LAMPU MERAH! KEKERASAN ANAK MERASUKI PONPES/BOARDING SCHOOL

Oleh Hasbullah Fudail

Suasana pendidikan di pondok pesantren (ponpes)/boarding school (sekolah Islam berasrama) hari ini masih dianggap ideal dalam menghasilkan output pendidikan yang berkarakter/berakhlak. Pendidikan di pondok saat ini menuju tren perubahan paradigma positif,     dahulunya pondok banyak dianggap kaum sarungan, berada di kampung, pelajaran terkutat pada kitab kuning dan berbagai stereotif negatif yang disandarkan ke pondok pesantren.

Seiring dengan semakin meningkatnya minat orang untuk mengkaji Islam sampai memeluk Islam (mualaf), perkembangan dunia ponpes pun makin memberi angin segar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kontribusi pesantren dalam menghasilkan SDM dalam masa penjajahan dan mengisi kemerdekaan sudah tidak diragukan. Kelahiran tokoh-tokoh nasional seperti Gus Dur, Din Syamsudin, Aqil Siraq, dan lain-lain adalah bukti nyata dari kehadiran pondok di tanah air.

Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 26.975 unit hingga April 2022. Seluruh pesantren itu mendidik sebanyak 2,65 juta santri. Menurut provinsinya, jumlah pesantren paling banyak di Jawa Barat, yakni 8.343 unit. Posisi kedua ditempati Banten dengan 4.579 pesantren. Perkembangan ponpes semakin mendapat kepercayaan di mata masyarakat saat ini.

“Kalau ditotalkan dengan santri yang bolak balik rumah ke pondok pesantren dan sebaliknya serta taman-taman pendidikan Al-Qur’an dan madrasah, maka jumlah santri kita sebanyak 18 juta orang dengan kurang lebih 1,5 juta tenaga pengajar,” sebut Menag saat menutup acara Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa dan Madura di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur (14/02/2020).

Perkembangan paradigma positif dalam dunia pendidikan ponpes bisa dilihat dari: Pertama. Pergeseran ke golongan menengah. Para orang tua hari ini terutama dari kalangan menengah ada semacam kesadaran untuk memberi pembekalan pendidikan kepada anak-anaknya dengan memasukkan/menyekolahkan dalam sistem ponpes/boording school.

Kedua, pilihan prioritas pendidikan. Ponpes hari ini telah menjadi pilihan prioritas dalam keputusan untuk kelanjutan pendidikan anak, bahwa lanjut atau memilih pondok tidak lagi menjadi pilihan alternatif ketika anak-anak tidak diterima masuk ke dalam sekolah negeri atau umum baru mendaftar ke ponpes.

Ketiga, bukan anak bermasalah. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa anak-anak yang  masuk ke pondok bukan lagi mereka yang mempunyai perilaku menyimpang atau bermasalah dengan lingkungan atau orang tua. Ada kecenderungan bahwa anak-anak yang masuk ke ponpes  sudah mempunyai perilaku yang sudah lebih baik. Beberapa dekade sebelumnya, anak yang lanjut pendidikan ke ponpes adalah mereka yang rata-rata mempunyai persoalan dalam perkembangan perilaku.

Perkembangan yang positif di ponpes, kini ternoda dengan viralnya kematian santri akibat  kekerasan yang dilakukan oleh sesama santri, yang terjadi di Pondok Tanfis Alqur’an Tangerang dan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Kekerasan atau sejenisnya tawuran, pelecehan, bulying dan lain-lain sangat jarang terjadi di pendidikan berbasis ponpes/boording Schooll. Kejadian kekerasan yang menyebabkan kematian seperti ini memberi alarm peringatan lampu merah kekerasan telah merasuki dunia ponpes/ boording school yang selama ini dianggap steril dari  kekerasan karena:

Pertama, pembenihan ilmu agama dan ahklak. Pondok sesuai dengan sejarah panjangnya menjadi tempat menuntut ilmu agama serta menyemai ahklak dan budi pekerti yang ditanamkan kepada para santri dan pengajarnya. Sehingga dengan berkembangnya kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dalam pondok itu sudah menyimpang dari visi pendidikan ponpes.

Kedua, terjadi dalam rentang berdekatan. Kekerasan yang memilukan bagi para orang tua dengan kematian anaknya terjadi dalam waktu berdekatan dalam bulan Agustus 2022, ini jelas memberi  sinyal besar akan kecenderungan kejadian ini ditakutkan akan berulang di waktu lain dan pondok lainnya.

Ketiga, Pondok Modern sekelas Gontor kecolongan. Pondok Gontor dengan sejarah panjang berumur kebih seabad dengan berbagai alumninya telah mempunyai reputasi dan pengalaman yang tidak diragukan dalam melakukan pendidikan modern sesuai dengan namanya. Kejadian ini tentu menjadi noktah hitam semacam rusak susu sebelanga rusak karena kekerasan ini.

Keempat, pelaku dan korban masuk kategori anak. Baik santri pelaku maupu korban semuanya masih tergolong anak karena belum berumur 18 tahun. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, apakah pelanggaran yang dilakukan ini masuk kategori pidana, karena perbuatan ini kategori perilaku orang dewasa dan jika dilakukan pendalaman terhadap pelaku biasanya dilakukan secara spontan pada sesuatu hal yang sepele.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak bukan hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapi dan bisa bertahan hidup. Akibatnya, anak-anak pun menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar harus berhadapan dengan hukum.

Beberapa jenis kekerasan yang biasa dilakukan oleh anak dapat dikelompokkan menjadi:

Pertama, kekerasan fisik (physical abuse) adalah kekerasan berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

Kedua, kekerasan psikis (mental abuse) adalah kekerasan yang meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.

Ketiga, kekerasan seksual (sexual abuse) berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar seksual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

Keempat, kekerasan sosial (social abuse) mencakup eksploitasi anak dan penelantaran anak. Eksploitasi anak merupakan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.

Perkembangan pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Mereka belum cukup pengalaman untuk menelaah semua informasi yang ada. Itulah sebabnya, anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai “guru” justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya.

Kenyataan hari ini, hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita dan tayangan kekerasan melalui berbagai media massa, hingga kekekerasan mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita, termasuk pada anak-anak. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang melukai, membahayakan, dan menyebabkan kerugian fisik, emosional/psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orangtua.

Faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa faktor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak di antaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami-istri, orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hamil diluar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggutnyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.

Melihat kecenderungan kekerasan anak dengan berbagai persoalan lainnya, maka tidak salah jika  pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021- 2025, memberi prioritas aksi pada empat kelompok rentang yaitu Perempuan, Anak, Kelompok Disabilitas, dan Masyarakat Adat. Anak menjadi salah satu prioritas dalam RANHAM bertujuan untuk semakin meningkatkan implementasi, pemantauan, serta evaluasi RANHAM melalui sinergi antarinstansi baik di pusat ataupun daerah.

Semoga kejadian kekerasan anak di masyarakat akan berkurang dengan berkolaborasinya antara pemerintah dan masyarakat dengan aksi-aksi Ranham. Ponpes itu adalah bentuk miniatur bangsa Indonesia secara umum, jika di masyarakat luar ponpes terjadi kekerasan maka secara teori ponpes pun pasti akan berdampak perilaku kekerasan.