KURIKULUM DAN GURU

Oleh Mustar, S.Pd., M.M.

(Guru di SMA Negeri 5 Bandung)

Sejatinya kurikulum adalah perangkat yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, dan roh utamanya adalah kreativitas guru. Tidak heran sering kita mendengar ungkapan, apapun kurikulumnya pembelajaran tetap hak prerogatif guru. Formatnya tetap, mengajar, kemudian mengevaluasi. Kemudian itu menjadi tugas pokok dan fungsi jabatan guru yang diatur undang-undang. Sehingga beberapa kali perubahan kurikulum, mengajar tetap dengan modus yang lama.

Bukan hanya guru dengan format yang lama, siswa pun sama, belajar kemudian ujian. Ujung-ujungnya adalah angka nilai hasil ujian. Guru dan siswa pun tidak keliru, ternyata untuk masuk ke perguruan tinggi pun, hasil ujian/ulangan di raport menjadi penentu. Tidak satu pun perguruan tinggi yang menggunakan nilai sikap untuk seleksi masuk.

Lantas, bagaimana perubahan kurikulum? Jika aturan main dalam pendidikan di negeri ini masih dengan pola lama, maka perubahan kurikulum mungkin diragukan efektivitasnya.

Aturan main dalam dunia pendidikan di negeri ini belum sinkron dengan keinginan perubahan paradigma pendidikan masa kini. Banyak hal yang mesti disinkronkan, bukan hanya semangat perubahan kurikulum. Mungkin bisa dimulai dari penguatan peran guru sebagai tenaga profesional, bukan tenaga pelaksana yang diekuivalenkan dengan tenaga pelaksana pada bidang-bidang lain. Perlu diingat, bahwa guru mengelola peserta didik yang merupakan calon sumberdaya manusia, bukan tumpukan kertas, bukan susunan dokumen, bukan untaian besi pada mesin, bukan tumpukan kayu. Mereka manusia dengan berbagai karakter.

Tetapi yang terjadi di negeri ini, lihatlah dalam setiap kebijakan dari pusat sampai daerah. Guru bukan dikategorikan sebagai tenaga profesional yang penting, bukan tenaga profesional yang langka sebagaimana dokter-dokter spesialis bedah, internis, atau kulit kelamin. Hal ini kemudian berimbas pada kebijakan yang tidak mengutamakan keberadaan guru, pada akhirnya dalam urusan kesejahteraan pegawai, guru selalu dikesampingkan, tidak dianggap penting, tidak dianggap sebagai pegawai yang harus disejahterakan. Dan kemudian terjadilah ironi, imbalan guru jauh di bawah petugas kebersihan di instansi atau perusahaan. Maknanya adalah, perubahan kurikulum seindah apapun, selama kondisi ini tidak direformasi maka kurikulum hanya sekedar jargon dan proyek untuk kalangan tertentu. Cita-cita untuk mengangkat prestasi pendidikan kita mendekati Finlandia sangat jauh sekali.

Mereka yang menjadi pengampu kebijakan pendidikan di negeri ini tidak sepenuhnya memahami kondisi di lapangan. Lebih berbahaya lagi adalah ketika pendidikan disamakan dengan algoritma bisnis, atau pengkodingan dalam teknologi, di mana menggunakan ‘jika’ dan ‘maka’. Mereka mengabaikan bahwa anak manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda, dan penuh variabel. Tidak bisa dianalogikan jika dicampurkan warna biru dan kuning, maka akan menjadi hijau. Di sinilah tugas terberat guru, mereka harus menemukan variabel-variabel pada siswa, sehingga dapat menyesuaikan pembelajaran dan evaluasi. Dalam hal ini guru berperan sebagai pengembang kurikulum secara mikro, sebagai perencana pembelajaran, sebagai analis pendidikan mikro, dan sebagai evaluator. Tugas ini menjadi semakin komplek ketika diberlakukan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Reformasi pendidikan jangan terlepas dari adanya peraturan yang mengharuskan guru menjadi administratur, guru harus memperjuangkan kenaikan pangkat dengan berbagai aturan yang rumit, guru harus melakukan penelitian tindakan kelas dan lain-lain. Pengampu kebijakan tidak peduli bahwa pekerjaan guru tidak dapat disejajarkan dengan pekerjaan pelayanan administrasi. Bayangkan saja, ketika guru sibuk dengan perjuangan untuk kenaikan golongan. Jika pekerjaan melayani administrasi mungkin bisa ditunda, tetapi guru tidak mungkin menunda pembelajaran di kelas.

Lalu dalam hal memberikan pelayanan optimal, guru bisa berhenti memberikan pelayanan kepada orangtua dan siswa ketika tidur saja. Sebelum waktu tidur, guru masih melayani konsultasi, komplain, dan pengaduan dari orangtua siswa. Bahkan ketika sang anak belum kembali ke rumah sebagaimana mestinya, maka orang tua biasanya menanyakan kepada guru yang menjadi wali kelas atau kepala sekolah. Tentu saja belum banyak yang memahami hal ini, karena mereka beranggapan guru hanya bertugas selama di sekolah saja dari jam 06.30 sampai jam 16.00.

Makna perubahan kurikulum tidak akan sehebat jargon yang digaungkan ketika tidak ada reformasi menyeluruh dalam kondisi pendidikan di negeri ini. Perubahan kurikulum tidak cukup dengan melabeli dengan prototipe, merdeka, atau apapun. Demikian pula pendidikan tidak hanya persoalan asesmen, angka partisipasi kasar, angka lama sekolah, dan zonasi. Menguatkan kapasitas guru tidak cukup dengan hanya melatih segelintir guru dengan asumsi akan terwujud diseminasi ke guru-guru yang lain, kemudian dianggap siap mengimplementasikan kurikulum, sebagaimana sniper menggunakan senjata.