangan: Guru dan Siswa dalam Ketidakpastian
Bagi
guru, kurikulum baru berarti pelatihan ulang, penyesuaian RPP, evaluasi, dan
terkadang frustrasi menghadapi tuntutan administratif. Tidak semua guru
memiliki waktu, fasilitas, atau pendampingan memadai untuk beradaptasi dengan
cepat. Akibatnya, tidak sedikit guru yang akhirnya menjalankan kurikulum secara
setengah hati atau kembali pada kebiasaan lama.
Bagi
siswa, perubahan kurikulum terasa pada cara belajar yang berubah-ubah. Satu
waktu mereka dituntut berpikir kritis, di lain waktu diarahkan hafalan.
Konsistensi yang tidak terjaga membuat pembelajaran kurang mendalam.
Penyebab Utama: Dinamika Kebijakan yang Terlalu Cepat?
Faktor
perubahan kurikulum bisa ditelusuri dari beberapa hal: pergantian kepemimpinan
di kementerian, tuntutan globalisasi, dan keinginan mengikuti tren pendidikan
internasional. Sayangnya, proses ini kadang tidak cukup melibatkan para guru
sebagai pelaku utama di lapangan.
Kurikulum
bukan hanya dokumen resmi—ia hidup di ruang kelas. Ketika kebijakan terlalu
sering berubah, sementara kesiapan lapangan minim, maka harapan kurikulum hanya
jadi retorika.
Refleksi: Perlu Peta Jalan Pendidikan Jangka Panjang
Indonesia
perlu memiliki peta jalan pendidikan jangka panjang yang konsisten. Perubahan
boleh saja dilakukan, tetapi harus berdasarkan data, kajian mendalam, serta
masukan dari para pendidik di berbagai lapisan. Stabilitas kurikulum sangat
penting untuk membangun sistem pendidikan yang kuat dan berkarakter.
Kurikulum
yang saat ini sedang dijalankan bisa menjadi momentum perbaikan—asal tidak
berhenti sebagai proyek jangka pendek. Butuh evaluasi berkala, pelatihan
menyeluruh, serta keberpihakan pada konteks lokal agar kurikulum benar-benar
hidup dan relevan.
Jangan Biarkan Pendidikan Terombang-ambing
Pendidikan
adalah investasi jangka panjang. Kurikulum yang terlalu sering berubah tanpa
arah yang jelas berpotensi membuatnya terombang-ambing. Saatnya kita berhenti
mengejar tren dan mulai meneguhkan identitas pendidikan nasional yang berpihak
pada karakter, keberlanjutan, dan kesiapan masa depan.
Kita
butuh arah yang konsisten, bukan kebijakan tambal sulam. Butuh keberanian untuk
menata sistem dari akarnya, bukan sekadar mengganti kulitnya. Bila pendidikan
terus diombang-ambingkan oleh kebijakan yang berubah setiap rezim, maka
generasi yang sedang kita bentuk pun tumbuh dalam ketidakpastian.
Pendidikan
seharusnya menjadi jangkar peradaban, bukan ladang eksperimen. Mari dudukkan
kembali pendidikan sebagai prioritas bersama—dengan mendengarkan suara guru,
memahami kebutuhan siswa, dan membangun kurikulum yang tidak hanya hebat di
atas kertas, tetapi mengakar di ruang kelas.